KOLEKSI BUKU

DAFTAR KOLEKSI BUKU
No. Gambar Sampul Judul Pengarang Penerbit Lokasi Status Detail
1 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan) Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Zanafa publishing Tersedia
2 Undang-Undang RI Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan) Indonesia Permata Press Tersedia
3 Hukum Islam dan Hukum Barat Warkum Sumitro, dkk Setara Press Tersedia
4 Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Prenadamedia group Tersedia
5 Undang-Undang Kebidanan (UU RI No. 4 Tahun 2019) Indonesia Sinar Grafika Tersedia
6 Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn. dkk LaksBang Pustaka Tersedia
7 Hukum Apartemen (Rumah Susun) Dr. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H. LaksBang Justitia Tersedia
8 Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. FH UII Press Tersedia
9 Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum. LaksBang Pressindo Tersedia
10 Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hail Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit Prof. Dr. Ir. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., MMT., Sp.N. LaksBang Justitia Tersedia
11 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.KES., C.P.L. Refika Aditama Tersedia
12 Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH, MIP. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tersedia
13 Notaris dan Badan Hukum Indonesia Sahat HMT Sinaga Jala Permata Aksara Tersedia
14 Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah Dewi Nurul Musjitari, SH., M.Hum Parama Publsihing Jogjakarta Tersedia
15 Perjanjian Baku Masalah dan Solusi Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M; Prof. DR. bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Tersedia
16 Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. CV. Maha Karya Pustaka Tersedia
17 Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum Nusamedia Tersedia
18 Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Tersedia
19 Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh? Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN dan Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn. PT Elex Media Komputindo Tersedia
20 Hukum Akuisisi Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M. Penerbit Andi Tersedia
21 Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Penerbit Sinar Grafika Tersedia
22 Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Dr. Yurizal, S.H., M.H. Media Nusa Creative Tersedia
23 Alokasi Lahan Untuk Permukiman di Perkotaan DR. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. Jala Permata Aksara Tersedia
24 Kapita Selekta Hukum Perdata Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. Setara Press Tersedia
25 Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana Mahrus Ali Universitas Islam Indonesia Press Tersedia
26 Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel DR. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. Jala Permata Aksara Tersedia
27 Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah Aulia Muthiah Pustaka Baru Press Tersedia
28 Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia Dr. I Nyoman Sujana, SH. M.Hum dkk Aswaja Pressindo Tersedia
29 Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi Ari Yusuf Amir Arruzz Media Tersedia
30 Undang - Undang Aparatur Sipil Negara Indonesia Bhafana Publishing R8 Tersedia
31 Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak. ed. revisi Mudakir Iskandarsyah Jala Permata Aksara Tersedia
32 Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara (dilengkapi contoh surat pelimpahan wewenang berupa delegasi dan mandat) Makmur Jaya Yahya, S.Kep,. M.H.Kes. Refika Aditama Tersedia
33 Birokrasi Digital Yasonna H. Laoly PT Pustaka Alvabet Tersedia
34 Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. Sinar Grafika Tersedia
35 Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit Herri Swantoro Rayyana Komunikasindo Tersedia
36 Hukum Pidana Dalam Jabatan (Perspektif terbentuknya Delik) Sadjijono LaksBang Justitia R3 Tersedia
37 Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ni'matul Huda FH UII Press R3 Tersedia
38 Calon Perseorangan - Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi Muhamad Rusdi Ruas Media Tersedia
39 Notaris dan PPAT Suatu Pengantar Rudi Indrajaya,dkk Refika Aditama Tersedia
40 METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN HUKUM RIANTO ADI BUKU OBOR Tersedia
41 BAB-BAB P0KOK HUKUM ADMINISTRASI Sadjijono LaksBang Pressindo Tersedia
42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kab Blora R8 (b) Tersedia
43 Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tentang Kelurahan Indonesia cv. MEDYA DUTA R8 (b) Tersedia
44 Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2007 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (b) Tersedia
45 Pedoman Analisis Beban Kerja & Pejabat Pengawas Pemerintah, Di Lingkungan Depdagri - PEMDA serta Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Indonesia Pusat Info Data Indonesia R8 (b) Tersedia
46 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2000 Dilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mendagri & Otonomi Daerah , Instruksi Mendagri & Otonomi Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (b) Tersedia
47 Otonomi Daerah Meningkatkan Harga Diri Daerah (Kesiapan Daerah Dalam Rangka Melaksanakan UU No. 22/99 dan 25/99) Indonesia Yayasan Jurnalis Kita R8 (b) Tersedia
48 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Indonesia Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Dati II Sukoharjo R8 (b) Tersedia
49 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi 2011 Indonesia Fokusmedia R8 (b) Tersedia
50 Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R8 (b) Tersedia
51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Indonesia R8 (b) Tersedia
52 Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia PT. Binahati R8 (b) Tersedia
53 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2000 Dilengkapi Peraturan Pemerintahan , Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah ( Otonomi Daerah) Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (b) Tersedia
54 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R8 (b) Tersedia
55 Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Indonesia Lembaga Pemilihan Umum R8 (b) Tersedia
56 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 Meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (b) Tersedia
57 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2001. Dilengkapi: - Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (b) Tersedia
58 Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2001 Meliputi Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah, Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah, Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (b) Tersedia
59 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2003 Jilid II Meliputi : Peraturan Pemerintah , Keputusan Presiden , Keputusan Menteri Dalam Negeri Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Keputusan Menteri Keuangan Indonesia BP. Cipta Jaya R8(b) Tersedia
60 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Jilid II Dilengkapi Undang-Undang R.I No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Indonesia BP. Cipta Jaya R8(b) Tersedia
61 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 Jilid I Dilengkapi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R8(b) Tersedia
62 Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2003 Meliputi : Peraturan Pemerintah , Keputusan Presiden , Keputusan Menteri Dalam Negeri Yang Berhubungan Dengan Pemerintah Indonesia BP. Cipta Jaya R8(b) Tersedia
63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8(b) Tersedia
64 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernu Indonesia BP Panca Usaha R8(b) Tersedia
65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8(b) Tersedia
66 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pedoman Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Gubernur Indonesia CV.Cipta Jaya R8(b) Tersedia
67 Pedoman Pengawasan Melekat Indonesia CV. Eko Jaya R8(b) Tersedia
68 Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa Keluarahan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Indonesia Eko Jaya R8(b) Tersedia
69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8(a) Tersedia
70 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( PP Nomor 38 Tahun 2017 ) Indonesia CV. Duta Nusindo R8(a) Tersedia
71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8(a) Tersedia
72 Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (pemendagri No.47 Tahun 2011) Indonesia Pusat Info Data Indonesia R8(a) Tersedia
73 Laporah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia Pusat Info Data Indonesia R8(a) Tersedia
74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8(a) Tersedia
75 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2005 Indonesia Departemen Dalam Negeri RI R8(a) Tersedia
76 Amandemen Undang-Undang PEMDA UU RI No. 9 Tahun 2015 Indonesia Sinar Grafika R8(a) Tersedia
77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrul Pada Pemerintah Daerah Indonesia Citra Utama Media R8(a) Tersedia
78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8(a) Tersedia
79 Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8(a) Tersedia
80 Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 93 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 Pekalongan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
81 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Kendal Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
82 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2010 Indonesia Fokusmedia R8 (a) Tersedia
83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertang Indonesia Perpustakaan Biro Humas Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah R8 (a) Tersedia
84 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP Nomor 38 Tahun 2007) dan Organisasi Perangkat Daerah (PP Nomor 41 Tahun 2007) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
85 Himpunan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia Tersedia
86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP Nomor 6 Tahun 2008, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PP Nomor 8 Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
87 Pedoman Penegasan Batas Daerah Indonesia Pusat Info Data Indonesia (PIDI) R8 (a) Tersedia
88 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Indonesia R8(a) Tersedia
89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
90 Perangkat Pendukung Otonomi Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R8 (a) Tersedia
91 Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilengkapi Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
92 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tersedia
93 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
94 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Pemerintah Pusat dan Daerah) Indonesia CV. Eko Jaya R8(a) Tersedia
