KOLEKSI BUKU

DAFTAR KOLEKSI BUKU
No. Gambar Sampul Judul Pengarang Penerbit Lokasi Status Detail
1 Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof.Dr. Ni Matul Huda, S.H., M.Hum FH UII Press R4 (d) Tersedia
2 Kumpulan Peraturan Tentang Rumah Sakit Indonesia PT. Mitra Info R4 (a) Tersedia
3 Kumpulan Peraturan tentang Rumah Sakit Indonesia PT. Mitra Info R4 (a) Tersedia
4 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo: Buku II Sukoharjo Bag. Hukum DR1-B2 Tersedia
5 HUKUM ACARA PIDANA Prof. Dr. H Boedi Abdulah Pustaka Setia R4 Tersedia
6 HUKUM ACARA PIDANA Prof. Dr. H Boedi Abdulah Pustaka Setia R4 Tersedia
7 HUKUM WAKAF INDONESIA (Sejarah,Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam) Dr. Ulya Kencana , S.Ag. MH Setara Press R4 Tersedia
8 HUKUM WAKAF INDONESIA (Sejarah,Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam) Dr. Ulya Kencana , S.Ag. MH Setara Press R4 Tersedia
9 PRAKTIK PERADILAN PIDANA (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana) Zulkarnain, SH, MH Setara Press R4 Tersedia
10 PRAKTIK PERADILAN PIDANA (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana) Zulkarnain, SH, MH Setara Press R4 Tersedia
11 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Salim H.S., S.H., M.S Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
12 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Salim H.S., S.H., M.S Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
13 HUKUM ACARA PIDANA Ridwan Eko Prastyo, S.H.I, M.H Pustaka Setia R4 Tersedia
14 HUKUM ACARA PIDANA Ridwan Eko Prastyo, S.H.I, M.H Pustaka Setia R4 Tersedia
15 Kriminologi dan Hukum Pidana Prof. Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Laksbang PRESS R4 (c) Tersedia
16 Kriminologi dan Hukum Pidana Prof. Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Laksbang PRESS R4 (c) Tersedia
17 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
18 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
19 Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia Novindo Pustaka Mandiri R1 Tersedia
20 Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia Novindo Pustaka Mandiri R1 Tersedia
21 Undang-Undang Penyiaran Beserta 7 (Tujuh) Peraturan Pelaksanaan) IND Eka Jaya R1 Tersedia
22 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 1999-2000 IND Mitra Info R4 Tersedia
23 Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha David Osborne PPM R1 Tersedia
24 Undang-Undang tentang PEMGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 dan UU HAM 1999 IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4 Tersedia
25 Undang-Undang tentang PEMGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 dan UU HAM 1999 IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4 Tersedia
26 Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit Prof. Dr. J. Salusu, M.A Grasindo R1 Tersedia
27 Peraturan Tentang VISA,IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN IND PIDI R4 Tersedia
28 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Hakim Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R4 Tersedia
29 Peraturan Tentang VISA,IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN IND PIDI R4 Tersedia
30 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 9 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
31 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 8 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
32 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 13 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
33 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 15 IND PT. Citra Aditya Bakti Tersedia
34 Himpunan Peraturan di Bidang Perfilman IND Dewan Film Nasional R4 Tersedia
35 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 1995-1996 IND PT. Mitra Info R4 Tersedia
36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025 IND Duta Nusindo R4 Tersedia
37 Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia IND Eka Jaya R4 Tersedia
38 Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum RB Sularto Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
39 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL IND Permata Press R1 (c) Tersedia
40 Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama Prof. Dr. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum. | Asep A. Sahid Gatara Fh., M.Si. Pustaka Setia R1 Tersedia
41 Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitasi Kredit Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
42 Pembaharuan politik hukum Peninjauan Kembali: dalam perkara pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Stefanus Roy Rening Pelita R4 Tersedia
43 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Permata Press R4 (c) Tersedia
44 PRIVATISASI PENJARA (Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia) EVAN CHRISENTIUS Suluh Media R4 Tersedia
45 Kompilas Hukum Islam Indonesia Permata Press R4 (c) Tersedia
46 HUKUM ACARA PERDATA M.YAHYA HARAHAP,SH Sinar Grafika R4 Tersedia
47 HUKUM ACARA PERDATA M.YAHYA HARAHAP,SH Sinar Grafika R4 Tersedia
48 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Fokusmedia R4 (b) Tersedia
49 Pendidikan Kewarganegaraan Dahlia Sarkawi Graha Ilmu R2 Tersedia
50 KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN (Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egoentrisme Kekuasaan) Idul Rishan FH UII Pres R4 Tersedia
51 Hukum Antara Sollen dan Sein: Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia Prof. Dr. H. Sadjijono, SH, M.Hum LakBang Press dan UBHARA Press R4 Tersedia
52 HUKUM DAN PERADILAN (Konstitusi Indonesia) Harrys Pratama Teguh Pustaka Referensi R4 Tersedia
53 Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Yudi Kristiana SH, M.Hum Thafa Media R3 Tersedia
54 Victimology (Ilmu Tentang Korban) Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH PTIK Press R4 Tersedia
55 Hukum Pidana Prof. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si. Rajawali Pers R4 (d) Tersedia
56 Cara Luar Biasa Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan Dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dr. Warih Sadono, SH, MM, MH Suluh Media R3-A Dipinjam
57 Hukum Perizinan: Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance Dr. Nuriyanto A. Daim, SH, MH LaksBang Justitia R4-A Tersedia
58 Undang-Undang Pertambangan dan Batu Bara IND Permata Press R4-B Tersedia
59 Undang-Undang Pertambangan dan Batu Bara IND Permata Press R4-B Tersedia
60 Undang-Undang Pengampunan Pajak IND Fokusindo MAndiri R5.C Tersedia
61 Undang-Undang Pengampunan Pajak IND Fokusindo MAndiri R5.D Tersedia
62 Klausula Buku Paradoks Dalam Penegakan Hukum perlindungan Konsumen Dr. David ML Tobing SH, M.Kn Kompas Gramedia R4-B Tersedia
63 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri R6-E Tersedia
64 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri R6-E Tersedia
65 Undang-Undang RI No.12 TAhun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan IND Fokus Media R4-B Tersedia
66 Undang-Undang RI No.12 TAhun 2011 IND Fokus Media R4-B Tersedia
67 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam IND Fokusindo MAndiri R4-C Tersedia
68 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam IND Fokusindo MAndiri R4-B Tersedia
69 Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) IND Permata Press R6-E Tersedia
70 Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) IND Permata Press R6-E Tersedia
