KOLEKSI BUKU

DAFTAR KOLEKSI BUKU
No. Gambar Sampul Judul Pengarang Penerbit Lokasi Status Detail
1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R3 (d) Tersedia
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Indonesia CV. Citra Utama R3 (d) Tersedia
3 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014 Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R3 (d) Tersedia
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia Dinas Permukiman dan Tata Ruang R3 (d) Tersedia
6 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 Indonesia PIDI R3 (d) Tersedia
7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penge Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
12 UUD 45 Setelah Perubahan dan UU RI No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (d) Tersedia
13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tidak Dipinjam
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Komunikasi dan Informatika R3 (d) Tersedia
22 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Indonesia PIDI R7 (a) Tersedia
23 Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kabinet Pembangunan VII 1998-2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
24 Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kabinet Pembangunan VII 1998-2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan Indonesia CV. Duta Nusindo R6 (c) Tersedia
26 Kitab Undang -Undang Pemerintahan Daerah (KUPD) drs. C.S.T.Kansil,S.H. Bina Aksara R8 (b) Tersedia
27 Pedoman Diklat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Jabatan Indonesia PIDI R8 (b) Tersedia
28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Pustaka Candra R2 (d) Tersedia
30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (b) Tersedia
31 Pedoman Pelaksanaan Program Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1997 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (a) Tersedia
32 Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Desa, Kelurahan | Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R6 (c) Tersedia
33 Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib Indonesia Bappenas R4 (d) Tersedia
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R7 (c) Tersedia
35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (b) Tersedia
36 Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R6 (c) Tersedia
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Indonesia BP. Cipta Jaya R4 (d) Tersedia
39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R5 (a) Tersedia
41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
42 Undang-Undang Republik Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya R5 (a) Tersedia
43 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan 1994-1995 Indonesia Mitra Info R4 (a) Tersedia
44 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana Di Luar KUHP Indonesia Mahkamah Agung RI R4 (c) Tersedia
45 Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah (KUPD) drs. C.S.T.Kansil,S.H. Bina Aksara R8 (b) Tersedia
46 Hak Asasi Manusia Di Bawah Ancaman Penyiksaan Emilianus Afandi Lembaga Studio dan Advokasi Masyarakat R4 (d) Tersedia
47 Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (a) Tersedia
48 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Ketetapan dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-7 Agustus 2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (b) Tersedia
49 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum 1997 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R3 (a) Tersedia
50 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
51 Tiga Undang-Undang 1999 Partai Politik | Pemilihan Umum | Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Indonesia CV. Eko Jaya R3 (a) Tersedia
52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
53 Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47,48 dan 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Susunan O Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
54 Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib Indonesia Kementerian PPN/Bappenas R4 (d) Tersedia
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tidak Dipinjam
56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tersedia
57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia BP. Cipta Jaya R5 (c) Tersedia
58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia R4 (c) Tersedia
59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya R5 (c) Tersedia
60 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia R4 (d) Tersedia
61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tersedia
62 Hukum Harta Perkawinan J. Satrio, S.H. PT. Citra Aditya Bakti R5 (a) Tersedia
63 Hukum Harta Perkawinan J. Satrio, S.H. PT. Citra Aditya Bakti R5 (a) Tersedia
64 Undang-Undang Bidang Perpajakan 1997 Indonesia PT. Mitra Info R7 (e) Tersedia
65 Undang-Undang Narkotika Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia R4 (d) Tersedia
66 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia Sekretariat Jenderal R4 (d) Tersedia
67 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Indonesia BP. Panca Usaha R2 (b) Tersedia
68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (b) Tersedia
69 Perancangan Peraturan Daerah Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia R4 (c) Tersedia
70 Partai Politik (UU. RI. Nomor 31 Tahun 2002) & Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. Nomor 12 Tahun 2003) Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R4 (b) Tersedia
72 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 & Undang-Undang HAM Tahun 1999 Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan HAM R4 (d) Tersedia
73 Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia PIDI R4 (d) Tersedia
74 Klasifikasi Desimal Universal (Universa Decimal Classification) UDC - - Koleksi Langka Tersedia
75 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1980 Seri D Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
76 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1985 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
77 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1985 Seri D Nomor 4 Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
78 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1982,1983 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
79 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1981 Seri D Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
80 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1981 Seri A, B, D Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
81 Alamat Pejabat 1997 Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
82 Informasi Pejabat Tinggi Indonesia Negara Republik Indonesia-Kabinet Gotong Royong Indonesia Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dan Nomor 24 tentang Bank Indonesia lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R4 (b) Tersedia
84 Amanak Negara RI 1971 Indonesia Menteri Negara Penjempurnaan Dan Pembersihan Aparatur Negara Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
85 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
86 Lembaran Daerah Sukoharjo Tahun 1979 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
87 Informasi Dunia Djadjuliyanto Muara Agung Group Koleksi Langka Tersedia
88 Monumen Pancasila Cakti Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
89 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Indonesia PT Ichtiar Baru-Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
90 Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1951 Achmad Suladji Penerbit Endang Koleksi Langka Tersedia
91 Het Recht In Indonesie Dr. W. L. G. Lemaire W. Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
92 Penetapan Bahan-Bahan Indoktrinasi Printono Dua-R Koleksi Langka Tersedia
93 Reglemen Indonesia Jang Dibaharui 1941 M. Karjadi Politeia Koleksi Langka Tersedia
94 Naskah Perisapan Undang-Undang Dasar 1945 Prof. Mr. H. Muh. Yamin - Koleksi Langka Tersedia
95 Asas-Asas Hukum Perdjandjian Mr. Wiryono Projodikoro W. Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
96 Berita Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. J. Leimena Kementerian Kesehatan RI Koleksi Langka Tersedia
97 Pasang Naik Kulit Berwarna Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
98 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1929 Nomor 227-253 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
99 Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Djawa-Tengah Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
100 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941 Nomor 189-400 - - Koleksi Langka Tersedia
101 Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Djilid III Kiagus H. Husuin Departemen Penerangan RI Koleksi Langka Tersedia
102 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1972 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
103 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1970 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
104 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1969 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
105 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1967 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
106 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1968 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
107 Himpunan Peraturan-Peraturan, Keputusan, Instruksi, Edaran, Pengumuman dan Beberapa Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Departemen Kesehatan RITahun 1977 Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
108 Himpunan Peraturan-Peraturan/Keputusan-Keputusan Menteri Kesehatan 1945-1946 Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
109 Tambahan Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
110 Tambahan Lembaran Negara RI - - Koleksi Langka Tersedia
111 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941 - - Koleksi Langka Tersedia
112 De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie - PT Ichtiar Baru Koleksi Langka Tersedia
113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015) Indonesia Citra Umbara R8 (b) Tersedia
114 Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial Dr. Farid Wajdi, S.H., M.H. Sinar Grafika R4 (d) Tidak Dipinjam
115 Hukum Perseroan Terbatas Dr. Bintoro Nadapdap, SH., M.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
116 Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R1 (d) Tersedia
117 Hukum Telematika Indonesia Sugeng, S.P., S.H., M.H. Prenadamedia Group R4 (c) Tersedia
118 Hukum Administrasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S Laksbang Justitia R1 (c) Tersedia
119 Calon Perseorangan | Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi Muhammad Rusdi Ruas Media R3 (a) Tersedia
120 Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn. Kencana R4 (b) Tersedia
121 Ilmu Negara Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Aswaja Pressindo R3 (a) Tersedia
122 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
123 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
124 Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Prenadamedia Group R4 (c) Tersedia
125 Hukum Kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara Di Bawah Tangan oleh Kurator Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn. Laksbang Justitia R5 (d) Tersedia
126 Pengelolaan Langsung Negara Atas Tanah Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. UII Press R1 (d) Tersedia
127 Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H UII Press R5 (c) Tersedia
128 Sosiologi Hukum Dr. H. Surianyah Murhaini, S.H., M.H. Laksbang Justitia R5 (c) Tersedia
129 Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H Sinar Grafika R3 (a) Tersedia
130 Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Maha Karya Pustaka R4 (c) Tersedia
131 Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Robert K, S.IK., S.H., M.Hum | Dr. Aris Irawan, S.H., M.H Thafamedia R5 (b) Tersedia
132 Majalah Gatra edisi XXVI - 47 17-23 September 2020 Gatra Gatra Tersedia