95 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R8(a) Tersedia
96 Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indonesia CV.Duta Nusindo R8(a) Tersedia
97 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
98 Kumpulan Peraturan Di Bidang Pemerintahan Daerah Edisi Lengkap2008 Indonesia Cv. Duta Nusindo R8 (a) Tersedia
99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah & Propinsi Sebagai Daerah Otonom IND BP. Dharma Bhakti R8 (a) Tersedia
100 Proses Pembuatan Undang-Undang No.5 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Indonesia Bina Aksara R8 (a) Tersedia
101 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukuym dan HAM RI R8 (a) Tersedia
102 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Indonesia Departemen Komunikasi Dan Informatika R8 (a) Tersedia
103 Himpunan Peraturan / Petunjuk tentang Pemerintahan Wilayah / Daerah III Indonesia Direktorat Jenderal R8 (a) Tersedia
104 Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga Negara Pemerintah dan BUMN/BUMD Sumardjo Bp. Panca Usaha R8 (a) Tersedia
105 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara/ Perseroan Terbatas Tahun 2005 Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (a) Tersedia
106 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (a) Tersedia
107 Himpunan Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Indonesia Direktorat Jenderal R8 (a) Tersedia
108 Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Permendagri No.1 Tahun 2010) Indonesia PIDI Jakarta R8 (a) Tersedia
109 Hukum Pemerintahan Daerah Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah Pustaka Bani Quraisy R8 (a) Tersedia
110 Jadul Kinanti, Jokowi Dulu, Kini dan Nanti (Buku III) Widjiono Wasis Wanna Be R3 (a) Tersedia
111 Jadul Kinanti, Jokowi Dulu, Kini dan Nanti (Buku II) Widjiono Wasis Wanna Be R3 (a) Tersedia
112 Jadul Kinanti, Jokowi Dulu, Kini dan Nanti (Buku I) Widjiono Wasis Wanna Be R3 (a) Tersedia
113 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Indonesia Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kudus Tersedia
114 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Indonesia CV. Duta Nusindo Semarang R1 (C) Tersedia
115 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Neng Djubaedah, S.H., M.H. Sinar Grafika R4(c) Tersedia
116 Risalah Demokrasi Bambang Muryanto | Muladi Wibowo | Eko Budiyanto | Rochmad Basuki | Uswatun Mufidah | Dody Kurniawan | Wahyuni Bawaslu Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
117 Risalah Demokrasi Bambang Muryanto | Muladi Wibowo | Eko Budiyanto | Rochmad Basuki | Uswatun Mufidah | Dody Kurniawan | Wahyuni Bawaslu Kabupaten Sukoharjo R3 (b) Tersedia
118 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Buku I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tersedia
119 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
120 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
121 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
122 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
123 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
124 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
125 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tersedia
126 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 Tersedia
127 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tersedia
128 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Jilid I Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
129 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
130 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
131 Himpunan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
132 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
133 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
134 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
135 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
136 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Tahap II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
137 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri Pembelian Tersedia
138 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008=2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
139 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
140 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
141 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
142 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Desa Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
143 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
144 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
145 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
146 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
147 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Jilid 1 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
148 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Jilid 2 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
149 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tersedia
150 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor : 28 Seri : D Nomor 20 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
151 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor : 31 Seri : D Nomor 23 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
152 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1997-1998 Nomor : 32 Nomor : 1,2,3,5-11 Indonesia Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tersedia
153 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor : 3-13 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
154 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor : 3,6,10,11,19,20,22-28,32 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
155 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1998-1999 Nomor : 12 Nomor : 1,12-22,24 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tersedia
156 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000-2001 Nomor : 9,19,24 Nomor : 1,18,22,23,38-40,47-50 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
157 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
158 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 33 Seri D Nomor 25 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
159 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 30 Seri D Nomor 22 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
160 Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 21 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
161 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
162 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Indonesia Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
163 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
164 Himpunan Produk Hukum Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dalam WIlayah Kabupaten Cilacap Indonesia Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tersedia
165 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
166 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2003 Indonesia Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
167 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tersedia
168 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor : 1-12, 16, 18-21 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
169 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor : 1-9 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
170 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
171 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002-2005 Indonesia Pemerintah Kabupaten Blora Tersedia
172 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Indonesia JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Tersedia
173 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
174 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003-2004 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tersedia
175 Himpunan Lebaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Jilid 2 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
176 Himpunan Peraturan Bupati Demak Dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tersedia
177 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tersedia
178 Himpunan Katalog Peraturan Perundang-Undangan Tahun 1945-2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tersedia
179 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tersedia
180 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tersedia
181 Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tidak Dipinjam
182 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
183 Peraturan Daerah Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
184 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
185 Himpunan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
186 Himpunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
187 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 11-15 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tersedia
188 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tersedia
189 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 2003 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
190 Staatsblad Van Nederlandsch - Indie 1941 Hindia Belanda Pemerintah Kolonial Belanda Tersedia
191 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 - 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tersedia
192 Pemerintah Kabupaten Demak Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tersedia
193 Pemerintah Kabupaten Demak Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tersedia
194 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
195 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
196 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
197 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
198 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
199 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010-2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
200 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
201 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tersedia
202 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tersedia
203 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
204 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
205 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
206 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
207 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2019 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
208 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011-2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
209 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
210 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
211 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
212 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
213 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
214 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
215 Produk Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2006 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
216 Produk Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