71 Suatu Analis Mengenai Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P Siregar, SE,S.Sos SH,M.Si MH REFIKA R4-C Tersedia
72 Suatu Analis Mengenai Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P Siregar, SE,S.Sos SH,M.Si MH REFIKA R4-C Tersedia
73 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Indonesia Permata Press R2-A Tersedia
74 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Indonesia Permata Press R2-A Tersedia
75 Memperkuat Komisi Yudisial: Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum Setara Press R4-D Tersedia
76 Memperkuat Komisi Yudisial: Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum Setara Press R4-D Tersedia
77 Dasar Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum Prof.Dr. Hasim Purba, SH. MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
78 Dasar Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum Prof.Dr. Hasim Purba, SH. MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
79 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) IND Permata Press R4-B Tersedia
80 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana IND Permata Press R4-A Tersedia
81 Hukum Asuransi di Indonesia Dr. Agoes Parera, SE, SH, MM, MH, AAAIJ, CFP. Kanisius R4-A Tersedia
82 Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Dr. Dwi Mariyati, SH.Mkn Pustaka Pelajar R4.B Tersedia
83 Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Dr. Dwi Mariyati, SH.Mkn Pustaka Pelajar R4.B Tersedia
84 Hukum Asuransi di Indonesia Dr. Agus Parera, SE, SH, MM, MH, AAAIJ, CFP. Kanisius R4-A Tersedia
85 Notaris dan PPAT suatu Pengantar Rudi Indrajaya,SH,S.IP, SP.N REFIKA R1.C Tersedia
86 Notaris dan PPAT suatu Pengantar Rudi Indrajaya,SH,S.IP, SP.N REFIKA R1.C Tersedia
87 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Prof DR Sri Setianingsih Suwardi,SH,MH Sinar Grafika R4-C Tersedia
88 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Prof DR Sri Setianingsih Suwardi,SH,MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
89 Peraturan Pemerintah KOde Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R3.D Tersedia
90 Peraturan Pemerintah KOde Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R3-C Tersedia
91 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU RI No.30 Tahun 2014) IND Fokusindo Mandiri R6-A Tersedia
92 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU RI No.30 Tahun 2014) IND Fokusindo Mandiri R6-A Tersedia
93 Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit IND Fokusindo Mandiri R4-A Tersedia
94 Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit IND Fokusindo Mandiri R1-A Tersedia
95 Kriminologi Perspektif Hukum Pidana Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H | Dian Andriasari, S.H., M.H. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
96 Undang Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) IND Permata Press R3.C Tersedia
97 Undang Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) IND Permata Press R3.C Tersedia
98 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Zanafa R6 (a) Tersedia
99 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) IND Permata Press R4-C Tersedia
100 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) IND Permata Press R4-C Tersedia
101 Ases Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Aris Hardinanto, SH, M.H Setara Press R1-5 Tersedia
102 Ases Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Aris Hardinanto, SH, M.H Setara Press R1-5 Tersedia
103 Undang-Undang NArkotika dan Psikotropika Mediya Rafeldi Alika R4-1 Tersedia
104 Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL Indonesia Permata Press R1 (b) Tersedia
105 Undang-Undang NArkotika dan Psikotropika Mediya Rafeldi Alika R4-1 Tersedia
106 KUHD IND Permata Press R4-B Tersedia
107 KUHD IND Permata Press R4-B Tersedia
108 Kapita Selekta Hukum Perdata Prof.Dr. Edy Lisdiyono, SH,MHum Setara Press R4-C Tersedia
109 Analis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Dr. Joko Widodo, Ms Media Nusa Creative R1-B Tersedia
110 Analis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Dr. Joko Widodo, Ms Media Nusa Creative R1-B Tersedia
111 Reformulasi Delik Migas dalam mewujudkan Keadilan Energi Dr. Asep N. Mulyono, S.H., M.Hum. Kompas Gramedia R2 (b) Tersedia
112 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia R. Wiyono Sinar Grafika R4-C Tersedia
113 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia R. Wiyono Sinar Grafika R4-c Tersedia
114 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Indonesia Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
115 Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH Sinar Grafika R4-D Tersedia
116 Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH Sinar Grafika R4-D Tersedia
117 Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dr. Rocky Marbun, SH,MH Setara Press R4-C Tersedia
118 Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dr. Rocky Marbun, SH,MH Setara Press R4-C Tersedia
119 Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada Suryo Gilang Romadlon Cahaya Atma Pustaka R4-D Tersedia
120 Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada Suryo Gilang Romadlon Cahaya Atma Pustaka R4-D Tersedia
121 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R2-C Tersedia
122 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R2-C Tersedia
123 Tindak Pidana Internasional (Di Dalam dan di Luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional) Tolib Effendi Setara Press R4-C Tersedia
124 Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum dan Sentralisme Kekuasaan John Pieris Pelangi Cendikia R3 (b) Tersedia
125 Tindak Pidana Internasional (Di Dalam dan di Luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional) Tholib Effendi Setara Press R4-C Tersedia
126 Birokrasi Digital Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Puslaka Alvabeta R1 (b) Tersedia
127 KUHP dan KUHAP Devi Triasari,MBusLaw Charissa R4-C Tersedia
128 Birokrasi Digital Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Pustaka Alvabeta R1 (b) Tersedia
129 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Pustaka Yustisia R1-5 Tersedia
130 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Pustaka Yustisia R1-E Tersedia
131 KUHP dan KUHAP Devi Triasari,MBusLaw Charissa R4-C Tersedia
132 Kapita Selekta Hukum Perdata Prof.Dr. Edy Lisdiyono, SH,MHum Setara Press R4-C Tersedia
133 Kode Etik Profesi tentang Hukum Tarmizi, SH Sinar Grafika R4-C Tersedia
134 Kode Etik Profesi tentang Hukum Tarmizi, SH Sinar Grafika R4-C Tersedia
135 Pembaharuan hukum Pidana Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH,M.H UII Press R3-B Tersedia
136 Pembaharuan hukum Pidana Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH,M.H UII Press R3-B Tersedia
137 Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalan Tata Hukum di Indonesia Jamaludin Ghafur, SH, MH Setara Press R4-A Tersedia
138 Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalan Tata Hukum di Indonesia Jamaludin Ghafur, SH, MH Setara Press R4-A Tersedia
139 Hukum Internasional Agustina, SH, MH Suluh Media R3-C Tersedia
140 Hukum Internasional Agustina, SH, MH Suluh Media R3-C Tersedia
141 Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia Dr. Ridwan, SH, M.Hum UII Press R1-D Tersedia
142 Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia Dr. Ridwan, SH, M.Hum UII Press R1-D Tersedia
143 Hukum Sarana Pemerintahan Dr w. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum Cahaya Atma Pustaka R1-D Tersedia
144 Hukum Sarana Pemerintahan Dr w. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum Cahaya Atma Pustaka R1-D Tersedia
145 Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan Dr. Willy Farianto, S.H, M.Hum Sinar Grafika R3-C Tersedia
146 Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan Dr. Willy Farianto, S.H, M.Hum Sinar Grafika R3-C Tersedia
147 Penafsiran Hukum Teori dan Metode Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H. M.Hum., M.Pd. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
148 Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
149 Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
150 Politik Pembaruan Hukum Pidana Hanafi Amrani, SH., MH., L.LM., Ph.D UII Press R4 (d) Tersedia
151 Politik Pembaruan Hukum Pidana Hanafi Amrani, SH., MH., L.LM., Ph.D UII Press R4 (d) Tersedia
152 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Bina Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
153 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Bina Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
154 Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa Dr. Endang Sholihatin Pustaka Pelajar R4 (d) Tersedia
155 Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa Dr. Endang Sholihatin Pustaka Pelajar R4 (d) Tersedia
156 Undang-Undang Perpajakan Indonesia Permata Press R5 (d) Tersedia
157 Undang-Undang Perpajakan Indonesia Permata Press R5 (d) Tersedia
158 Undang-Undang Kebidanan Indonesia Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
159 Undang-Undang Kebidanan Indonesia Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
160 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) Indonesia Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
161 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) Indonesia Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
162 Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Nimatul Huda, SH, M.Hum UII Press R4-D Tersedia
163 Presiden dan Pembangtu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Nimatul Huda, SH, M.Hum UII Press R4-D Tersedia
164 RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Penjelasannya Indonesia Permata Press R3-C Tersedia
165 RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Penjelasannya Indonesia Permata Press R3-C Tersedia
166 Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontrak Ridwan Khairandy UII Press R3-C Tersedia
167 Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontrak Ridwan Khairandy UII Press R3-C Tersedia
168 Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dr. H.M Arba, SH, M.Hum Sinar Grafika R1-D Tersedia
169 Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dr. H.M Arba, SH, M.Hum Sinar Grafika R1-D Tersedia
170 Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? Verlyta Swislyn, SH, M.Kn Elex Media Komputindo R2-A Tersedia
171 Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? Verlyta Swislyn, SH, M.Kn Elex Media Komputindo R2-A Tersedia
172 Hukum Keuangan Negara Harrys Pratama Teguh, S.HI, MH CV. Pustaka Setia Rak 5-C Tersedia
173 Hukum Keuangan Negara Harrys Pratama Teguh, S.HI, MH CV. Pustaka Setia Rak 5-3 Tersedia
174 Hukum Merger: Pengertian Merger, Persiapan Merger, Tata Cara Merger, Perelindungan Hukum Merger Perusahaan Terbuka, dan Hukum Merger Bank Dr. H. Budi Untungm, SH, CN, MM Andi Rak 4-A Tersedia
175 Hukum Merger: Pengertian Merger, Persiapan Merger, Tata Cara Merger, Perelindungan Hukum Merger Perusahaan Terbuka, dan Hukum Merger Bank Dr. H. Budi Untungm, SH, CN, MM Andi Rak 4-A Tersedia
176 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
177 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Daerah Indonesia Direktorat Pembinaan Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
178 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah R2 (d) Tersedia
179 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah R2 (d) Tersedia
180 Himpunan Peraturan Di Bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2009 Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (c) Tersedia
181 Himpunan Peraturan tentang PDAM Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (c) Tersedia
182 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
183 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
184 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
185 Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Perizinan Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R2 (c) Tersedia
186 Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Perizinan Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R2 (c) Tersedia
187 Hukum Persaingan Usaha Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H Jala Permata Aksara R2 (c) Tersedia
188 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian R2 (c) Tersedia
189 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 Indonesia Kementerian Industri R2 (c) Tersedia
190 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri Indonesia Kementerian Perindustrian R2 (c) Tersedia
191 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (d) Tersedia
192 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perizinan Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah R2 (c) Tersedia
193 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri Indonesia PIDI R2 (c) Tersedia
194 Analisiis dan Evaluasi Hukum tentang Keberadaan Hypermarket Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (c) Tersedia
195 Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
196 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
197 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2001 Indonesia BP. Cipta Jaya R2 (d) Tersedia
198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (d) Tersedia
199 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Cipta Indonesia CV. Eko Jaya R2 (a) Tersedia
200 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (e) Tersedia
201 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
202 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Indonesia PIDI R1 (e) Tersedia
203 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun1997 dan Nomor 21 Tahun 1997 Indonesia Dinas Pendapatan Daerah R5 (d) Tersedia
204 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
205 Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya Indonesia Politeia Bogor R1 (e) Tersedia
206 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Indonesia BP. Cipta Karya R1 (e) Tersedia
207 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 42 dan No 49 Tahun 2001 No 7 Tahun 2002 dan No 12 Tahun 2003) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
208 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 42 dan No 49 Tahun 2001 No 7 Tahun 2002 dan No 12 Tahun 2003) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
209 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Pnetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
210 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
211 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Indonesia Dinas Pendapatan Daerah R1 (e) Tersedia
212 Undang-undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008 : Perkeretaapian, Pelayaran Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
213 Petunjuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 13 SK. Menteri Perhubungan tentang Rambu-Rambu dan Marka Jalan (BUKU I) Indonesia Humas Departemen Perhubunga dan BP. Media Karya R1 (e) Tersedia