133 Sistem Informasi Layanan Publik Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M PT. Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
134 Sistem Informasi Layanan Publik Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M PT. Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
135 Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H UII Press R5 (a) Tersedia
136 Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H UII Press R5 (a) Tersedia
137 Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana Mahrus Ali UII Press R5 (a) Tersedia
138 Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana Mahrus Ali UII Press R5 (a) Tersedia
139 Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
140 Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
141 Manajemen Risiko Pengadaan Pemerintah Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R2 (c) Tersedia
142 Pengadaan Barang /Jasa BUMN Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R2 (d) Tersedia
143 Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dr. Ketut Sumedana, SH., MH. Genta R5 (b) Tersedia
144 Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat : Proses, Resiko dan Mitigasi Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R2 (d) Tersedia
145 Mediasi Penal - Alternatif penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Dr. Yoyok Ucuk Suyono, SH., MH Laksbang Justitia R5 (b) Tidak Dipinjam
146 Mengenal Hukum Suatu Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Maha Karya Pustaka R4 (c) Tersedia
147 Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
148 Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
149 Moral Pancasila, Hukum dan Kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
150 Moral Pancasila, Hukum dan Kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
151 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., C.P.L Refika Aditama R4 (a) Tersedia
152 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., C.P.L Refika Aditama R4 (a) Tersedia
153 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
154 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
155 Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustino. Ph.D. Alfabeta R4 (c) Tersedia
156 Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustino. Ph.D. Alfabeta R4 (c) Tersedia
157 Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Mudakir Iskandariyah SH., M.H. Jala Permata Aksara R1 (d) Tersedia
158 Alokasi Lahan untuk Permukiman di Perkotaan Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H Jala Permata Aksara R1 (d) Tersedia
159 Template Penulisan Surat Kuasa Surat Gugatan Jawaban, Eksepsi Gugatan Rekonvensi Replik, Duplik Daftar Alat Bukti dan Kesimpulan Sahala Aritonang Jala Permata Aksara R4 (d) Tersedia
160 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., M.Kn. Ruas Media R4 (c) Tersedia
161 Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Edi Suharto, PhD Alfabeta R4 (c) Tersedia
162 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Zairin Harahap FH UII Press R1 (b) Tersedia
163 Hukum Ketenagakerjaan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Laksbang Justitia R2 (b) Tersedia
164 Aspek Pidana Dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara Dr. H. Joni, S.P., S.H., M.H. Pustaka Pelajar R1 (b) Tersedia
165 Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya Di Indonesia Wahyu Utami, S.H, M.H Jala Permata Aksara R5 (c) Tersedia
166 Filsafat Hukum Islam Akmal Bashori Prenadamedia Group R5 (c) Tersedia
167 Hukum Administrasi Negara Dr. Sahya Anggara, M.Si. Pustaka Setia R5 (c) Tersedia
168 Pengantar Filsafat Hukum Islam Dr. Busyro, M.Ag. Prenadamedia Group R5 (c) Tersedia
169 Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Kencana R1 (c) Tersedia
170 Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Dr. I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum. Aswaja Pressindo R5 (c) Tersedia
171 Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH Arruzz Media R5 (c) Tersedia
172 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dr. I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum. Aswaja Pressindo R5 (c) Tersedia
173 Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah Muhammad Syukri Albani Nasution | Rahmat Hidayat Nasution Kencana R5 (c) Tersedia
174 Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Adrian Sutedi, .H., M.H. Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
175 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R5 (b) Tersedia
176 Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan Prof. Dr. Ir. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., MMT., Sp.N Laksbang Justitia R1 (d) Tersedia
177 Hukum dagang Internasional | Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan di Indonesia Dr. Mahfud Fahrazi, S.H.I., M.H. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
178 Perjanjian Perburuhan | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing Dr. Ike Farida, S.H., LL.M Sinar Grafika R2 (b) Tersedia
179 Filsafat Hukum Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R5 (a) Tersedia
180 Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
181 Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
182 Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH Arruzz Media R5 (a) Tersedia
183 Notaris dan Badan Hukum Indonesia Sahat HMT Sinaga Jala Permata Aksara R5 (a) Tersedia
184 Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N Laksbang Justitia R5 (a) Tersedia
185 Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
186 Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
187 Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan Prof. Dr. Emiritus Tjuk Wirawan, S.H. Nusa Media R3 (d) Tersedia
188 Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan Prof. Dr. Emiritus Tjuk Wirawan, S.H. Nusa Media R3 (d) Tersedia
189 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (c) Tersedia
190 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Beserta Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (c) Tersedia
191 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (c) Tersedia
192 Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Edisi (3) Tahun 2000 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R8 (c) Tersedia
193 Himpunan Peraturan Kepegawaian Indonesia Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jilid II R8 (d) Tersedia
194 Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
195 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
196 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Pp Nomor 37 tahun 2004) dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 42 Tahun 2004) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
197 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
198 Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
199 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41, 43, 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Atas PP No.48/05 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
200 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
201 Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47,48 dan 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
202 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I tentang Kepegawaian Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (d) Tersedia
203 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipi Dalam Jabatan Struktural, Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
204 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengangkatan sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Citra Utama R8 (d) Tersedia
205 Peraturan Gaji, Perjalanan Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
206 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
207 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
208 Administrasi Pemerintahan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
209 Peraturan Baru tentang PHK (Pemutus Hubungan Kerja) dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan Peraturan tentang Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian dan Upah Lembur Indonesia Sinar Grafika R8 (d) Tersedia
210 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
211 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
212 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 43 Tahun 2007) dan Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 45 Tahun 2007) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
213 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
214 Peraturan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 1992 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
215 Aparatur Sipil Negara Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
216 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia PIDI R8 (d) Tersedia
217 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (d) Tersedia
218 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
219 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru tentang Pegawai Negeri Sipil Indonesia BP. Panca Usaha R8 (d) Tersedia
220 Peraturan Pemerintah R.I tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (d) Tersedia
221 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
222 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas dan Pensiunan Tahun 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
223 Peraturan Kepegawaian tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
224 Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Indonesia R8 (e) Tersedia
225 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian S. Wongso Sa'ban. SH. BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
226 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian S. Wongso Sa'ban. SH. BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
227 Peraturan Kepegawaian Yang Berkaitan Dengan Banding Administratif Ke Bapek Indonesia Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian R8 (e) Tersedia
228 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan tahun 2012 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
229 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2009 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
230 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2011 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
231 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri Nomor 1, Kepmendagri Nomor 6,7,8 Tahun 2003) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
232 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 9 & 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 & 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2008 Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
233 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 9 & 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 & 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2008 Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
234 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
235 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R7 (c) Tersedia
236 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
237 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
238 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
239 Peraturan Presiden Republik Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
240 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
241 Administrasi Kas Bendaharawan Pusat Daerah dan Desa (APBN, APBD, dan APPKD) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7 (c) Tersedia
242 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
243 Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) (PERMENKEU NO.238/PMK.05/2012) dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R7 (b) Tersedia
244 Standar Akutansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 2005) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
245 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (b) Tersedia
246 Pedoman Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
