BUPATI  SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO SUKOHARJO
NOMOR  54 TAHUN  2011 
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :	a...bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
b.	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
c...bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 999);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang    Badan     Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4189);
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.	Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.	Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5.	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dligunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
6.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.	Pajak Mineral bukan logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8.	Mineral bukan logam adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaiman dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10.	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
11.	Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

12.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
14.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17.	Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.	Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

BENTUK, ISI,TATA CARA PENGISIAN SPTPD  

Pasal 2
(1)	   Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh DPPKAD  . 
(2)	  SPTPD berisi keterangan/data baik mengenai wajib pajak maupun obyek pajak yang bersangkutan, antara lain :
a.	Jumlah Volume yang sudah ditambang;
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  (NPWPD);
c.	Data wajib pajak baik perseorangan maupun badan.
d.	Data mengenai usaha.
e.	Data mengenai obyek pajak yang bersangkutan.
f.	Keterangan/pernyataan dari wajib pajak.
(3) 	Tata cara Pengisian SPTPD sebagai berikut :
a.	Diisi/ditulis dengan huruf cetak dalam rangkap 2 (dua).
b.	Ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas, benar dan lengkap.
c.	Apabila kolom/tempat isian yang tersedia tidak cukup, agar menggunakan lembar kertas lain dan diparaf.
d.	Ditandatagani sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
e.	Apabila yang menandatangani kuasa wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa yang sah.
f.	Setelah diisi dan ditandatangani, disampaikan kembali ke DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selambat-lambatnya 15 ( lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
(4)	SPTPD dibuat dalam rangkap 5 lembar.
a.	Lembar 1    :  untuk wajib pajak;
b.	Lembar 2  :  untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntasi;
c.	Lembar 3    :  bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
d.	Lembar 4    :  untuk DPPKAD bidang Kas; dan
e.	Lembar 5    :   untuk DPPKAD bidang Pendapatan

(5)	Bentuk, isi dan tata cara mengisian SPTPD sebagaimana dalam Lampiran  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pasal 4

(1)	Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)	Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
(3)	Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.    
(4)	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase pengambilan mineral bukan logam  dan Batuan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan dikalikan dengan tarif pajak.
(5)	Pajak Mineral bukan Logam = Volume/tonase pengambilan X Harga Pasar  setempat X 5%.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
Pasal 5

(1)	Wajib Pajak mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh DPPKAD. 
(2)	SPTPD berisi keterangan/data baik mengenai wajib pajak maupun obyek pajak yang bersangkutan, antara lain :
a.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  NPWPD);
b.	Data wajib pajak baik perseorangan maupun badan;
c.	Data mengenai usaha;
d. 	Data mengenai obyek pajak yang bersangkutan.
e. 	Keterangan/pernyataan dari wajib pajak.

(3) Tata cara Pengisian SPTPD sebagai berikut :
a.		Diisi/ditulis dengan huruf cetak dalam rangkap 2 (dua);
b.		Ditulis dalam bahasa indonesia dengan jelas, benar dan lengkap.
c.		Apabila kolom/tempat isian yang tersedia tidak cukup, agar menggunakan lembar kertas lain dan diparaf.
d.		Ditandatagani sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
e.		Apabila yang menandatangani kuasa wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa yang sah.
f.		Setelah diisi dan ditandatangani, disampaikan kembali ke DPPKAD Kabupaten Sukoharjo selambat-lambatnya 15 ( lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
(4)	SPTPD dibuat dalam rangkap 5 lembar.
a.	Lembar 1    :  untuk wajib pajak;
b.	Lembar 2  :  untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntasi;
c.	Lembar 3    :  bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
d.	Lembar 4    :  untuk DPPKAD bidang Kas; dan
e.	Lembar 5    :   untuk DPPKAD bidang Pendapatan.
(5)	Bentuk, isi dan tata cara mengisian SPTPD sebagaimana dalam Lampiran  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran Pajak Mineral bukan logam dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.
Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 
Pasal 7

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai :
a.  alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
c.  jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu   penundaan.
(3)	Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaanya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKAD sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaanya tersebut.
(4)	Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Kepala DPPKAD  tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
(6)	Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
(7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB V                                
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.
Pasal 8

 (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan :
a.	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
b.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c.	diajukan kepada Kepala DPPKAD;
d.	dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

e.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
f.	Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
g.	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(2)	Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(3)	Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 9