214 Petunjuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 13 SK. Menteri Perhubungan tentang Rambu-rambu dan Marka Jalan (BUKU II) Indonesia Humas Departemen Perhubungan dan BP. Media Karya R1 (e) Tersedia
215 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1993 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
216 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
217 Paket Kebijakan 21 November 1988 Bidang Industri Perdagangan, Pertanian, dan Perhubungan Laut Indonesia BP. Dharma Bakti R1 (e) Tersedia
218 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Indonesia Perpustakaan Biro HUMAS R5 (d) Tersedia
219 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Pemerintah Propinsi Jawa Tengah R6 (a) Tersedia
220 Bahan Penataran Indonesia BP. 7 Pusat R4 (e) Tersedia
221 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (a) Tersedia
223 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
224 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Indonesia Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan R1 (a) Tersedia
225 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
226 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan R4 (c) Tersedia
227 Hukum Pengelolaan Lingkungan Dr. A'an Efendi, S.H., M.H Indeks R1 (b) Tersedia
228 Hukum Pengelolaan Lingkungan Dr. A'an Efendi, S.H., M.H Indeks R1 (b) Tersedia
229 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
230 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penyiaran Asing, Swasta, Komunitas, Berlangganan, Radio dan Televisi Indonesia CV. Citra Utama R1 (b) Tersedia
231 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
232 Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
233 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
234 Keputusan Presiden 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
235 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
236 Undang-undang Konservasi Tanah dan Air Indonesia Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
237 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R2 e Tersedia
238 Kumpulan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Irigasi Indonesia Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian R1 (c) Tersedia
239 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
240 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
241 Perizinan Lokasi dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Perlimpahan, Pembatalan Hak Atas Tanah Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya Indonesia Koperasi "BHUMI BHAKTI" R1 (d) Tersedia
242 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
243 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
244 Pedoman Tata Cara Hak atas Tanah Tahun 1999 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (d) Tersedia
245 Peraturan-Peraturan tentang Perumahan dan Pertanahan Indonesia Mitra Info R1 (d) Tersedia
246 Peraturan Pokok-Pokok Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
247 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
248 Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Pertanahan Tahun 1998/1999 Indonesia BP.Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
249 Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun 1997 Indonesia CV.MYDA Jakarta R1 (d) Tersedia
250 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Indonesia CV. MYDA Jakarta R1 (d) Tersedia
251 Peraturan dan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Tahun 2006-2007 Indonesia PIDI R6 (d) Tersedia
252 Tarip Baru Biaya Pendaftaran Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
253 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
254 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
255 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional R1 (c) Tersedia
256 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pertanahan Indonesia Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional R1 (c) Tersedia
257 Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2001 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
258 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R1 (c) Tersedia
259 Tarip Baru Biaya Pendaftaran Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
260 Undang-Undang Perkebunan Kehutanan Perikanan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (c) Tersedia
261 Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2004 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
262 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
263 Fatwa MUI tentang Penyalahgunaan Narkotika, Pornografi, dan Pornoaksi, dan Suap, Korupsi dan Hadiah Kepada Pejabat. Indonesia Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan R1 (b) Tersedia
264 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997-2002 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
265 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2004-2007 (Supelemen II) Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
266 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2002-2004 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
267 Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup R1 (b) Tersedia
268 Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016. Indonesia Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R1 (b) Tersedia
269 Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016 Indonesia Kementerian Pariwisata R1 (b) Tersedia
270 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
271 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
272 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Indonesia CV. Citra Utama R1 (b) Tersedia
273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
274 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
275 Peraturan-Peraturan Bidang Irigasi/Pengairan dan Budidaya Tanaman Tahun 2001 Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
276 Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R1 (b) Tersedia
277 Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R1 (b) Tersedia
278 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
279 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
280 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
281 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2003 Indonesia Sekretariat Militer Presiden R1 (a) Tersedia
282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R1 (a) Tersedia
283 Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 9 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
284 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
285 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 121/M/2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
286 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
287 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
288 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
289 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
290 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R1 (a) Tersedia
291 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (a) Tersedia
292 Himpunan Peraturan Terkait Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal R1 (b) Tersedia
293 Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
294 Surat Eelektronik Yang Tidak Diinginkan Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika R1 (b) Tersedia
295 Surat Eelektronik Yang Tidak Diinginkan Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika R1 (b) Tersedia