247 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
248 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R7 (b) Tersedia
249 Peraturan Menteri keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
250 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
251 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
252 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
253 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indonesia PIDI R7 (b) Tersedia
254 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan PPN dan PPN BM Indonesia PIDI R7 (a) Tersedia
255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
256 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
257 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
258 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
259 Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2005 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
260 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (a) Tersedia
261 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
262 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
263 Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
264 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
265 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
266 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Indonesia Citra Utama Media R7 (a) Tersedia
267 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
268 Sistem Akuntansi dan Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R7 (a) Tersedia
269 Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
270 Pilihan Peraturan Keuangan Negara Tahun 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
271 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Indonesia CV. Cipta Jaya R7 (b) Tersedia
272 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
273 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
274 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
275 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
276 Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
277 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
278 Himpunan Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
279 Pedoman Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia Mitra Utama R7 (b) Tersedia
280 Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Nomor 22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PP Nomor 23 Tahun 2005) Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
281 Peraturan Keuangan 2004 Hamdan Zoelva, S.H. Durat Bahagia R7 (b) Tersedia
282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Lembaga Informasi Nasional R7 (b) Tersedia
283 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nom Indonesia JDI Hukum DITAMA BINBANGKUM BPK-RI R7 (b) Tersedia
284 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
285 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 (Nomor 204/PMK.02/2010) dan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 (Nomor 193/PMK.02/2011) Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (b) Tersedia
287 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
288 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Pinjaman Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
289 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Indonesia Citra Utama Media R7 (b) Tersedia
290 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
291 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
292 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
293 Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik Di Indonesia Dinoroy Marganda Aritonang, S.H. M.H Refika Aditama R7 (b) Tersedia
294 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
295 Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 100/PMK.02/2010) dan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011 (PMK Nomor 104/PMK.02/2010) Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
296 Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
297 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah beserta Informasi Keuangan Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R7 (b) Tersedia
298 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah beserta Informasi Keuangan Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R7 (b) Tersedia
299 Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (PMK Nomor 84/PMK.02/2011) dan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 (Perdirjen Anggaran Nomor 3/AG/2011 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
300 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Indonesia PIDI R7 (b) Tersedia
301 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia Departemen Komunikasi dan Informatika R7 (b) Tersedia
302 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (b) Tersedia
303 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Indonesia Citra Utama Media R7 (b) Tersedia
304 Pedoman Pinjaman, Hibah Daerah dan Sistem Akuntansi Hibah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
308 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
309 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (c) Tersedia
310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
311 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (c) Tersedia
312 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (c) Tersedia
313 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-C Tersedia
314 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-C Tersedia
315 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Indonesia CV. Duta Nusindo R7-C Tersedia
316 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009) Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R7-C Tersedia
317 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 IND CV. EKO JAYA R7-C Tersedia
318 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV. EKO JAYA R7-C Tersedia
319 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV. CIPTA JAYA R7-C Tersedia
320 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah IND CV. CIPTA JAYA R7-C Tersedia
321 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007) Indonesia. Departemen Dalam Negeri CV. Novindo Pustaka Mandiri R7-C Tersedia
322 Peraturana Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah IND CV. Duta Nusindo R7-C Tersedia
323 Pedoman Bagi Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong / Pemungut Pajak-Pajak Negara IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
324 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2011 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
325 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2011 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
326 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2014 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
327 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2013 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
328 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 2013 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
329 Peraturan Menteri Keuangan Dan Dirjen Pajak Tentang Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2014 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-D Tersedia
330 Paket Deregulasi 23 Mei 1995 IND CV. EKO JAYA R7-D Tersedia
331 Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia 1984 IND BP ALDA R7-D Tersedia
332 Hukum Pajak Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton Salemba Empat R7-D Tersedia
333 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Juli 2010 - Desember 2010) IND CV. EKO JAYA R7-D Tersedia
334 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2009 IND CV. Duta Nusindo R7-D Tersedia
335 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 - 66 Tahun 2001 tentang Pajak & Retribusi Daerah IND BP. DHARMA BHAKTI R7-D Tersedia
336 Pedoman Kerja Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah Sebagai Wajib Pungut Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN-PPn BM) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-D Tersedia
337 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah R7-D Tersedia
338 Bendahara Mahir Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak R7-D Tersedia
339 Himpunan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2005 IND CV. EKO JAYA R7-D Tersedia
340 Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 IND CV. EKO JAYA R7-D Tersedia
341 Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan R7-D Tersedia
342 Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-D Tersedia
343 Peraturan-Peraturan Perpajakan Tahun 2001 IND CITRA UMBARA R7-D Tersedia
344 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2005 (Januari 2005 - Desember 2005) IND CV. EKO JAYA R7-D Tersedia
345 Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Pajak Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R7-D Tersedia
346 Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Pajak Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R7-D Tersedia
347 Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Pajak Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R7-D Tersedia
348 Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Pajak Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R7-D Tersedia
349 Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Pajak Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R7-D Tersedia
350 Lima Undang-Undang RI Bidang Perpajakan Tahun 2000 IND CV. MINI JAYA ABADI R7-E Tersedia
351 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Mei 1995 - Agustus 1995) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
352 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Jan 2010 - Juni 2010) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
353 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Jan 1995 - April 1995) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
354 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1992 | Januari 1992 - Desember 1992 IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
355 Peraturan Pemerintah RI tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP No. 65 dan 66 Tahun 2001) IND CV. MITRA DARMAWAN R7-E Tersedia
356 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
357 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
358 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan IND CV. MINI JAYA ABADI R7-E Tersedia
359 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-E Tersedia
360 Pedoman Kerja Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah Sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-E Tersedia
361 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R7-E Tersedia
362 Pedoman Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
363 Pedoman Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
364 Lima Undang-Undang Perpajakan 1997 IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah IND CV. MINI JAYA ABADI R7-E Tersedia
366 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
367 Himpunan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2005 (Januari 2005 - Desember 2005) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
368 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Jan 2005 - Juni 2005) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
369 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Juli 2005 - Desember 2005) IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
370 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2006 IND CV. EKO JAYA R7-E Tersedia
371 Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7-E Tersedia
372 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R7-E Tersedia
373 Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R3-B Tersedia
374 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
375 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998 Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
376 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 s/d Tahun 2002 Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
377 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 s/d Tahun 2002 Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
378 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1983 Departemen Penerangan RI Departemen Penerangan RI R3-B Tersedia
379 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah IND BP. Cipta Jaya R3-B Tersedia
380 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi IND BP. Cipta Jaya R3-B Tersedia
381 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional IND CV. EKO JAYA R3-B Tersedia
382 Bahan Tayangan | Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
383 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
384 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
385 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 | Rekaman Situasi Di Sekitar INPRES Nomor 4 Tahun 1985 | Kumpulan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Dan Lain-Lain R.B. SOEWONDO Akademika Pressindo R3-B Tersedia
386 Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
387 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
388 Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI R3-B Tersedia
389 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
390 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
391 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-B Tersedia
392 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IND CV. EKO JAYA R3-B Tersedia
393 Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah CV. Duta Nusindo R3-B Tersedia
394 Undang-Undang Pilpres 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo R3-B Tersedia
395 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3-A Tersedia
396 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Per. Men. Dagri Nomor 9 Tahun 2005) IND BP. Cipta Jaya R3-A Tersedia
397 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100, 101, 102, dan 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R3-A Tersedia
398 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan IND BP Panca Usaha R3-A Tersedia
399 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Kewenangan, Tata Kerja Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen | Tunjangan Jabatan Fungsional/ Struktural IND CV. EKO JAYA R3-A Tersedia
400 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah IND CV. Citra Utama R3-A Tersedia
401 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia R4-C Tersedia
402 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya Jilid IV Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah R4-C Tersedia
403 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid III Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah R4-C Tersedia
404 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid IV Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah R4-C Tersedia
405 Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-C Tersedia
406 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Jilid V Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah R4-C Tersedia
407 Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials Elmar Iwan Lubis, MT, Poerwonggo, Windu Setiyoso, dkk Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direkktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri R4-C Tersedia
408 Katalog Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Sejak Tahun 1952 s/d 2005 Dengan Status/ Aspek Legalitas Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah R4-C Tersedia
409 Katalog Undang-Undang Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejak Tahun 1945 s.d. 2008 Dengan Status/ Aspek Legalitas Biro Hukum Sekjend- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Biro Hukum Sekjend- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R4-C Tersedia
410 PANDUAN KADARKUM Indonesia DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI R4-D Tersedia
411 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah R4-D Tersedia
412 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R4-D Tersedia
413 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014 Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI R4-D Tersedia
414 3 Undang-Undang Tahun 2011 IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
415 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999 Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia R4-D Tersedia
416 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta R4-D Tersedia
417 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 2009| Perlindungan Anak & Peradilan Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah R4-D Tersedia
418 Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 2009| Perlindungan Anak & Peradilan Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah R4-D Tersedia
419 Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual Komersial (Sebuah Penelitian Untuk Aksi Perubahan) Laddy Fransisca, dkk CakraBooks R4-D Tersedia
420 Delik Pers Dalam Hukum Pidana IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-D Tersedia
421 Delik Pers Dalam Hukum Pidana IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-D Tersedia
422 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Indonesia BP. Cipta Jaya R4 (d) Tersedia
423 Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-D Tersedia
424 Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-D Tersedia
425 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
426 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA IND Bag. Hukum Sekda Kabupaten Blora R4-D Tersedia
427 Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014 (Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011) Indonesia PIDI R4 (d) Tersedia
428 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI IND KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO R4-D Tersedia
429 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI IND KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO R4-D Tersedia
430 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-D Tersedia
431 HIMPUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI TAHUN 1974 IND DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN R4-D Tersedia
432 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU NOMOR 21 TAHUN 2007) DAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PP. NOMOR 23 TAHUN 2007) IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
433 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
434 UNDANG-UNDANG HAM 1999 IND Sinar Grafika R4-D Tersedia
435 5 UNDANG-UNDANG Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, pengadilan anak, pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R4-D Tersedia
436 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
437 Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia tahun 2000 dan undang-undang Hak asasi manusia tahun 1999 IND CITRA UMBARA R4-D Tersedia
438 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
439 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2006 IND CV. Citra Utama R4-D Tersedia
440 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JILID 2 IND Biro Hukum Setda Jawa Tengah R4-D Tersedia
441 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JILID 1 IND Biro Hukum Setda Jawa Tengah R4-D Tersedia
442 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JILID 1 IND Biro Hukum Setda Jawa Tengah R4-D Tersedia
443 5 UNDANG-UNDANG TAHUN 2009 IND CV. EKO JAYA R4-D Tersedia
444 PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TERORISME IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-D Tersedia
445 Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum RB Sularto Sinar Grafika R4-D Tersedia
446 Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) H. Salim HS., S.H., M.S., H. Abdullah, S.H., Wiwiek Wahyuningsih, S.H, M.Kn. Sinar Grafika R4-D Tersedia
447 PRESIDEN DAN PEMBANTU PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Prof. Dr. Ni matul Huda, S.H., M.Hum FH UII Press R4-D Tersedia
448 PRESIDEN DAN PEMBANTU PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Prof. Dr. Ni matul Huda, S.H., M.Hum FH UII Press R4-D Tersedia
449 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 DAN UNDANG-UNDANG HAM 1999 IND DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R4-D Tersedia
450 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 DAN UNDANG-UNDANG HAM 1999 IND DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R4-D Tersedia
451 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ZAIRIN HARAHAP PT. RAJA GRAFINDO PERSADA R4-D Tersedia
452 LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM 2003 IND KOMISI NASIONAL HAM R4-D Tersedia
453 KOMPENDIUM HUKUM BIDANG PENYULUHAN IND biro hukum dan informasi publik setda kementerian pertanian R4-D Tersedia
454 RIB / HIR REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI Tim Permata Press Permata Press R4-D Tersedia
455 RIB / HIR REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI Tim Permata Press Permata Press R4-D Tersedia
456 RISALAH SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) IND SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA R4-C Tersedia
457 TAJUK SUBYEK BIDANG HUKUM IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4-B Tersedia
458 BUKU PANDUAN JFT PENYULUH HUKUM IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-B Tersedia
459 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUHN 2004-2009 IND - R4-B Tersedia
460 BACAAN BAGI KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) 1991 IND DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI R4-B Tersedia
461 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA IND BAPERMAS JATENG R4-B Tersedia
462 BAHAN POKOK BAGI PENYULUH HUKUM PANDUAN KADARKUM 1994/1995 IND DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI R4-B Tersedia
463 PANDUAN KADARKUM IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4-B Tersedia
464 Modul : Pendidikan Kesadaran Hukum Tanah Bagi Warga Negara Muda Dr. Mahendra Wijaya M.S, Prof Dr. Chatarina Muryani, M.Si, Triana Rejekiningsih, SH,KN, M.Pd, Dr. Triyanto, SH, M.Hum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) R4-B Tersedia
465 Modul : Pendidikan Kesadaran Hukum Tanah Bagi Warga Negara Muda Dr. Mahendra Wijaya M.S, Prof Dr. Chatarina Muryani, M.Si, Triana Rejekiningsih, SH,KN, M.Pd, Dr. Triyanto, SH, M.Hum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) R4-B Tersedia
466 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK IND Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia R4-B Tersedia
467 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang IND Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Jateng R4-B Tersedia
468 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R4-B Tersedia
469 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN IND DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL R4-B Tersedia
470 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 1990 IND Biro Hukum Sekjen Departemen Dalam Negeri R4-B Tersedia
471 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUHN 2004-2009 IND - R4-B Tersedia
472 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN IND DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL R4-B Tersedia
473 PANDUAN LOMBA KADARKUM IND Kementerian Hukum dan HAM RI R4-B Tersedia
474 PANDUAN LOMBA KADARKUM IND Kementerian Hukum dan HAM RI R4-B Tersedia
475 BACAAN BAGI KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) IND DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI R4-B Tersedia
476 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN IND CV. EKO JAYA R4-B Tersedia
477 PERATURAN PELAKSANAAN DI BIDANG CUKAI IND CV. EKO JAYA R4-B Tersedia
478 PERATURAN PELAKSANAAN DI BIDANG CUKAI IND CV. EKO JAYA R4-B Tersedia
479 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 36/MENKES/SK/I/1995 TANGGAL 12 JANUARI 1995 TENTANG DAFTAR OBAT INPRES UNTUK UNIT PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN / KOTAMADFYA DAERAH TINGKAT II TAHUN 1995 / 1996 IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R4-A Tersedia
480 KUMPULAN PERATURAN TENTANG RUMAH SAKIT IND PT. MITRA INFO R4-A Tersedia
481 KUMPULAN PERATURAN TENTANG RUMAH SAKIT IND PT. MITRA INFO R4-A Tersedia
482 NARKOBA Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia H. Hadiman, S.H Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri R4-A Tersedia
483 Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Undang-Undang Narkotika IND Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Penyuluhan Hukum R4-A Tersedia
484 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENT5ANG NARKOTIKA IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-A Tersedia
485 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENT5ANG NARKOTIKA IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R4-A Tersedia
486 4 UNDANG-UNDANG BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA IND CV. EKO JAYA R4-A Tersedia
487 NARKOTIKA IND CV. Duta Nusindo R4-A Tersedia
488 UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN DAN NARKOTIKA IND BP. CIPTA JAYA R4-A Tersedia
489 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA IND PT. MITRA INFO R4-A Tersedia
490 PENYALAHGUNAAN ESTACY MIRAS DAN BAHAYA AIDS DI KALANGAN GENERASI MUDA IND YAYASAN P0ENERUS NILAI-NILAI LUHUR PERJUANGAN 1945 R4-A Tersedia
491 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN 1995-1996 IND PT. MITRA INFO R4-A Tersedia
492 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN IND CV.EKO JAYA R4-A Tersedia
493 PETUNJUK TEKNIS PRAKTIK KEDOKTERAN TAHUN 2005 IND CV. EKO JAYA R4-A Tersedia
494 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran IDN CV. Eko Jaya R4-A Tersedia
495 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 IND CV. Eko Jaya R4-A Tersedia
496 KATALOG KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEJAK TAHUN 1945 SAMPAI DENGAN TAHUN 2003 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITAS Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia CV. Citra Utama R4-C Tersedia
497 BUNGA RAMPAI HUKUM KARYA TULIS ILMIAH DIBIDANG HUKUM IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-C Tersedia
498 KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM DALAM RANGKA TAHUN PENINGKATAN BUDAYA HUKUM NASIONAL IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-C Tersedia
499 KATALOG PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DARI TAHUN 1980 S.D 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA IND Biro Hukum Sekertariat Jenderal Departmen Dalam Negeri R4-C Tersedia
500 KATALOG PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DARI TAHUN 1980 S.D 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA IND Biro Hukum Sekertariat Jenderal Departmen Dalam Negeri R4-C Tersedia
501 KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEJAK TAHUN 1946 S.D 2008 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITAS IND Biro Hukum Sekertariat jenderal- Departmen Dalam Negeri Republik Indonesia R4-C Tersedia
502 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH JILID III IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R4-C Tersedia
503 KETETAPAN DAN KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA IND CV. Eko Jaya R4-C Tersedia
504 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA TAMBAHAN IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4-C Tersedia
505 HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LANDMARK DECISIONS) jilid 13 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4-C Tersedia
506 HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LANDMARK DECISIONS) jilid 15 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4-C Tersedia
507 HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LANDMARK DECISIONS) jilid 9 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4-C Tersedia
508 HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LANDMARK DECISIONS) jilid 13 Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4-C Tersedia
509 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP & BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIANG PENANAMAN MODAL EDISI 2008 IND CV. Duta Nusfindo R4-B Tersedia
510 HUKUM INVESTASI Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. FH UI Press R4-B Tersedia
511 HUKUM INVESTASI Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum FH UI Press R4-B Tersedia
512 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL IND CV. Eko Jaya R4-B Tersedia
513 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANAMAN MODAL IND CV. Citra Utama R4-B Tersedia
514 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R4-B Tersedia
515 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL IND PIDI R4-B Tersedia
516 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL IND PIDI R4-B Tersedia
517 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 & 6 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAN PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R4-B Tersedia
518 BUKU PEDOMAN BENDAHARAWAN PEGAWAI ADMINISTRASI PENGAWAS KEUANGAN IND Kurnia Esa R4-B Tersedia
519 PERATURAN PERBANKAN TAHUN 2009 IND CV. Eka Jaya R4-B Tersedia
520 PERBANKAN SYARI'AH DAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR IND CV. Duta Nusfindo R4-B Tersedia
521 UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG IND BP. Cipta Jaya R4-B Tersedia
522 MULTI FINANCE Budi Rachmat, SE. MM. CV. Novindo Pustaka Mandiri R4-B Tersedia
523 PERATURAN TENTANG PILKADA IND Pemerintah Provinsi Jawa Tengah R5-D Tersedia
524 UU RI NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN & UU RI NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R5-D Tersedia
525 3 UNDANG-UNDANG R.I TAHUN 1999 IND BP Cipta Jaya R5-D Tersedia
526 PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME TAHUN 1999 IND CV. Cipta Jaya R5-D Tersedia
527 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IND Lembaga Informasi Nasional R5-D Tersedia
528 ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA Setiawan, S.H. PT Alumni R5-C Tersedia
529 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. PT Pradnya Paramita R5-C Tersedia
530 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Soedharyo Soimin, S.H. Sinar Grafika R5-C Tersedia
531 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Prof. R. Subekti, S.H. PT. Pradaya Paramita R5-C Tersedia
532 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Soedharyo Soimin, S.H. Sinar Grafika R5-C Tersedia
533 YURISPRUDENSI PIDANA-PERDATA Januar, SH. BP Dharma-Bhakti R5-A Tersedia
534 HUKUM ACARA PIDANA DARI SEGI PEMBELAAN Paigot Rembe Manalu, SH, MH. CV. Novindo Pustaka Mandiri R5-A Tersedia
535 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI EDISI 2009 IND Fokusmedia R5-D Tersedia
536 MENGENALI & MEMBERANTAS KORUPSI Arya Maheka Komisi Pemberantasan Korupsi R5-D Tersedia
537 ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-D Tersedia
538 TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP KORUPSI IND Pusat Info Data Indonesia R5-D Tersedia
539 HIMPUNAN PERATURAN DIBIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI IND Bagian Hukum Setda Kota Semarang R5-D Tersedia
540 TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMECAHANNYA Laden Marpaung, S.H. Sinar Grafika R5-D Tersedia
541 HIMPUNAN PERATURAN PEMBERANTASAN KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME IND CV. Duta Nusfindo R5-D Tersedia
542 PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-D Tersedia
543 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME IND LSM GEBRAK R5-D Tersedia
544 PEDOMAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME IND CV. Eko jaya R5-D Tersedia
545 PEDOMAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME IND CV. Eko Jaya R5-D Tersedia
546 PEDOMAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA, KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME IND CV. Eko Jaya R5-D Tersedia
547 HIMPUNAN PERATURAN KORUPSI,KOLUSI DAN NEPOTISME IND CV. Eko Jaya R5-D Tersedia
548 KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK Drs, A.Y. Suryanajaya, SH.MH CV. Eka Jaya R5-D Tersedia
549 KOMPILASI HUKUM ISLAM IND Fokusmedia R5-C Tersedia
550 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA IND Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah R5-C Tersedia
551 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R5-C Tersedia
552 PERADILAN UMUM IND CV. Duta Nusfindo R5-C Tersedia
553 Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase) Jimm Joses Sembiring, SH, M.Hum. Visi Media R5-C Tidak Dipinjam
554 PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-C Tersedia
555 ETIKA DAN PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI HUKUM (ADVOKAT) Dr. John Pieris, S.H., M.S. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-B Tersedia
556 UNDANG-UNDANG ARBITRASE & PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Suyud Margono, S,H., M.Hum. Novindo Pustaka Mandiri R5-B Tersedia
557 PERADILAN AGAMA IND CV. Duta Nusfindo R5-B Tersedia
558 TANYA JAWAB HUKUM WARIS DAN ANAK Hukum Onlline Kataelha R5-B Tersedia
559 HUKUM WARIS INDONESIA Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Refika Aditama R5-B Tersedia
560 SISTEM REKRUITMEN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KONSEPSI NEGARA HUKUM IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-B Tersedia
561 PENERAPAN MEKANISME SALL CLAIM CPURT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-C Tersedia
562 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT IND Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5-B Tersedia
563 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA IND Biro Hukum Setwilda Tingkat 1 jawa Tengah R5-B Tersedia
564 PERAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN STABILITAS POLITIK Ilham Gunawan Sinar Grafika R5-B Tersedia
565 PERAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN STABILITAS POLITIK Ilham Gunawan Sinar Grafika R5-B Tersedia
566 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Suyud Margono CV. Nuvindo Pustaka Mandiri R5-B Tersedia
567 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG BADAN PERADILAN D. Subagio AS, SH CV. Nusfindo Pustaka Mandiri R5-B Tersedia
568 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN IND Novindo Pustaka Mandiri R5-B Tersedia
569 HIMPUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG IND CV. Duta Nusfindo R5-B Tersedia
570 UNDANG-UNDANG R.I NOMOR : 14 AHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK IND BP. Cipta Jaya R5-B Tersedia
571 HUKUM WARIS J. Satrio, S.H. Alumni R5-B Tersedia
572 KITAB UNDANG-UNDANG PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara) Dr. Eman Suparman, SH., MH. Fokusmedia R5-B Tersedia
573 PERADILAN TATA USAHA NEGARA IND CV. Duta Nusfindo R5-B Tersedia
574 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA R. Wiyono, S.H. Sinar Grafika R5-B Tersedia
575 MENCEGAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PTUN ( Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) Paulus JJ. Sipayung, SH.MH. Departmen Dalam Negeri R5-B Tersedia
576 GANTI RUGI TATA USAHA NEGARA 1991 IND CV. Eka Jaya R5-B Tersedia
577 HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA IND Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umam dan Peradilan Tata Usaha Negara R5-B Tersedia
578 HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA IND Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umam dan Peradilan Tata Usaha Negara R5-B Tersedia
579 HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA IND Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara R5-B Tersedia
580 HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA IND Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara R5-B Tersedia
581 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) Prof. Moeljatno, S.H. Bumi Aksara R5-A Tersedia
582 KUHP dan KUHAP Dr. Andi Hamzah, S.H. Rineka Cipta R5-A Tersedia
583 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) IND KARYA ANDA R5-A Tersedia
584 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) IND Titik Terang R5-A Tersedia
585 Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses ACARA PIDANA Nanda Agung Dewantara S.H. Aksara Persada Indonesia R5-A Tersedia
586 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Prof. Moeljatno, S.H. Rineka Cipta R5-A Tersedia
587 MANUAL PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA TINGKAT DESA DAN KELURAHAN IND DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH R6-C Tersedia
588 MENJADI DESA INKLUSI Hesti Insriani dan Pramono Mudroko Pohon Cahaya R6-C Tersedia
589 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN IND DEPARTMEN DALAM NEGERI R6-C Tersedia
590 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA PPRI NO.43 TAHUN 2014 IND CV. Duta Nusfindo Semarang R6-C Tersedia
591 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA PPRI NO.43 TAHUN 2014 IND CV. Duta Nusfindo Semarang R6-C Tersedia
592 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA PPRI NO.43 TAHUN 2014 IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
593 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA PPRI NO.43 TAHUN 2014 IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
594 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R4-C Tersedia
595 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
596 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
597 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
598 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
599 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
600 PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
601 PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA IND CV. Duta Nusindo Semarang R6-C Tersedia
602 HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2006 IND CV. Eka Jaya R6-C Tersedia
603 HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2006 IND CV. Eko Jaya R6-C Tersedia
604 PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA dan PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IND CV. Citra Utama R6-C Tersedia
605 PEDOMAN ALOKASI DANA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA dan PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IND CV. Citra Utama R6-C Tersedia
606 Himpunan Peraturan Mengenai Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia PT. Magna Systriando R2 (e) Tersedia
607 PEDOMAN PERATURAN PETUNJUK TEKNIS PEMERINTAHAN DESA IND Citra Utama Medika R6-C Tersedia
608 PEDOMAN PERATURAN PETUNJUK TEKNIS PEMERINTAH DESA IND Citra Utama Medika R6-C Tersedia
609 Pedoman Pengadaan Jasa Pemborongan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Indonesia Citra Utama Media R2 (e) Tersedia
610 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
611 Pedoman Pengadaan Barang Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Indonesia Citra Utama Media R2 (e) Tersedia
612 Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Indonesia Citra Utama Media R2 (e) Tersedia
613 Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya, Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Indonesia Citra Utama Media R2 (e) Tersedia
614 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Indonesia Citra Umbara R2 (e) Tersedia
615 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dann Kodefikasi Barang Milik Negara Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
616 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dann Kodefikasi Barang Milik Negara Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
617 Himpunan peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang R2 (e) Tersedia
618 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
619 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Ke empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (e) Tersedia
620 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miliik Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
621 Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Cipta Jaya R2 (e) Tersedia
622 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
623 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (e) Tersedia
624 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
625 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang R2 (e) Tersedia
626 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
627 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (e) Tersedia
628 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Cipta Jaya R2 (e) Tersedia
629 Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof.Dr. Ni Matul Huda, S.H., M.Hum FH UII Press R4 (d) Tersedia
630 Kumpulan Peraturan Tentang Rumah Sakit Indonesia PT. Mitra Info R4 (a) Tersedia
631 Kumpulan Peraturan tentang Rumah Sakit Indonesia PT. Mitra Info R4 (a) Tersedia
632 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo: Buku II Sukoharjo Bag. Hukum DR1-B2 Tersedia
633 HUKUM ACARA PIDANA Prof. Dr. H Boedi Abdulah Pustaka Setia R4 Tersedia
634 HUKUM ACARA PIDANA Prof. Dr. H Boedi Abdulah Pustaka Setia R4 Tersedia
635 HUKUM WAKAF INDONESIA (Sejarah,Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam) Dr. Ulya Kencana , S.Ag. MH Setara Press R4 Tersedia
636 HUKUM WAKAF INDONESIA (Sejarah,Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam) Dr. Ulya Kencana , S.Ag. MH Setara Press R4 Tersedia
637 PRAKTIK PERADILAN PIDANA (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana) Zulkarnain, SH, MH Setara Press R4 Tersedia
638 PRAKTIK PERADILAN PIDANA (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana) Zulkarnain, SH, MH Setara Press R4 Tersedia
639 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Salim H.S., S.H., M.S Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
640 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Salim H.S., S.H., M.S Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
641 HUKUM ACARA PIDANA Ridwan Eko Prastyo, S.H.I, M.H Pustaka Setia R4 Tersedia
642 HUKUM ACARA PIDANA Ridwan Eko Prastyo, S.H.I, M.H Pustaka Setia R4 Tersedia
643 Kriminologi dan Hukum Pidana Prof. Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Laksbang PRESS R4 (c) Tersedia
644 Kriminologi dan Hukum Pidana Prof. Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Laksbang PRESS R4 (c) Tersedia
645 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
646 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah S.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
647 Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia Novindo Pustaka Mandiri R1 Tersedia
648 Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia Novindo Pustaka Mandiri R1 Tersedia
649 Undang-Undang Penyiaran Beserta 7 (Tujuh) Peraturan Pelaksanaan) IND Eka Jaya R1 Tersedia
650 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 1999-2000 IND Mitra Info R4 Tersedia
651 Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha David Osborne PPM R1 Tersedia
652 Undang-Undang tentang PEMGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 dan UU HAM 1999 IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4 Tersedia
653 Undang-Undang tentang PEMGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000 dan UU HAM 1999 IND Departemen Hukum dan HAM-RI R4 Tersedia
654 Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit Prof. Dr. J. Salusu, M.A Grasindo R1 Tersedia
655 Peraturan Tentang VISA,IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN IND PIDI R4 Tersedia
656 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Hakim Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R4 Tersedia
657 Peraturan Tentang VISA,IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN IND PIDI R4 Tersedia
658 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 9 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
659 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 8 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
660 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 13 Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama PT. Citra Aditya Bakti R4 Tersedia
661 Himpunan JurisPrudesi Indonesia (Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari) Jilid 15 IND PT. Citra Aditya Bakti Tersedia
662 Himpunan Peraturan di Bidang Perfilman IND Dewan Film Nasional R4 Tersedia
663 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 1995-1996 IND PT. Mitra Info R4 Tersedia
664 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025 IND Duta Nusindo R4 Tersedia
665 Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia IND Eka Jaya R4 Tersedia
666 Pengadilan HAM (AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum RB Sularto Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
667 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL IND Permata Press R1 (c) Tersedia
668 Ilmu Negara Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama Prof. Dr. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum. | Asep A. Sahid Gatara Fh., M.Si. Pustaka Setia R1 Tersedia
669 Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitasi Kredit Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
670 Pembaharuan politik hukum Peninjauan Kembali: dalam perkara pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Stefanus Roy Rening Pelita R4 Tersedia
671 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Permata Press R4 (c) Tersedia
672 PRIVATISASI PENJARA (Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia) EVAN CHRISENTIUS Suluh Media R4 Tersedia
673 Kompilas Hukum Islam Indonesia Permata Press R4 (c) Tersedia
674 HUKUM ACARA PERDATA M.YAHYA HARAHAP,SH Sinar Grafika R4 Tersedia
675 HUKUM ACARA PERDATA M.YAHYA HARAHAP,SH Sinar Grafika R4 Tersedia
676 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Fokusmedia R4 (b) Tersedia
677 Pendidikan Kewarganegaraan Dahlia Sarkawi Graha Ilmu R2 Tersedia
678 KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN (Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egoentrisme Kekuasaan) Idul Rishan FH UII Pres R4 Tersedia
679 Hukum Antara Sollen dan Sein: Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia Prof. Dr. H. Sadjijono, SH, M.Hum LakBang Press dan UBHARA Press R4 Tersedia
680 HUKUM DAN PERADILAN (Konstitusi Indonesia) Harrys Pratama Teguh Pustaka Referensi R4 Tersedia
681 Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Yudi Kristiana SH, M.Hum Thafa Media R3 Tersedia
682 Victimology (Ilmu Tentang Korban) Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH PTIK Press R4 Tersedia
683 Hukum Pidana Prof. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si. Rajawali Pers R4 (d) Tersedia
684 Cara Luar Biasa Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan Dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dr. Warih Sadono, SH, MM, MH Suluh Media R3-A Tidak Dipinjam
685 Hukum Perizinan: Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance Dr. Nuriyanto A. Daim, SH, MH LaksBang Justitia R4-A Tersedia
686 Undang-Undang Pertambangan dan Batu Bara IND Permata Press R4-B Tersedia
687 Undang-Undang Pertambangan dan Batu Bara IND Permata Press R4-B Tersedia
688 Undang-Undang Pengampunan Pajak IND Fokusindo MAndiri R5.C Tersedia
689 Undang-Undang Pengampunan Pajak IND Fokusindo MAndiri R5.D Tersedia
690 Klausula Buku Paradoks Dalam Penegakan Hukum perlindungan Konsumen Dr. David ML Tobing SH, M.Kn Kompas Gramedia R4-B Tersedia
691 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri R6-E Tersedia
692 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri R6-E Tersedia
693 Undang-Undang RI No.12 TAhun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan IND Fokus Media R4-B Tersedia
694 Undang-Undang RI No.12 TAhun 2011 IND Fokus Media R4-B Tersedia
695 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam IND Fokusindo MAndiri R4-C Tersedia
696 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam IND Fokusindo MAndiri R4-B Tersedia
697 Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) IND Permata Press R6-E Tersedia
698 Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) IND Permata Press R6-E Tersedia
699 Suatu Analis Mengenai Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P Siregar, SE,S.Sos SH,M.Si MH REFIKA R4-C Tersedia
700 Suatu Analis Mengenai Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Dr. Gomgom T.P Siregar, SE,S.Sos SH,M.Si MH REFIKA R4-C Tersedia
701 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Indonesia Permata Press R2-A Tersedia
702 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Indonesia Permata Press R2-A Tersedia
703 Memperkuat Komisi Yudisial: Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum Setara Press R4-D Tersedia
704 Memperkuat Komisi Yudisial: Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum Setara Press R4-D Tersedia
705 Dasar Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum Prof.Dr. Hasim Purba, SH. MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
706 Dasar Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum Prof.Dr. Hasim Purba, SH. MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
707 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) IND Permata Press R4-B Tersedia
708 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana IND Permata Press R4-A Tersedia
709 Hukum Asuransi di Indonesia Dr. Agoes Parera, SE, SH, MM, MH, AAAIJ, CFP. Kanisius R4-A Tersedia
710 Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Dr. Dwi Mariyati, SH.Mkn Pustaka Pelajar R4.B Tersedia
711 Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Dr. Dwi Mariyati, SH.Mkn Pustaka Pelajar R4.B Tersedia
712 Hukum Asuransi di Indonesia Dr. Agus Parera, SE, SH, MM, MH, AAAIJ, CFP. Kanisius R4-A Tersedia
713 Notaris dan PPAT suatu Pengantar Rudi Indrajaya,SH,S.IP, SP.N REFIKA R1.C Tersedia
714 Notaris dan PPAT suatu Pengantar Rudi Indrajaya,SH,S.IP, SP.N REFIKA R1.C Tersedia
715 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Prof DR Sri Setianingsih Suwardi,SH,MH Sinar Grafika R4-C Tersedia
716 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Prof DR Sri Setianingsih Suwardi,SH,MH Sinar Grafika R4-B Tersedia
717 Peraturan Pemerintah KOde Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R3.D Tersedia
718 Peraturan Pemerintah KOde Etik Pegawai Negeri Sipil IND Fokusindo Mandiri R3-C Tersedia
719 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU RI No.30 Tahun 2014) IND Fokusindo Mandiri R6-A Tersedia
720 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU RI No.30 Tahun 2014) IND Fokusindo Mandiri R6-A Tersedia
721 Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit IND Fokusindo Mandiri R4-A Tersedia
722 Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit IND Fokusindo Mandiri R1-A Tersedia
723 Kriminologi Perspektif Hukum Pidana Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H | Dian Andriasari, S.H., M.H. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
724 Undang Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) IND Permata Press R3.C Tersedia
725 Undang Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) IND Permata Press R3.C Tersedia
726 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Zanafa R6 (a) Tersedia
727 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) IND Permata Press R4-C Tersedia
728 Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) IND Permata Press R4-C Tersedia
729 Ases Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Aris Hardinanto, SH, M.H Setara Press R1-5 Tersedia
730 Ases Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Aris Hardinanto, SH, M.H Setara Press R1-5 Tersedia
731 Undang-Undang NArkotika dan Psikotropika Mediya Rafeldi Alika R4-1 Tersedia
732 Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan AMDAL Indonesia Permata Press R1 (b) Tersedia
733 Undang-Undang NArkotika dan Psikotropika Mediya Rafeldi Alika R4-1 Tersedia
734 KUHD IND Permata Press R4-B Tersedia
735 KUHD IND Permata Press R4-B Tersedia
736 Kapita Selekta Hukum Perdata Prof.Dr. Edy Lisdiyono, SH,MHum Setara Press R4-C Tersedia
737 Analis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Dr. Joko Widodo, Ms Media Nusa Creative R1-B Tersedia
738 Analis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Dr. Joko Widodo, Ms Media Nusa Creative R1-B Tersedia
739 Reformulasi Delik Migas dalam mewujudkan Keadilan Energi Dr. Asep N. Mulyono, S.H., M.Hum. Kompas Gramedia R2 (b) Tersedia
740 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia R. Wiyono Sinar Grafika R4-C Tersedia
741 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia R. Wiyono Sinar Grafika R4-c Tersedia
742 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice Indonesia Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
743 Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH Sinar Grafika R4-D Tersedia
744 Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH Sinar Grafika R4-D Tersedia
745 Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dr. Rocky Marbun, SH,MH Setara Press R4-C Tersedia
746 Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dr. Rocky Marbun, SH,MH Setara Press R4-C Tersedia
747 Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada Suryo Gilang Romadlon Cahaya Atma Pustaka R4-D Tersedia
748 Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada Suryo Gilang Romadlon Cahaya Atma Pustaka R4-D Tersedia
749 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R2-C Tersedia
750 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R2-C Tersedia
751 Tindak Pidana Internasional (Di Dalam dan di Luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional) Tolib Effendi Setara Press R4-C Tersedia
752 Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum dan Sentralisme Kekuasaan John Pieris Pelangi Cendikia R3 (b) Tersedia
753 Tindak Pidana Internasional (Di Dalam dan di Luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional) Tholib Effendi Setara Press R4-C Tersedia
754 Birokrasi Digital Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Puslaka Alvabeta R1 (b) Tersedia
755 KUHP dan KUHAP Devi Triasari,MBusLaw Charissa R4-C Tersedia
756 Birokrasi Digital Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Pustaka Alvabeta R1 (b) Tersedia
757 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Pustaka Yustisia R1-5 Tersedia
758 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Pustaka Yustisia R1-E Tersedia
759 KUHP dan KUHAP Devi Triasari,MBusLaw Charissa R4-C Tersedia
760 Kapita Selekta Hukum Perdata Prof.Dr. Edy Lisdiyono, SH,MHum Setara Press R4-C Tersedia
761 Kode Etik Profesi tentang Hukum Tarmizi, SH Sinar Grafika R4-C Tersedia
762 Kode Etik Profesi tentang Hukum Tarmizi, SH Sinar Grafika R4-C Tersedia
763 Pembaharuan hukum Pidana Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH,M.H UII Press R3-B Tersedia
764 Pembaharuan hukum Pidana Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH,M.H UII Press R3-B Tersedia
765 Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalan Tata Hukum di Indonesia Jamaludin Ghafur, SH, MH Setara Press R4-A Tersedia
766 Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalan Tata Hukum di Indonesia Jamaludin Ghafur, SH, MH Setara Press R4-A Tersedia
767 Hukum Internasional Agustina, SH, MH Suluh Media R3-C Tersedia
768 Hukum Internasional Agustina, SH, MH Suluh Media R3-C Tersedia
769 Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia Dr. Ridwan, SH, M.Hum UII Press R1-D Tersedia
770 Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia Dr. Ridwan, SH, M.Hum UII Press R1-D Tersedia
771 Hukum Sarana Pemerintahan Dr w. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum Cahaya Atma Pustaka R1-D Tersedia
772 Hukum Sarana Pemerintahan Dr w. Riawan Tjandra, S.H, M.Hum Cahaya Atma Pustaka R1-D Tersedia
773 Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan Dr. Willy Farianto, S.H, M.Hum Sinar Grafika R3-C Tersedia
774 Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan Dr. Willy Farianto, S.H, M.Hum Sinar Grafika R3-C Tersedia
775 Penafsiran Hukum Teori dan Metode Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H. M.Hum., M.Pd. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
776 Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
777 Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
778 Politik Pembaruan Hukum Pidana Hanafi Amrani, SH., MH., L.LM., Ph.D UII Press R4 (d) Tersedia
779 Politik Pembaruan Hukum Pidana Hanafi Amrani, SH., MH., L.LM., Ph.D UII Press R4 (d) Tersedia
780 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Bina Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
781 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Bina Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
782 Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa Dr. Endang Sholihatin Pustaka Pelajar R4 (d) Tersedia
783 Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa Dr. Endang Sholihatin Pustaka Pelajar R4 (d) Tersedia
784 Undang-Undang Perpajakan Indonesia Permata Press R5 (d) Tersedia
785 Undang-Undang Perpajakan Indonesia Permata Press R5 (d) Tersedia
786 Undang-Undang Kebidanan Indonesia Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
787 Undang-Undang Kebidanan Indonesia Sinar Grafika R4 (a) Tersedia
788 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) Indonesia Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
789 Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019) Indonesia Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
790 Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Nimatul Huda, SH, M.Hum UII Press R4-D Tersedia
791 Presiden dan Pembangtu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Nimatul Huda, SH, M.Hum UII Press R4-D Tersedia
792 RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Penjelasannya Indonesia Permata Press R3-C Tersedia
793 RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Penjelasannya Indonesia Permata Press R3-C Tersedia
794 Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontrak Ridwan Khairandy UII Press R3-C Tersedia
795 Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontrak Ridwan Khairandy UII Press R3-C Tersedia
796 Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dr. H.M Arba, SH, M.Hum Sinar Grafika R1-D Tersedia
797 Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dr. H.M Arba, SH, M.Hum Sinar Grafika R1-D Tersedia
798 Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? Verlyta Swislyn, SH, M.Kn Elex Media Komputindo R2-A Tersedia
799 Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian? Verlyta Swislyn, SH, M.Kn Elex Media Komputindo R2-A Tersedia
800 Hukum Keuangan Negara Harrys Pratama Teguh, S.HI, MH CV. Pustaka Setia Rak 5-C Tersedia
801 Hukum Keuangan Negara Harrys Pratama Teguh, S.HI, MH CV. Pustaka Setia Rak 5-3 Tersedia
802 Hukum Merger: Pengertian Merger, Persiapan Merger, Tata Cara Merger, Perelindungan Hukum Merger Perusahaan Terbuka, dan Hukum Merger Bank Dr. H. Budi Untungm, SH, CN, MM Andi Rak 4-A Tersedia
803 Hukum Merger: Pengertian Merger, Persiapan Merger, Tata Cara Merger, Perelindungan Hukum Merger Perusahaan Terbuka, dan Hukum Merger Bank Dr. H. Budi Untungm, SH, CN, MM Andi Rak 4-A Tersedia
804 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
805 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Daerah Indonesia Direktorat Pembinaan Keuangan Daerah R2 (d) Tersedia
806 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah R2 (d) Tersedia
807 Manual Administrasi Barang Daerah Indonesia Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah R2 (d) Tersedia
808 Himpunan Peraturan Di Bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2009 Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (c) Tersedia
809 Himpunan Peraturan tentang PDAM Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R2 (c) Tersedia
810 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
811 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
812 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Indonesia CV. Eko Jaya R2 (c) Tersedia
813 Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Perizinan Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R2 (c) Tersedia
814 Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Perizinan Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R2 (c) Tersedia