217 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tersedia
218 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2014 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tersedia
219 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tersedia
220 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Tersedia
221 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
222 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
223 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
224 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi I Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
225 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
226 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Wonosobo Tersedia
227 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
228 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
229 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
230 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
231 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Edisi II Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
232 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sleman Tersedia
233 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung Tersedia
234 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
235 Himpunan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
236 Himpunan Lembaran Daerah Kota Wonosobo Tahun 2020 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
237 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
238 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
239 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tersedia
240 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Wonosobo Tersedia
241 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
242 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
243 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
244 Himpunan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
245 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
246 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
247 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
248 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
249 Himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
250 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
251 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah (Jilid II) Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
252 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Yang Mengatur Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Indonesia Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kendal Tersedia
253 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
254 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Edisi Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
255 Himpunan Keputusan Bupati Kendal Yang Mengatur Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor - Kantor Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
256 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2004 Indonesia Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
257 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
258 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Kebumen Tersedia
259 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tersedia
260 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
261 Himpunan Peraturan Bupati Kudus Tahun 2017 Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
262 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tersedia
263 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tersedia
264 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jilid IV Indonesia Bagian Hukum Setwilda Tk. II Kendal Tersedia
265 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus Tersedia
266 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
267 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Yang Mengatur Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kendal Tersedia
268 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009-2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
269 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
270 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Klendal Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah (Jilid I) Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
271 Himpunan Keputusan Bupati Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
272 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1993-1994 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kabupaten Kendal Tersedia
273 Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
274 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
275 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Indonesia Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kendal Tersedia
276 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Yang Mengatur Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tersedia
277 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
278 Himpunan Peraturan Bupati Kendal Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Tersedia
279 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tersedia
280 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tersedia
281 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
282 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
283 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
284 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
285 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
286 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
287 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
288 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Buku 2 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
289 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Buku 2 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
290 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Buku 1 Indonesia Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
291 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pati Indonesia Bagian Hukum dan Ortal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tersedia
292 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
293 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Tersedia
294 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tersedia
295 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
296 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
297 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
298 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
299 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
300 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
301 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
302 Himpunan Peraturan Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
303 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 & 2006 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
304 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
305 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
306 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
307 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
308 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
309 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
310 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
311 Himpunan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 & 2005 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang Tersedia
312 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Tersedia
313 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
314 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Buku I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
315 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 No. 1-9 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
316 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor: 1 - 11 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
317 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1994 No. 1 - 13 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tersedia
318 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1997 No. 1 - 22 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tersedia
319 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor: 1 -10 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
320 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 No. 1-14 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
321 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor: 1 - 30 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
322 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor: 1 - 22 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
323 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 No. 1-10 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
324 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 No. 1-33 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
325 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
326 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor: 1 - 15 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
327 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
328 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 No. 1-37 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
329 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor: 1 - 21 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
330 Himpunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 1990 - 2004 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
331 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 No. 1-14 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
332 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tersedia
333 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
334 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
335 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
336 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
337 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011-2012 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
338 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Pati Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
339 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
340 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
341 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2009-2010 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
342 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
343 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Pati Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
344 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
345 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras dan Keputusan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
346 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Pati Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
347 Himpunan Keputusan Bupati Pati Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati di Bidang Pemerintah Desa Indonesia Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tersedia
348 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pati Indonesia Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tersedia
349 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Indonesia Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tersedia
350 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
351 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
352 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tersedia
353 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
354 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati Tersedia
355 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
356 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
357 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
358 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
359 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
360 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
361 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
362 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Jilid I Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
363 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Pekalongan Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Jilid I Indonesia Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tersedia
364 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
365 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
366 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
367 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
368 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
369 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
370 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
371 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rertribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
372 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
373 Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
374 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 -2015 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
375 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
376 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
377 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rencana Jadwal Tanam Dan Kebutuhan Air Untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2010/2011 Dan Musim Tanam Gadu Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
378 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pekalongan Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
379 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
380 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
381 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
382 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
383 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
384 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinanan Terpadu Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
385 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
386 Himpunan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
387 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
388 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Keuangan Desa Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
389 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
390 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Retribusi Bidang Perhubungan Darat Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
391 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pengaturan Desa Jilid II Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tersedia
392 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
393 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Bidang Sarana Dan Prasarana Fisik Kabupaten Pekalongan Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
394 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatqan Dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
395 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten PekalonganTahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
396 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
397 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Bupati Kepada Camat Dan Lurah Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
398 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten PekalonganTahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
399 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tersedia
400 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Indonesia Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum Tersedia
401 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tersedia
402 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Indonesia Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Pemalang Tersedia
403 Himpunan Lembaran atau Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Jilid I Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang Tersedia
404 Himpunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Indonesia Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum Tersedia
405 Himpunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Indonesia Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum Tersedia
406 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat Indonesia Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum Tersedia
407 Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
408 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
409 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tersedia
410 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
411 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Indonesia Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tersedia
412 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
413 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
414 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Buku - 1 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
415 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Buku - 2 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
416 Himpunan Berita Daerah Kota Purbalingga Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
417 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku - 1 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
418 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Indonesia Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tersedia
419 Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Indonesia Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tersedia
420 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Buku - 2 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tersedia
421 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Tersedia
422 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tersedia
423 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Indonesia Bagian Hukum Setda Kab. Rembang Tersedia
424 Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Indonesia Bagian Hukum Setda Kab. Rembang Tersedia
425 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Salatiga Tersedia
426 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Salatiga Tersedia
427 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Indonesia Bagian Hukum Kota Salatiga Tersedia
428 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Indonesia Bagian Hukum Kota Salatiga Tersedia
429 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Kota Salatiga Tersedia
430 Himpunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Salatiga Tersedia
431 Himpunan Berita Daerah Kota Salatiga tahun 2009 Indonesia Bagian Hukum Kota Salatiga Tersedia
432 Himpunan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Indonesia Bagian Hukum Kota Salatiga Tersedia
433 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Tersedia
434 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Tersedia
435 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Tersedia
436 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Tersedia
437 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Tersedia
438 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
439 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kelurahan Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
440 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Semarang Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
441 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Sampai Dengan Akhir Tahun 1987 Indonesia Bagian Hukum & Ortala Kotamadya Daerah Tingkat II Tersedia
442 Daftar Karya Cetak dan Karya Rekam Jawa Tengah Indonesia Kantor Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Tersedia
443 Himpunan Peraturan Walikota Kota Semarang Tahun 2006 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
444 Himpunan Peraturan Walikota Kota Semarang Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
445 Himpunan Peraturan Walikota Kota Semarang Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
446 Buku Himpunan Perwal Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
447 Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
448 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pajak Daerah Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
449 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tersedia
450 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
451 Himpunan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2017 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Surakarta Tersedia
452 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1977 - 1978 Indonesia Bahian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tersedia
453 Himpunan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Indonesia Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tersedia
454 Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 22 Seri E (Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kota Semarang) Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
455 Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dearah Pemerintah Kota Semarang Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
456 Himpunan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Indonesia Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tersedia
457 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Indonesia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tersedia
458 Hukum Perdata Dr. Hj. Suryati, S.H., M.H. Suluh Media R5 (c) Tersedia
459 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
460 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
461 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administsrasi Kependudukan Indonesia Departemen Dalam Negeri R.I. (Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan) R4 (e) Tersedia
462 Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (c) Tersedia
463 Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan Indonesia PIDI Jakarta R8 (c) Tersedia
464 Himpunan Lengkap Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 1975-1997 (Pokok - Pokok Pilihan Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara) Jilid II Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R8 (c) Tersedia