296 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (a) Tersedia
297 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
298 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
299 7 Undang-Undang Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R4 Tersedia
300 Undang-Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
301 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
302 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2002 Indonesia PT. Sekala Jalmakarya R4 (b) Tersedia
303 Undang-Undang Pornografi Indonesia Fokusmedia R1 (b) Tersedia
304 Keterbukaan Informasi Publik Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
305 Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia BP. Fajar Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
306 Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida Indrati S PT. Kanisius R4 (b) Tersedia
307 Kekerasan Terhadap Permpuan Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman | Ir. Siti Homzah, MS. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
308 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
309 4 Undang-Undang, Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
310 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tersedia
311 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tersedia
312 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tersedia
313 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tersedia
314 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
315 Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
316 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Kedinasan Indonesia Fokusmedia Tersedia
317 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
318 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
319 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
320 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
321 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/P/2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
322 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
323 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
324 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
325 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
326 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
327 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
328 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tersedia
329 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
330 5 Undang-Undang di Bidang Peradilan Tahun 2009 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
331 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
332 Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Tersedia
333 Panduan Kadarkum Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman RI Tersedia
334 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia BP.Cipta Jaya Tersedia
335 Sistem Pendidikan Nasional (UU RI Nomor 2 Tahun 1989) Beserta Peraturan Pelaksanaannya 1990 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
336 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2004 Indonesia BP. Cipta Jaya Tersedia
337 Petunjuk Pelaksana Sistem Pendidikan Nasional 2003 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
338 Standar Penilaian Pendidikan Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
339 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 1995 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
340 Penunjang Progam Pendidikan Nasional Dan Pembinaan Kesiswaan Menuju Kemandirian Tahun 1992 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
341 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
342 Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
343 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Depdiknas Indonesia Tersedia
344 Hukum Pidana Korupsi Dr. Rihantoro Bayu Aji., S.H Laksbang Justitia R4 (b) Tersedia
345 Hukum Pidana Korupsi Dr. Rihantoro Bayu Aji., S.H Laksbang Justitia R4 (b) Tersedia
346 Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida Indrati S PT. Kanisius R4 (b) Tersedia
347 Hukum Siber Indonesia Dr. H. Nudirman Munir ., S.H ., M.H PT. Raja Grafindo Persada R4 (b) Tersedia
348 Hukum Perlindungan Saksi Dr. Robert K, S.IK., S.H., M.Hum | Dr. Aris Irawan, S.H., M.H Thafa Media R4 (b) Tersedia
349 Kekerasan terhadap Perempuan Prof. Dr. M.Munandar Sulaeman PT. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
350 Ilmu Perundang-Undangan Pipin Syarifin, S.H.,M.H CV. Pustaka Setia R4 (b) Tersedia
351 Ilmu Perundang-Undangan Pipin Syarifin S.H.,M.H CV Pustaka Setia R4 (b) Tersedia
352 Hukum Bioteknologi (I) Dyah Ochtorina Susanti Laksbang Justitia R1 (c) Tersedia
353 Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan Sahala Aritonang, S.H., AM.Pd Peramata Aksara R2 (b) Tersedia
354 Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Suhartoyo PT. Raja Grafindo Persada R1 (b) Tersedia
355 Hukum Dagang Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. Setara Press R4 (b) Tersedia
356 Kamus Istilah Hukum Tim Beranda Yusticia C-Klik Media Tersedia
357 Kamus Istilah Hukum Tim Beranda Yusticia C-Klik Media Tersedia
358 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Indonesia Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah R2 (b) Tersedia
359 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tersedia
360 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah A. Saibani Bee Media Pustaka R2 (d) Tersedia
361 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah A. Saibani Bee Media Pustaka R2 (d) Tersedia
362 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 2004 Indonesia Kejaksaan Tinggi Tersedia
363 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1985 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Tersedia
364 Rekonsiliasi Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Sukoharjo Tersedia
366 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perusahaan Daerah Indonesia Direktorat Pembinaan Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Tersedia
367 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT ke-56 Proklamasi Kemerdekaan RI Indonesia Sekretariat Negara Republik Indonesia Tersedia
368 Himpunan Surat Keputusan Pengesahan Nama-Nama Perseroan Terbatas Tahun 1987 Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Tersedia
369 Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah dan BUMN/BUMD Indonesia BP. Panca Usaha Tersedia
370 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia BP. Prima Mandiri Tersedia
371 Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Indonesia BP.Cipta Jaya Tersedia
372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
373 Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
374 Lima Undang-Undang Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
375 Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
376 Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
377 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
378 Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
379 Perlindungan Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
380 Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
381 Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat Prof. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si. PT. Raja Grafindo Persada Tersedia
382 Kepemudaan dan Sistem Keolahragaan Nasional Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
383 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
384 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
385 Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden dari Tahun 1946 S.D. 2005 dengan Status/Aspek Legalitasnya Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal - Departemen Dalam Negeri Tersedia
386 Himpunan Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Indonesia JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
387 Katalog Peraturan Pemerintah Pemerintahhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 S.D. 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal - Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
388 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
389 Empat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
390 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Indonesia JDIH Bagian Hukum Setda Kota Magelang Tersedia
391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Citra Umbara Tersedia
392 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
393 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Fokusmedia Tersedia
394 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
395 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Tersedia
396 Katalog Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Dari Tahun 1946 s.d. 2005 Dengan Status/Aspek Legalitasnya Biro Hukum Sekjen Kemendagri Biro Hukum Sekjen Kemendagri Tersedia
397 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Peninggalan Kolonial (Belanda dan Jepang) Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
398 Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
399 Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
400 Pembaharuan Hukum Agraria Dalam Memperoleh Hak Serta Akses Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Tanah dan Sumber Daya Alam Di Dalamnya Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
401 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia Panji Duta Sarana Tersedia
402 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
404 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
405 PartisipasiMasyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
406 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Fokusindo Mandiri Tersedia
407 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Indonesia Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tersedia
408 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
409 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia Tersedia
410 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Cipta Jaya Tersedia
411 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2014 Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
412 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2007 Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
413 Abstraksi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perdagangan Tahun 2003 Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
414 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
415 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
416 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
417 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
418 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
419 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
420 Himpunan Peraturan Di bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2005/2006 Indonesia BP. Cipta Jaya Tersedia
421 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
422 Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
423 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tahun 2008 Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
424 Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya Adrian Sutedi, S.H., M.H Sinar Grafika Tersedia
425 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
426 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri Indonesia Panji Duta Sarana Tersedia
427 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
428 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
429 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
430 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
431 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Cipta Jaya Tersedia
432 Pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Indonesia CV. Cipta Jaya Tersedia
433 Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Indonesia Menteri Perindustrian Tersedia
434 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penataan Ruang Tahun 2008 Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
435 Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2009 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
436 Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2009 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
437 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
438 Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
439 3 Undang-Undang Pembangunan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
440 Tiga Undang-Undang Pembangunan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
441 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
442 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Indonesia CV. Medya Duta Jakarta Tersedia
443 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
444 Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
445 Panduan Lomba Kadarkum Indonesia Kementerian Hukum dan HAM RI Tersedia
446 Lokakarya Nasional: Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Indonesia Direktorat HAM dan Kemanusiaan Tersedia
447 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
448 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
449 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
450 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
451 Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Investasi di Daerah Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
452 Efektivitas Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mendorong Iklim Yang Kondusif di Daerah Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
453 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentag Perbankan Syariah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
454 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan umum Jasa Tirta I Indonesia Tersedia
455 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang TentangPersekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
456 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Indonesia Kementrian Perindustrian Tersedia
457 Bunga Rampai Undang-Undang Perindustrian Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Perindustrian RI 2015 Tersedia
458 Bunga Rampai Undang-Undang Perindustrian Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Perindustrian 2016 Tersedia
459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tersedia
460 Law Of The Republic Of Indonesia Number 3 Of 2014 On Industrial Affairs Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tersedia
461 Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Beserta Pengembangan Produk Unggulan Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
462 Kelautan, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
463 Himpunan Abstraksi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2003-2009 Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Perindustrian RI Tersedia
464 Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Tahun 2008 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