815 Hukum Persaingan Usaha Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H Jala Permata Aksara R2 (c) Tersedia
816 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Indonesia Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian R2 (c) Tersedia
817 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 Indonesia Kementerian Industri R2 (c) Tersedia
818 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri Indonesia Kementerian Perindustrian R2 (c) Tersedia
819 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (d) Tersedia
820 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perizinan Indonesia Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah R2 (c) Tersedia
821 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri Indonesia PIDI R2 (c) Tersedia
822 Analisiis dan Evaluasi Hukum tentang Keberadaan Hypermarket Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (c) Tersedia
823 Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
824 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
825 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2001 Indonesia BP. Cipta Jaya R2 (d) Tersedia
826 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Duta Nusindo R2 (d) Tersedia
827 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Cipta Indonesia CV. Eko Jaya R2 (a) Tersedia
828 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (e) Tersedia
829 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
830 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Indonesia PIDI R1 (e) Tersedia
831 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun1997 dan Nomor 21 Tahun 1997 Indonesia Dinas Pendapatan Daerah R5 (d) Tersedia
832 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
833 Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya Indonesia Politeia Bogor R1 (e) Tersedia
834 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Indonesia BP. Cipta Karya R1 (e) Tersedia
835 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 42 dan No 49 Tahun 2001 No 7 Tahun 2002 dan No 12 Tahun 2003) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
836 Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri (No 42 dan No 49 Tahun 2001 No 7 Tahun 2002 dan No 12 Tahun 2003) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
837 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Pnetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
838 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R1 (e) Tersedia
839 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Indonesia Dinas Pendapatan Daerah R1 (e) Tersedia
840 Undang-undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008 : Perkeretaapian, Pelayaran Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
841 Petunjuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 13 SK. Menteri Perhubungan tentang Rambu-Rambu dan Marka Jalan (BUKU I) Indonesia Humas Departemen Perhubunga dan BP. Media Karya R1 (e) Tersedia
842 Petunjuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta 13 SK. Menteri Perhubungan tentang Rambu-rambu dan Marka Jalan (BUKU II) Indonesia Humas Departemen Perhubungan dan BP. Media Karya R1 (e) Tersedia
843 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1993 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
844 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (e) Tersedia
845 Paket Kebijakan 21 November 1988 Bidang Industri Perdagangan, Pertanian, dan Perhubungan Laut Indonesia BP. Dharma Bakti R1 (e) Tersedia
846 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Indonesia Perpustakaan Biro HUMAS R5 (d) Tersedia
847 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Pemerintah Propinsi Jawa Tengah R6 (a) Tersedia
848 Bahan Penataran Indonesia BP. 7 Pusat R4 (e) Tersedia
849 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
850 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (a) Tersedia
851 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
852 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Indonesia Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan R1 (a) Tersedia
853 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (b) Tersedia
854 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan R4 (c) Tersedia
855 Hukum Pengelolaan Lingkungan Dr. A'an Efendi, S.H., M.H Indeks R1 (b) Tersedia
856 Hukum Pengelolaan Lingkungan Dr. A'an Efendi, S.H., M.H Indeks R1 (b) Tersedia
857 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
858 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penyiaran Asing, Swasta, Komunitas, Berlangganan, Radio dan Televisi Indonesia CV. Citra Utama R1 (b) Tersedia
859 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
860 Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
861 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
862 Keputusan Presiden 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
863 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
864 Undang-undang Konservasi Tanah dan Air Indonesia Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
865 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R2 e Tersedia
866 Kumpulan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Irigasi Indonesia Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian R1 (c) Tersedia
867 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
868 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (d) Tersedia
869 Perizinan Lokasi dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Perlimpahan, Pembatalan Hak Atas Tanah Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya Indonesia Koperasi "BHUMI BHAKTI" R1 (d) Tersedia
870 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
871 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
872 Pedoman Tata Cara Hak atas Tanah Tahun 1999 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (d) Tersedia
873 Peraturan-Peraturan tentang Perumahan dan Pertanahan Indonesia Mitra Info R1 (d) Tersedia
874 Peraturan Pokok-Pokok Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
875 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (d) Tersedia
876 Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Pertanahan Tahun 1998/1999 Indonesia BP.Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
877 Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tahun 1997 Indonesia CV.MYDA Jakarta R1 (d) Tersedia
878 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Indonesia CV. MYDA Jakarta R1 (d) Tersedia
879 Peraturan dan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Tahun 2006-2007 Indonesia PIDI R6 (d) Tersedia
880 Tarip Baru Biaya Pendaftaran Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
881 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
882 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (c) Tersedia
883 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional R1 (c) Tersedia
884 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pertanahan Indonesia Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional R1 (c) Tersedia
885 Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2001 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
886 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R1 (c) Tersedia
887 Tarip Baru Biaya Pendaftaran Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (d) Tersedia
888 Undang-Undang Perkebunan Kehutanan Perikanan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (c) Tersedia
889 Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2004 Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
890 Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Indonesia BP. Cipta Jaya R1 (d) Tersedia
891 Fatwa MUI tentang Penyalahgunaan Narkotika, Pornografi, dan Pornoaksi, dan Suap, Korupsi dan Hadiah Kepada Pejabat. Indonesia Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan R1 (b) Tersedia
892 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997-2002 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
893 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2004-2007 (Supelemen II) Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
894 Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2002-2004 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
895 Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup R1 (b) Tersedia
896 Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016. Indonesia Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R1 (b) Tersedia
897 Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Tahun 2016 Indonesia Kementerian Pariwisata R1 (b) Tersedia
898 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
899 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
900 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Indonesia CV. Citra Utama R1 (b) Tersedia
901 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
902 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
903 Peraturan-Peraturan Bidang Irigasi/Pengairan dan Budidaya Tanaman Tahun 2001 Indonesia PIDI R1 (b) Tersedia
904 Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R1 (b) Tersedia
905 Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah R1 (b) Tersedia
906 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
907 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
908 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
909 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2003 Indonesia Sekretariat Militer Presiden R1 (a) Tersedia
910 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Indonesia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R1 (a) Tersedia
911 Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 9 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
912 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
913 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 121/M/2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
914 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
915 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
916 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
917 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R1 (a) Tersedia
918 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R1 (a) Tersedia
919 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (a) Tersedia
920 Himpunan Peraturan Terkait Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Indonesia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal R1 (b) Tersedia
921 Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
922 Surat Eelektronik Yang Tidak Diinginkan Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika R1 (b) Tersedia
923 Surat Eelektronik Yang Tidak Diinginkan Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika R1 (b) Tersedia
924 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (a) Tersedia
925 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
926 Undang-Undang Penyiaran beserta 7 Peraturan Pelaksanaan Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
927 7 Undang-Undang Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R4 Tersedia
928 Undang-Undang Penyiaran Beserta Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2005 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
929 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Indonesia CV. Eko Jaya R1 (b) Tersedia
930 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2002 Indonesia PT. Sekala Jalmakarya R4 (b) Tersedia
931 Undang-Undang Pornografi Indonesia Fokusmedia R1 (b) Tersedia
932 Keterbukaan Informasi Publik Indonesia CV. Duta Nusindo R1 (b) Tersedia
933 Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia BP. Fajar Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
934 Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida Indrati S PT. Kanisius R4 (b) Tersedia
935 Kekerasan Terhadap Permpuan Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman | Ir. Siti Homzah, MS. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
936 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri Tersedia
937 4 Undang-Undang, Sumber Daya Air, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya Tersedia