(1)	  Permohonan pengurangan ketetapan SKPD  harus memenuhi persyaratan:
a.	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
b.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c.	diajukan kepada Kepala DPPKAD;
d.	dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
e.	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 
(2)	Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi  persyaratan :
a.	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;

b.	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c.	diajukan kepada Kepala DPPKAD;
d.	dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
e.	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
(3)	Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(4)	Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral bukan Logam.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)	Kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam terjadi apabila :
a.	pajak Mineral bukan Logam yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
b.	dilakukan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam yang tidak seharusnya terutang. 
(2)	Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3)	Kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Mineral bukan Logam Lebih Bayar (SKPDLB) hasil pemeriksaan Kepala DPPKAD.
(4)	Kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral bukan Logam (SKPKPP), berdasarkan SKPDLB.

Pasal 11

(1)	Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak Mineral bukan Logam (SPMK). 

(2)	SPMK Pajak Mineral bukan Logam dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. 

(3)	SPMK Pajak Mineral bukan Logam dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
a.	Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk DPPKAD;
b.	Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;dan
c.	Lembar ke-4 untuk Bank.
 
(4)	Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Mineral bukan Logam diterima.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 12

(1)	Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
a.	DPPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
b.	menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
c.	melakukan penelitian setempat atau administratif;
d.	DPPKAD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada bupati; dan
e.	Bupati menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB VIII

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13
Pemeriksaan Pajak Mineral bukan logam:
a.	 wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan logam selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak Mineral bukan logam;
b.	dapat dilakukan dalam hal :
1.	Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak Mineral bukan logam; atau
2.	terdapat indikasi kewajiban Pajak Mineral bukan logam yang tidak dipenuhi.

Pasal 14
Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Mineral bukan logam, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Mineral bukan logam.

Pasal 15

(1)	Pemeriksaan Pajak Mineral bukan logam dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di DPPKAD.
(2)	Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Nopember 2011

BUPATI SUKOHARJO,	

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal  23 Nopember  2011

    Plt. SEKRETARIS DAERAH
    KABUPATEN SUKOHARJO,

                         ttd

              AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 407

          ttd

WARDOYO WIJAYA

Lampiran   Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 54 Tahun 2011
Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Mineral 

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JENIS	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	Asbes	M 3	35.000	
2	Batu tulis	M 3	8.000	
3	Batu Setengah Permata	M 3	10% dari harga	
4	Batu Kapur	M 3	15.000	
5	Batu Apung	M 3	24.000	
6	Batu Permata	M 3	10% dari harga	
7	Bentonit	M 3	24.000	
8	Dolomit	M 3	10.000	
9	Feldspar	M 3	40.000	
10	Garam Batu (Halite)	M 3	30.000	
11	Grafit	M 3	32.000	
12	Granit/Andersit	M 3	20.000	
13	Gips	M 3	24.000	
14	Kalsit	M 3	10.000	
15	Kaolin	M 3	34.000	
16	Leusit	M 3	34.000	
17	Magnesit	M 3	36.000	
18	Mika	M 3	36.000	
19	Marmer	M 3	40.000	
20	Nitrat	M 3	28.000	
21	Opsidien	M 3	14.000	
22	Oker	M 3	24.000	
23	Pasir dan Kerikil	 	 	
 	a. Untuk bahan bangunan	M 3	12.000	
 	b. Untuk Urug	M 3	10.000	
25	Pasir Kuarsa	M 3	24.000	
26	Perlit	M 3	16.000	
27	Phospat	M 3	34.000	
28	Talk	M 3	34.000	
29	Tanah Saraf	M 3	20.000	
30	Tanah Diatome	M 3	26.000	
31	Tanah Liat	 	 	
 	a. Tanah liat untuk industri	 	 	
 	     (bahan semen, keramik)	M 3	20.000	
 	b. Tanah liat untuk bangunan	 	 	
 	     (batu bata, genting)	M 3	10.000	
 	c. Tanah urug	M 3	8.000	

NO	JENIS	SATUAN	HARGA SATUAN	
32	Tawas (Alum)	M 3	28.000	
33	Tras	M 3	6.000	
34	Yarosif	M 3	8.000	
35	Zeolit	M 3	24.000	
36	Brasal	-	 	
37	Trakkit	-	 	
38	Mineral bulan Logam dan Batuan Lainnya	-	 	

BUPATI  SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA