Konsultasi perihal Persiapan Pelaksanaan Monev JDIH Kabupaten/Kota
Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo, melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja...
Selengkapnya...Pengarang |   :   | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |
---|---|---|
Penerbit |   :   | BPKPAD |
Status |   :     | Tersedia |
Buku ini membahas tentang ; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran... Selengkapnya...
Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo, melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja...
Selengkapnya...
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo menerima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Malang pada Jumat (20/01/2023)....
Selengkapnya...
Dalam
UU Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut.
Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika,
berikut ini 3 golongan narkotika:
KEABSAHAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI NASKAH DINAS
Terkait pedoman dalam penulisan...
Selengkapnya...
Materi Rakor JDIH dan Pelatihan Pengiputan Peraturan Desa ke dalam Website JDIH
Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022
Waktu : 12.30 WIB
Tempat : Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10
dapat di download di sini :
Selengkapnya...
Materi Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2022 dapat di unduh di sini : https://drive.google.com/drive/folders/19z_ZQ2jQyPqvzw1fRwE2u58O3XbfJZ9p?usp=sharing
Segera isi polling dan dapatkan souvenir menarik dari JDIH Kabupaten Sukoharjo.
10 orang terpilih akan mendapatkan souvenir menarik dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo.
Polling bisa dibuka di http://tiny.cc/vv7vcz
... Selengkapnya...
Pada bulan Oktober ini, Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan beberapa ada agenda acara, yaitu:
1.
2. Persiapan cetak buku Himpunan Lembaran Daerah Tahun...
Selengkapnya...
JDIH Kabupaten Sukoharjo menerima dua kunjungan sekaligus pada tanggal 30 Maret 2022 yaitu dari Kabupaten Blora dan Kota Magelang.
Selengkapnya...
Jum'at, 26 Maret 2022
Selengkapnya...
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap permintaan produk peraturan perundang-undangan dan informasi hukum, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupaya melakukan penataan dan penyelenggaraan dokumentasi hukum secara baik. Dasar hukum terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo adalah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, dimana Peraturan Bupati ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.