465 Himpunan Lengkap Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 1975-1997 (Pokok - Pokok Pilihan Peraturan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara) Jilid I Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R8 (c) Tersedia
466 Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid I Indonesia Badan Administrasi Kepegawaian Negara R8 (c) Tersedia
467 Gerakan Displin Nasional (GDN) Menyongsong Era Keterbukaan Tahun 2020 Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (c) Tersedia
468 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian Tahun 1985 Indonesia PT Armas Duta Jaya R8 (c) Tersedia
469 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya & Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (c) Tersedia
470 Daftar Pokok Pensiun Pegawai dan Janda / Duda Indonesia Badan Administrasi Kepegawaian Negara R8 (c) Tersedia
471 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1994 ; Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 1994 ; Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 1994 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (c) Tersedia
472 Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (PP. Nomor 47 Tahun 2005) & Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PP. Nomor 48 Tahun 2005) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (c) Tersedia
473 Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pustaka Alvabet R4 (c) Tersedia
474 Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pustaka Alvabet R4 (c) Tersedia
475 Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi Hasanudin, B.Sc., M.Sy Kencana R4 (c) Tersedia
476 Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Aswaja Pressindo R4 (c) Tersedia
477 Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Aswaja Pressindo R4 (c) Tersedia
478 Genealogi Negara Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. | Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum. | Dr. Elviandri, SHI., M.Hum. Genta R5(a) Tersedia
479 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice DR. Jonlar Purba, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R5 (a) Tersedia
480 Pembaharuan politik hukum Peninjauan Kembali: dalam perkara pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Stefanus Roy Rening Pelita R5 (a) Tersedia
481 Himpunan Peraturan tentang Tanda Kehormatan Sipil IND Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan Sekretariat Militer Presiden R8 (c) Tersedia
482 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa & Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa IND BP. Cipta Jaya R6 (c) Tersedia
483 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005 IND BP. Cipta Jaya R8 (c) Tersedia
484 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan Indonesia CV. Duta Nusindo R6 (c) Tersedia
485 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan Indonesia CV. Duta Nusindo R6 (c) Tersedia
486 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan Indonesia CV. Duta Nusindo R6 (c) Tersedia
487 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia R. Wiyono Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
488 Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia Dr. Rocky Marbun, SH,MH Setara Press R4-C Tersedia
489 HUKUM ACARA PIDANA Ridwan Eko Prastyo, S.H.I, M.H Pustaka Setia R5 (a) Tersedia
490 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) IND Permata Press R5-A Tersedia
491 Hukum Asuransi di Indonesia Dr. Agus Parera, SE, SH, MM, MH, AAAIJ, CFP. Kanisius R4-B Tersedia
492 Himpunan Peraturan Mengenai Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia PT. Magna Systriando R2 (e) Tersedia
493 Mediasi Penal - Alternatif penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Dr. Yoyok Ucuk Suyono, SH., MH Laksbang Justitia R5 (b) Tersedia
494 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
495 Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi Panji Adam, S.Sy, M.H Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
496 Pilkada Serentak Indonesia Komisi Pemilihan Umum R3 (a) Tersedia
497 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
498 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
499 Cara Luar Biasa Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pengampunan Dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dr. Warih Sadono, SH, MM, MH Suluh Media R5 (d) Tersedia
500 Peraturan Pemerintah R.I No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa IND CV. Cipta Jaya R6 (c) Tersedia
501 Peraturan Pemerintah R.I No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa IND CV. Cipta Jaya R6 (c) Tersedia
502 Peraturan Pemerintah R.I No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa IND CV. Cipta Jaya R6 (c) Tersedia
503 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Yusup Hidayat Kencana R5 (b) Tersedia
504 Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R6 (c) Tersedia
505 Pelimpahan Wewenang & Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara Makmur Jaya Yahya, S.Kep., M.H.Kes. Refika Aditama R6 (c) Tersedia
506 Alternative Dispute Resolution Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. Literasi Nusantara R5 (b) Tersedia
507 Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn. Laksbang Justitia R5 (b) Tersedia
508 Hukum Pajak Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. | Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. | Dr Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. | Amelia Cahyadini, S.H., M.H. Remaja Rosdakaya R7 (e) Tersedia
509 Hukum Pajak Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. | Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. | Dr Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H. | Amelia Cahyadini, S.H., M.H. Remaja Rosdakaya R7 (e) Tersedia
510 Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup Dr. Muhammad Erwin, S.H., M. Hum. Refika Aditama R1 (b) Tersedia
511 Himpunan Lengkap Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara Istomo Gatot, SH. PT. Karya Nusantara R8 (c) Tersedia
512 Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup Dr. Muhammad Erwin, S.H., M. Hum. Refika Aditama R1 (b) Tersedia
513 Hukum Akuisisi Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M. Andi R2 (c) Tersedia
514 Hukum Akuisisi Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M. Andi R2 (c) Tersedia
515 Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyarakat Dr. Dadang Suwanda, S.E. M.M., M.Ak., Ak., CA. PT Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
516 Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyarakat Dr. Dadang Suwanda, S.E. M.M., M.Ak., Ak., CA. PT Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
517 Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyarakat Dr. Dadang Suwanda, S.E. M.M., M.Ak., Ak., CA. PT Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
518 Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.H. LaksBang Justitia R2 (e) Tersedia
519 Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.H. LaksBang Justitia R2 (e) Tersedia
520 Hukum Pidana Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, dkk Media Nusa Creative R5 (c) Tersedia
521 Hukum Pidana Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, dkk Media Nusa Creative R5 (c) Tersedia
522 Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik) Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N. LaksBang Pressindo R5 (c) Tersedia
523 Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik) Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N. LaksBang Pressindo R5 (c) Tersedia
524 Covid-19 di Indonesia Muhammad Zulfikar Rakhmat | Dikanaya Tarahita UII Press R4 (a) Tersedia
525 Covid-19 di Indonesia Muhammad Zulfikar Rakhmat | Dikanaya Tarahita UII Press R4 (a) Tersedia
526 Delik-Delik Korupsi Mahrus Ali | Deni Setya Bagus Yuherawan Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
527 Hukum Asuransi Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia Dr. Lili Liana, S.E, S.H, M.M, M.H, ACh.FP LaksBang Justitia R4-B Tersedia
528 Hukum Asuransi Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia Dr. Lili Liana, S.E, S.H, M.M, M.H, ACh.FP LaksBang Justitia R4-B Tersedia
529 Delik-Delik Korupsi Mahrus Ali | Deni Setya Bagus Yuherawan Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
530 Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si CV Pustaka Setia R4-B Tersedia
531 Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si CV Pustaka Setia R4-B Tersedia
532 Hukum Adat di Indonesia Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
533 Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum dan Sentralisme Kekuasaan John Pieris Pelangi Cendikia R3 (b) Tersedia
534 KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN (Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan) Idul Rishan FH UII Pres R5 (b) Tersedia
535 Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit Prof. Dr. J. Salusu, M.A Grasindo R1 (c) Tersedia
536 Pendidikan Kewarganegaraan Ahmad Asroni, S.Fil., S.T.h.l., M. Hum. UII Press Yogyakarta R1 (a) Tersedia
537 Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja IND CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
538 HUKUM DAN PERADILAN (Konstitusi Indonesia) Harrys Pratama Teguh Pustaka Referensi R5 (a) Tersedia
539 Hukum Adat di Indonesia Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
540 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Hakim Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R5 (a) Tersedia
541 Mengenal Filsafat Hukum Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU. ANDI R5 (c) Tersedia
542 Kriminologi Perspektif Hukum Pidana Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H | Dian Andriasari, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
543 Memperkuat Komisi Yudisial: Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum Setara Press R5 (b) Tersedia
544 Hukum Administrasi Negara Dr. Ridwan HR PT RajaGrafindo Persada R5 (c) Tersedia
545 Hukum Administrasi Negara Dr. Ridwan HR PT RajaGrafindo Persada R5 (c) Tersedia
546 Peraturan Pemerintah: Perangkat Daerah Indonesia Fokusindo Mandiri R8 (c) Tersedia
547 Hukum Eksekusi Bidang Perdata Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N. LaksBang Justitia R5 (c) Tersedia
548 Hukum Eksekusi Bidang Perdata Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N. LaksBang Justitia R5 (c) Tersedia
549 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IND Pustaka Yustisia R4 (d) Tersedia
550 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IND Pustaka Yustisia R4 (d) Tersedia
551 Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol dan Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Pusat Info Data Indonesia PIDI R4 (a) Tersedia
552 Kumpulan Bahan-Bahan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara IND Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Sukoharjo R5 (b) Tersedia
553 Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2004, Nomor 15 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, Nomor 33 Tahun 2004 IND Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R4 (c) Tersedia
554 Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dr. H. Utang Rosidin, SH, MH Pustaka Setia R6 (c) Tersedia
555 Peraturan Jabatan Notaris Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. Sinar Grafika R4 (d) Tersedia
556 Hukum Perbankan Nasional Indonesia Hermansyah, S.H., M.Hum. Kencana R4 (b) Tersedia
557 Hukum Perbankan Nasional Indonesia Hermansyah, S.H., M.Hum. Kencana R4 (b) Tersedia
558 Hukum Internasional Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. Cahaya Atma Pustaka R4 (d) Tersedia
559 Hukum Internasional Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. Cahaya Atma Pustaka R4 (d) Tersedia
560 Hukum Perlindungan Konsumen Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum. LaksBang Justicia R5 (c) Tersedia
561 Hukum Perlindungan Konsumen Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum. LaksBang Justicia R5 (c) Tersedia
562 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL Gaffa Edila Putra Permata Press R1 (b) Tersedia
563 Hukum Pidana Umum Faisal | Muhammad Rustamaji Thafa Media R5 (a) Tersedia
564 Hukum Pidana Umum Faisal | Muhammad Rustamaji Thafa Media R5 (a) Tersedia
565 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL Gaffa Edila Putra Permata Press R1 (b) Tersedia
566 Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pustaka Alvabet R5 (a) Tersedia
567 Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Pustaka Alvabet R5 (a) Tersedia
568 Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. | Sri Handayani, S.H., M.Hum. Setara Press R2 (a) Tersedia
569 Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. | Sri Handayani, S.H., M.Hum. Setara Press R2 (a) Tersedia
570 Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
571 Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
572 Penegakan Hukum Narkotika DR. Anang Iskandar, S.IK, SH, MH Elex Media Komputindo R4 (a) Tersedia
573 Hukum Kesehatan & Sengketa Medik Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R4 (a) Tersedia
574 Penyelesaian Kerugian Negara Drs. J. Kardjo Eko Jaya R7 (a) Tersedia
575 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional IND Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R5 (a) Tersedia
576 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat IND CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
577 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia CV. Eko Jaya R3 A Tersedia
578 Hukum Tata Negara Indonesia Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Rajawali Press R5 (b) Tersedia
579 Hukum Tata Negara Indonesia Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Rajawali Press R5 (b) Tersedia
580 Hukum Pidana Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Rajawali Press R5 (a) Tersedia
581 Hukum Pidana Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Rajawali Press R5 (a) Tersedia
582 Hukum Pidana Dalam Jabatan Prespektif Terbentuknya Delik Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum. LaksBang Justicia R5 (a) Tersedia
583 Hukum Pidana Dalam Jabatan Prespektif Terbentuknya Delik Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum. LaksBang Justicia R5 (a) Tersedia
584 Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Indonesia CV. Eko Jaya R1 (c) Tersedia
585 Hukum Perselisihan dan Persoalan Hukum Dr. (HC) Retnowulan Susantio, S.H. | Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. | Pupung Faisal, S.H., M.H. Keni Media R5 (a) Tersedia
586 Hukum Perselisihan dan Persoalan Hukum Dr. (HC) Retnowulan Susantio, S.H. | Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. | Pupung Faisal, S.H., M.H. Keni Media R5 (a) Tersedia
587 Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit Dr. Herri Swantono, S.H., M.H. Rayyana Komunikasindo R5 (a) Tersedia
588 Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Indonesia Sekretariat Jenderal MPR RI R3 (b) Tersedia
589 Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit Dr. Herri Swantono, S.H., M.H. Rayyana Komunikasindo R5 (a) Tersedia
590 Pedoman Bendaharawan, Pengelola, Barang Daerah, Pengawas Keuangan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R4-B Tersedia
591 Buku ini berisi tentang: Partai Politik (UU.RI. Nomor 31 Tahun 2002) & Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. Nomor 12 Tahun 2003) Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
592 Mereformasi Reformasi Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. Remaja Rosdayaka R3 (a) Tersedia
593 Mereformasi Reformasi Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. Remaja Rosdayaka R3 (a) Tersedia
594 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
595 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Indonesia Direktorat Jenderal R7 (c) Tersedia
596 Kuasa Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. | Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
597 Kuasa Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. | Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. Sinar Grafika R4 (b) Tersedia
598 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
599 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R8 (b) Tersedia
600 Perubahan Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP nomor 37 Tahun 2005) dan Perubahan Peraturan Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP Nomor 53 Tahun 2005) Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
601 Petunjuk Pelaksanaan U.U. R.I NO. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia BP. Dharma Bhakti R7 (a) Tersedia
602 Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tahun 2004 Indonesia Tamita Utama R7 (a) Tersedia
603 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kecamatan, Desa dan Kelurahan Indonesia Fokusmedia R6 (c) Tersedia
604 Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
605 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia LEGALITY R7 (d) Tersedia
606 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia LEGALITY R7 (d) Tersedia
607 Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Adami Chazawi Media Nusa Creative R5 (d) Tersedia
608 Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Adami Chazawi Media Nusa Creative R5 (d) Tersedia
609 Pengantar Ilmu Hukum Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. LaksBang PRESSindo R5 (b) Tersedia
610 Pengantar Ilmu Hukum Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. LaksBang PRESSindo R5 (b) Tersedia
611 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 dan 74 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2009 dan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R7 (a) Tersedia
612 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya IND CV. Novindo Pustaka Mandiri R7 (a) Tersedia
613 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PPRI Nomor 19 Tahun 2013) IND CV. Duta Nusindo R8 (c) Tersedia
614 Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang dan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2015 IND CV. MINI JAYA ABADI R7 (d) Tersedia
615 Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IND CV. Eko Jaya R7 (d) Tersedia
616 4 UNDANG-UNDANG TAHUN 2009 IND CV. Eko Jaya R4 (d) Tersedia
617 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum IND Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah R3 (a) Tersedia
618 Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. UNS PRESS R4 (b) Tersedia
619 Pengetahuan Dasar Hukum Asuransi Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. UNS PRESS R4 (b) Tersedia
620 Mengenal Hukum Suatu Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Cahaya Atma Pustaka R4 (d) Tersedia
621 Mengenal Hukum Suatu Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Cahaya Atma Pustaka R4 (d) Tersedia
622 Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar Rocky Marbun, SH, MH Setara Press R5 (a) Tersedia
623 Undang-Undang R.I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan IND Permata Press R4 (e) Tersedia
624 Undang-Undang R.I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan IND Permata Press R4 (e) Tersedia
625 Peradilan Islam Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
626 Peradilan Islam Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. Sinar Grafika R5 (b) Tidak Dipinjam
627 Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup Solusi Penyegaran Pemulihan Lahan Gambut Yang Rusak Akibat Pembakaran Hamdi Rayyana Komunikasindo R5 (b) Tersedia
628 Tafsir, Penjelasan, Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. | Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H Refika Aditama R8 (e) Tersedia
629 Tafsir, Penjelasan, Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. | Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H Refika Aditama R8 (e) Tersedia
630 Omnibus Law Teori dan Penerapannya Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn. Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
631 Omnibus Law Teori dan Penerapannya Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn. Sinar Grafika R4 (c) Tersedia
632 Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik Rudi Indrajaya, SH., S.IP., Sp.N. | Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum. | Rizkika Arkan Putera Indrajaya, S.H. Refika Aditama R1 (d) Tersedia
633 Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik Rudi Indrajaya, SH., S.IP., Sp.N. | Dr. Emelia Kontesa, S.H., M.Hum. | Rizkika Arkan Putera Indrajaya, S.H. Refika Aditama R1 (d) Tersedia
634 Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H. Kencana R5 (d) Tersedia
635 Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI Prof. Dr. H. Moh. Askin, S.H. Kencana R5 (d) Tersedia
636 Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negeri Demokrasi Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Pustaka Alvabet R3 (a) Tersedia
637 Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negeri Demokrasi Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D. Pustaka Alvabet R3 (a) Tidak Dipinjam
638 Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN | Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn Kompas Gramedia R5 (c) Tersedia
639 Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN | Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn Kompas Gramedia R5 (c) Tersedia
640 Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 B Tersedia
641 Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 B Tersedia
642 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 IND CV. Duta Nusindo R7 (e) Tersedia
643 Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H FH UII Press R5 (b) Tersedia
644 Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H FH UII Press R5 (b) Tersedia
645 Pengantar Wawasan Hukum Di Indonesia: Dari Negara Hukum Hingga Advokasi Bakhrul Amal Thafamedia R5 (b) Tersedia
646 Pengantar Wawasan Hukum Di Indonesia: Dari Negara Hukum Hingga Advokasi Bakhrul Amal Thafamedia R5 (d) Tersedia
647 The Art of Contract Drafting Michael Sugijanto, B.A, SH, M.H PT Elex Media Komputindo R4 (d) Tersedia
648 The Art of Contract Drafting Michael Sugijanto, B.A, SH, M.H PT Elex Media Komputindo R4 (d) Tersedia
649 Prinsip-Prinsip Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, S.H FH UII Press R5 (c) Tersedia
650 Prinsip-Prinsip Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, S.H FH UII Press R5 (b) Tersedia
651 Hukum Jaminan Kebendaan Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. Laksbang PRESS R2 (c) Tersedia
652 Hukum Jaminan Kebendaan Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. Laksbang PRESS R2 (c) Tersedia
653 Perubahan Peraturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP nomor 37 Tahun 2005) dan Perubahan Peraturan Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP Nomor 53 Tahun 2005) Indonesia CV. Eko Jaya R3 (B) Tersedia
654 PATEN Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (a) Tersedia
655 Merek dan Indikasi Geografis Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R4 (d) Tersedia
656 Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (a) Tersedia
657 PATEN Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (a) Tersedia
658 Hak Cipta Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (a) Tersedia
659 Desain Industri Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R2 (c) Tersedia
660 Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menengah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Indonesia CV. Citra Utama R3 (d) Tersedia
661 Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menengah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Indonesia CV. Citra Utama R3 (d) Tersedia
662 Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menengah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Indonesia CV. Citra Utama R3 (d) Tersedia
663 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 Indonesia Sinar Grafika R3 (d) Tersedia
664 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 Indonesia BP. Dharma Bakti R3 (d) Tersedia
665 Peraturan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP. Nomor 39 Tahun 2006) & Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP. Nomor 40 Tahun 2006) Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
666 Administrasi Pemerintahan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (b) Tersedia
667 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (d) Tersedia
668 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum R3 (d) Tersedia
669 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
670 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
671 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R3 (d) Tersedia
672 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Indonesia CV. Citra Utama R3 (d) Tersedia
673 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2014 Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI R3 (d) Tersedia
674 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
675 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia Dinas Permukiman dan Tata Ruang R3 (d) Tersedia
676 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 (Permendagri No. 16 Tahun 2010) Indonesia PIDI R3 (d) Tersedia
677 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penge Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
678 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
679 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
680 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
681 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
682 UUD 45 Setelah Perubahan dan UU RI No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (d) Tersedia
683 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
684 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
685 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R3 (d) Tersedia
686 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
687 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
688 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
689 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia Departemen Komunikasi dan Informatika R3 (d) Tersedia
690 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Indonesia PIDI R7 (a) Tersedia
691 Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kabinet Pembangunan VII 1998-2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
692 Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kabinet Pembangunan VII 1998-2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (d) Tersedia
693 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Desa, Kelurahan, Kecamatan Indonesia CV. Duta Nusindo R6 (c) Tersedia
694 Kitab Undang -Undang Pemerintahan Daerah (KUPD) drs. C.S.T.Kansil,S.H. Bina Aksara R8 (b) Tersedia
695 Pedoman Diklat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Jabatan Indonesia PIDI R8 (b) Tersedia
696 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (d) Tersedia
697 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia BP. Pustaka Candra R2 (d) Tersedia
698 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (b) Tersedia
699 Pedoman Pelaksanaan Program Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1997 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R1 (a) Tersedia
700 Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Desa, Kelurahan | Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R6 (c) Tersedia
701 Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib Indonesia Bappenas R4 (d) Tersedia
702 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R7 (c) Tersedia
703 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (b) Tersedia
704 Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R6 (c) Tersedia
705 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
706 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Indonesia BP. Cipta Jaya R5 (a) Tersedia
707 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia CV. Eko Jaya R2 (d) Tersedia
708 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R5 (a) Tersedia
709 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
710 Undang-Undang Republik Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Indonesia CV. Eko Jaya R5 (a) Tersedia
711 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan 1994-1995 Indonesia Mitra Info R4 (a) Tersedia
712 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana Di Luar KUHP Jilid 2 Indonesia Mahkamah Agung RI R4 (c) Tersedia
713 Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah (KUPD) drs. C.S.T.Kansil,S.H. Bina Aksara R8 (b) Tersedia
714 Hak Asasi Manusia Di Bawah Ancaman Penyiksaan Emilianus Afandi Lembaga Studio dan Advokasi Masyarakat R4 (d) Tersedia
715 Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004 Indonesia CV. Eko Jaya R1 (a) Tersedia
716 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | Ketetapan dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-7 Agustus 2003 Indonesia BP. Cipta Jaya R3 (b) Tersedia
717 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum 1997 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R3 (a) Tersedia
718 Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993 Indonesia CV. Eko Jaya R3 (b) Tersedia
719 Tiga Undang-Undang 1999 Partai Politik | Pemilihan Umum | Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Indonesia CV. Eko Jaya R3 (a) Tersedia
720 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
721 Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47,48 dan 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Susunan O Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R1 (b) Tersedia
722 Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib Indonesia Kementerian PPN/Bappenas R4 (d) Tersedia
723 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tidak Dipinjam
724 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tersedia
725 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia BP. Cipta Jaya R5 (c) Tersedia
726 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tenta Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia R4 (d) Tersedia
727 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang Indonesia CV. Eko Jaya R5 (c) Tersedia
728 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia R6 (a) Tersedia
729 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R5 (c) Tersedia
730 Hukum Harta Perkawinan J. Satrio, S.H. PT. Citra Aditya Bakti R5 (a) Tersedia
731 Hukum Harta Perkawinan J. Satrio, S.H. PT. Citra Aditya Bakti R5 (a) Tersedia
732 Undang-Undang Bidang Perpajakan 1997 Indonesia PT. Mitra Info R7 (e) Tersedia
733 Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia R4 (a) Tersedia
734 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia Sekretariat Jenderal R4 (c) Tersedia
735 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Indonesia BP. Panca Usaha R2 (b) Tersedia
736 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (b) Tersedia
737 Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia R4 (c) Tersedia
738 Partai Politik (UU. RI. Nomor 31 Tahun 2002) & Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. Nomor 12 Tahun 2003) Indonesia CV. Duta Nusindo R3 (a) Tersedia
739 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indonesia BP. Panca Usaha R4 (b) Tersedia
740 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 & Undang-Undang HAM Tahun 1999 Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan HAM R4 (d) Tersedia
741 Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia PIDI R6 (a) Tersedia
742 Klasifikasi Desimal Universal (Universa Decimal Classification) UDC - - Koleksi Langka Tersedia
743 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1980 Seri D Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
744 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1985 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
745 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1985 Seri D Nomor 4 Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
746 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1982,1983 Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
747 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1981 Seri D Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
748 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1981 Seri A, B, D Indonesia Bagian Hukum dan Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Koleksi Langka Tersedia
749 Alamat Pejabat 1997 Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
750 Informasi Pejabat Tinggi Indonesia Negara Republik Indonesia-Kabinet Gotong Royong Indonesia Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
751 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dan Nomor 24 tentang Bank Indonesia lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R4 (b) Tersedia
752 Amanak Negara RI 1971 Indonesia Menteri Negara Penjempurnaan Dan Pembersihan Aparatur Negara Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
753 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
754 Lembaran Daerah Sukoharjo Tahun 1979 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
755 Informasi Dunia Djadjuliyanto Muara Agung Group Koleksi Langka Tersedia
756 Monumen Pancasila Cakti Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
757 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Indonesia PT Ichtiar Baru-Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