465 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
466 Perindustrian dan Perdagangan Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
467 Undang-undang Republik Indonesia tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bangunan Gedung Indonesia CV. Citra Utama Tersedia
468 Undang-undang Republik Indonesia tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bangunan Gedung Indonesia CV. Citra Utama Tersedia
469 Undang-undang di bidang Pertambangan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
470 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Indonesia PIDI Tersedia
471 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dipinjam
472 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
473 Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya Rinto Manulang Buku Pintar Tersedia
474 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
475 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
476 Undang-undang RI No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
477 Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan Indonesia Fokusmedia Tersedia
478 Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan Indonesia Fokusmedia Tersedia
479 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
480 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
481 Laporan Tahunan 2000 Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tersedia
482 Efektivitas Pembentukan Komisi Infromasi di Daerah Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
483 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia Fokusmedia Tersedia
484 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
485 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
486 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
487 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
488 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
489 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia PIDI Tersedia
490 Strategi Menyiasati Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah, BUMN/BUMD, Proyek, Rutin dan Laporan Keuangan Teori dan Praktek Indonesia BP. Cipta Karya Tersedia
491 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Cipta Karya Tersedia
492 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Cipta Karya Tersedia
493 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri Tersedia
494 Susunan Dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Indonesia Lembaga Pemilihan Umum Tersedia
495 Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 Indonesia Lembaga Informasi Nasional Tersedia
496 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah Tersedia
497 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah Tersedia
498 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah Tersedia
499 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
500 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
501 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
502 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
503 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
504 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
505 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (dalam tanya jawab) Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
506 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Salatiga Tersedia
507 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 (I) Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tersedia
508 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 (II) Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tersedia
509 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
510 Undang-Undang Intelijen Negara Indonesia Fokusmedia Tersedia
511 Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Kampanye Pemilihan Umum Indonesia Lembaga Pemilihan Umum Tersedia
512 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
513 Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, wakil Bupati, dan Wakil Walikota Indonesia Pidi Jakarta Tersedia
514 Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
515 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
516 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia &nPertambangan Mineral dan Batubara Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
517 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penyelenggaraan Program Jamsostek Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
518 KESEHATAN (UU RI No. 36 Th 2009) & RUMAH SAKIT (UU RI No. 44 Th 2009) Indonesia CV. Eko jaya Tersedia
519 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
520 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Indonesia Citra Utama Media Tersedia
521 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perburuhan Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Tersedia
522 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tersedia
523 Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia Fokusmedia Tersedia
524 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Indonesia Fokusmedia Tersedia
525 Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Lembaga Informasi Nasional Lembaga Informasi Nasional Tersedia
526 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
527 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara & Ombudsman RI Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
528 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
529 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tersedia
530 Peraturan Pemerintah tentang Pilkada dan Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
531 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Indonesia Pusat Info Data Indonesia Tersedia
532 Keputusan Dalam Negeri No 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
533 Ketransmigrasian, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Perfilman Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
534 Himpunan Peraturan Penanggulangan Bencana Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
535 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
536 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
537 Tap MPR RI Indonesia PT. Pabelan Surakarta Tersedia
538 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah Tersedia
539 Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
540 Keputusan dan Tap-Tap MPR-RI Tahun 2000 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
541 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
542 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Dalam Negeri RI Tahun 1995 Indonesia Biro Hukum Departemen Dalam Negeri RI Bekerjasama Dengan Karisma Indonesia Tersedia
543 Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Tersedia
544 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tersedia
545 Undang-undang R.I. tentang Merek Paten dan Desain Industri 2001 Indonesia CV Mini Jaya Abadi Tersedia
546 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
547 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Tersedia
548 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Tersedia
549 Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Tersedia
550 Materi Sosialisasi Putusan Majeis Permusyawaratan Rakyat RI Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Tersedia
551 Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Indonesia BP. Panca Usaha Tersedia
552 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
553 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1998 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
554 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
555 Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M. PT. Alumni Tersedia
556 Kiab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual CV. Fokusmedia Tersedia
557 Tujuh Undang-Undang, Paten, Merek, Perindustrian, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
558 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Undang-Undang Atas Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tersedia
559 Bahan Pokok Penyuluh Hukum, Undang-Undang Hak cipta dan Peraturan Pelaksanaannya Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tersedia
560 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
561 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2014 Buku II Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
562 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2014 Buku I Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
563 Undang-Undang No 22 Tahun 2014, PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota & UU Nomor 23 Tahun 2014, PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
564 Undang-Undang No 22 Tahun 2014, PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota & UU Nomor 23 Tahun 2014, PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
565 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
566 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Tahun 2014 Buku III Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
567 Himpunan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Tahun 2008 Indonesia Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Tersedia
568 Kompendium Hukum Bidang Karantina Pertanian Indonesia Biro Hukum dan Informasi Publik Tersedia
569 Undang-Undang 22 Tahun 2014, PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
570 Perkembangan Kependudukan dan Pembanguan Keluarga Beserta Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Indonesia CV. Duta Nusindo Tersedia
571 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia Kemendagri Tersedia
572 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Merek Tahun 2005 Indonesia BP. Cipta Jaya Tersedia
573 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Partai Politik Indonesia BP. Cipta Jaya Tersedia
574 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
575 Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
576 Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Catatan Sipil Indonesia Biro Bina Pemerintahan Umum Tersedia
577 Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Politik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
578 Pilkada Serentak Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
579 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
580 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakillan Rakyat Daerah Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
581 Undang-Undang ri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
582 Peraturan Perundang-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kependudukan Indonesia Bina Dharma Pemuda Tersedia
583 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Surabaya Tersedia
584 Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
585 Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah Indonesia CV. Citra Utama Tersedia
586 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
587 Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Beserta Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Indonesia CV. Duta Nusindo Semarang Tersedia
588 Keterbukaan Informasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Th 2008 dan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Th 2009 Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
589 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Biro Hukum Sekretariat Wiayah/Daerah Tingkat I Tersedia
590 Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah Tersedia
591 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tersedia
592 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
593 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Th 2003) Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
594 Himpunan Undang-Undang Bidang Politik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
595 Undang-undang Republik Indonesia no 22 Th 2007 Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
596 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2004 Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
597 Peraturan Pemerintah RI No 49 Th 2008 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
598 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Indonesia Komisi Pemilihan Umum Tersedia
599 Panduan: Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum 2004 Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
600 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 21 Tahun 2005 Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
601 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
602 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum 1997 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
603 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2003 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi Tersedia
604 Tiga Undang-Undang 199: Partai Politik, Pemilihan Umum,. Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Indonesia CV. Eko Jaya Rak A.2 Tersedia
605 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
606 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Indonesia Pusat Info data Indonesia Tersedia
607 Peraturan Pemerintah tentang PILKADA dan Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV.Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
608 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP Jakarta Pusat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
609 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
610 Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
611 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
612 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Pekalongan Bag Hukum Setda Kab. Pekalongan Tersedia
613 Himpunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2019 Pekalongan Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan Tersedia
614 Permendagri Nomor 11 dan 12 Tahun 2010 tentang Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan Indonesia PIDI Tersedia
615 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentnag Partai Politik Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia
616 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Merek Tahun 2005 Indonesia BP. Cipta Jaya Tersedia
617 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Permendagri No. 4 Tahun 2010) Indonesia PIDI Jakarta Tersedia
618 Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar Rocky Marbun, SH, MH Setara Press Tersedia
619 Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman Rafika Aditama Tersedia
620 Penegakan Hukum Narkotika DR. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH Elex Media Komputindo Tersedia
621 Pemberdayaan Desa : Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH Pustaka Setia Tersedia
622 Hukum Kesehatan & Sengketa Medik DR. Nomensen Sinamo, SH, MH Jala Permata Aksara Tersedia
623 Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia Sugiyanto IAIN Syech Nurjati Tersedia
624 Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar Andi Sofyan, SH, MH Gramedia Tersedia