758 Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1951 Achmad Suladji Penerbit Endang Koleksi Langka Tersedia
759 Het Recht In Indonesie Dr. W. L. G. Lemaire W. Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
760 Penetapan Bahan-Bahan Indoktrinasi Printono Dua-R Koleksi Langka Tersedia
761 Reglemen Indonesia Jang Dibaharui 1941 M. Karjadi Politeia Koleksi Langka Tersedia
762 Naskah Perisapan Undang-Undang Dasar 1945 Prof. Mr. H. Muh. Yamin - Koleksi Langka Tersedia
763 Asas-Asas Hukum Perdjandjian Mr. Wiryono Projodikoro W. Van Hoeve Koleksi Langka Tersedia
764 Berita Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. J. Leimena Kementerian Kesehatan RI Koleksi Langka Tersedia
765 Pasang Naik Kulit Berwarna Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
766 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1929 Nomor 227-253 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
767 Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Djawa-Tengah Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
768 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941 Nomor 189-400 - - Koleksi Langka Tersedia
769 Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Djilid III Kiagus H. Husuin Departemen Penerangan RI Koleksi Langka Tersedia
770 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1972 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
771 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1970 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
772 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1969 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
773 Lembaran Daerah Jawa Tengah 1967 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
774 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1968 Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
775 Himpunan Peraturan-Peraturan, Keputusan, Instruksi, Edaran, Pengumuman dan Beberapa Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Departemen Kesehatan RITahun 1977 Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
776 Himpunan Peraturan-Peraturan/Keputusan-Keputusan Menteri Kesehatan 1945-1946 Indonesia Departemen Kesehatan Republik Indonesia Koleksi Langka Tersedia
777 Tambahan Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria Indonesia - Koleksi Langka Tersedia
778 Tambahan Lembaran Negara RI - - Koleksi Langka Tersedia
779 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1941 - - Koleksi Langka Tersedia
780 De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie - PT Ichtiar Baru Koleksi Langka Tersedia
781 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015) Indonesia Citra Umbara R8 (b) Tersedia
782 Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial Dr. Farid Wajdi, S.H., M.H. Sinar Grafika R4 (d) Tidak Dipinjam
783 Hukum Perseroan Terbatas Dr. Bintoro Nadapdap, SH., M.H Jala Permata Aksara R4 (c) Tersedia
784 Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R1 (e) Tersedia
785 Hukum Telematika Indonesia Sugeng, S.P., S.H., M.H. Prenadamedia Group R4 (c) Tersedia
786 Hukum Administrasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S Laksbang Justitia R1 (c) Tersedia
787 Calon Perseorangan | Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi Muhammad Rusdi Ruas Media R3 (a) Tersedia
788 Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn. Kencana R4-B Tersedia
789 Ilmu Negara Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. Aswaja Pressindo R5 (b) Tersedia
790 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
791 Etika Profesi Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Refika Aditama R4 (c) Tersedia
792 Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Prenadamedia Group R4 (c) Tersedia
793 Hukum Kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara Di Bawah Tangan oleh Kurator Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn. Laksbang Justitia R5 (d) Tersedia
794 Pengelolaan Langsung Negara Atas Tanah Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. UII Press R1 (e) Tersedia
795 Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H UII Press R5 (c) Tersedia
796 Sosiologi Hukum Dr. H. Surianyah Murhaini, S.H., M.H. Laksbang Justitia R5 (c) Tersedia
797 Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H Sinar Grafika R3 (a) Tersedia
798 Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Maha Karya Pustaka R4 (c) Tersedia
799 Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Robert K, S.IK., S.H., M.Hum | Dr. Aris Irawan, S.H., M.H Thafamedia R5 (b) Tersedia
800 Majalah Gatra edisi XXVI - 47 17-23 September 2020 Gatra Gatra Tersedia
801 Sistem Informasi Layanan Publik Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M PT. Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
802 Sistem Informasi Layanan Publik Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M PT. Remaja Rosdakarya R1 (c) Tersedia
803 Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H UII Press R5 (a) Tersedia
804 Hak Reparasi Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H UII Press R5 (a) Tersedia
805 Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana Mahrus Ali UII Press R5 (a) Tersedia
806 Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana Mahrus Ali UII Press R5 (a) Tersedia
807 Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Refika Aditama R5 A Tersedia
808 Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
809 Manajemen Risiko Pengadaan Pemerintah Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R3 (a) Tersedia
810 Pengadaan Barang /Jasa BUMN Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R2 (d) Tersedia
811 Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dr. Ketut Sumedana, SH., MH. Genta R5 (b) Tersedia
812 Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat : Proses, Resiko dan Mitigasi Dr. Wawan Zulmawan Jala Permata Aksara R2 (d) Tersedia
813 Mengenal Hukum Suatu Pengantar Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Maha Karya Pustaka R4 (c) Tersedia
814 Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
815 Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
816 Moral Pancasila, Hukum dan Kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
817 Moral Pancasila, Hukum dan Kekuasaan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Refika Aditama R5 (a) Tersedia
818 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., C.P.L Refika Aditama R4 (a) Tersedia
819 Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Dr. Enny Agustina, S.E., S.H., M.Hum., M.Kes., C.P.L Refika Aditama R4 (a) Tersedia
820 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
821 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Sinar Grafika R5 (b) Tersedia
822 Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustino. Ph.D. Alfabeta R4 (c) Tersedia
823 Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustino. Ph.D. Alfabeta R4 (c) Tersedia
824 Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Mudakir Iskandariyah SH., M.H. Jala Permata Aksara R1 (d) Tersedia
825 Alokasi Lahan untuk Permukiman di Perkotaan Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H Jala Permata Aksara R1 (e) Tersedia
826 Template Penulisan Surat Kuasa Surat Gugatan Jawaban, Eksepsi Gugatan Rekonvensi Replik, Duplik Daftar Alat Bukti dan Kesimpulan Sahala Aritonang Jala Permata Aksara R4 (d) Tersedia
827 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., M.Kn. Ruas Media R4 (c) Tersedia
828 Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Edi Suharto, PhD Alfabeta R4 (c) Tersedia
829 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Zairin Harahap FH UII Press R1 (c) Tersedia
830 Hukum Ketenagakerjaan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Laksbang Justitia R2 (b) Tersedia
831 Aspek Pidana Dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara Dr. H. Joni, S.P., S.H., M.H. Pustaka Pelajar R1 (c) Tersedia
832 Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya Di Indonesia Wahyu Utami, S.H, M.H Jala Permata Aksara R5 (c) Tersedia
833 Filsafat Hukum Islam Akmal Bashori Prenadamedia Group R5 (c) Tersedia
834 Hukum Administrasi Negara Dr. Sahya Anggara, M.Si. Pustaka Setia R5 (c) Tersedia
835 Pengantar Filsafat Hukum Islam Dr. Busyro, M.Ag. Prenadamedia Group R5 (c) Tersedia
836 Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Kencana R1 (c) Tersedia
837 Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Dr. I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum. Aswaja Pressindo R5 (c) Tersedia
838 Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH Arruzz Media R5 (c) Tersedia
839 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dr. I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum. Aswaja Pressindo R5 (c) Tersedia
840 Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah Muhammad Syukri Albani Nasution | Rahmat Hidayat Nasution Kencana R5 (c) Tersedia
841 Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Adrian Sutedi, .H., M.H. Sinar Grafika R1 (d) Tersedia
842 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R5 (b) Tersedia
843 Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan Prof. Dr. Ir. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., MMT., Sp.N Laksbang Justitia R1 (e) Tersedia
844 Hukum dagang Internasional | Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan di Indonesia Dr. Mahfud Fahrazi, S.H.I., M.H. Refika Aditama R2 (c) Tersedia
845 Perjanjian Perburuhan | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing Dr. Ike Farida, S.H., LL.M Sinar Grafika R2 (b) Tersedia
846 Filsafat Hukum Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Jala Permata Aksara R5 (a) Tersedia
847 Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
848 Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
849 Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH Arruzz Media R5 (a) Tersedia
850 Notaris dan Badan Hukum Indonesia Sahat HMT Sinaga Jala Permata Aksara R5 (a) Tersedia
851 Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N Laksbang Justitia R5 (a) Tersedia
852 Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
853 Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Sinar Grafika R5 (a) Tersedia
854 Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan Prof. Dr. Emiritus Tjuk Wirawan, S.H. Nusa Media R3 (d) Tersedia
855 Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan Prof. Dr. Emiritus Tjuk Wirawan, S.H. Nusa Media R3 (d) Tersedia
856 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (c) Tersedia
857 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Beserta Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (c) Tersedia
858 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (c) Tersedia
859 Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Edisi (3) Tahun 2000 Indonesia CV. Mini Jaya Abadi R8 (c) Tersedia
860 Himpunan Peraturan Kepegawaian Indonesia Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jilid II R8 (E) Tersedia
861 Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Eko Jaya R8 (c) Tersedia
862 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
863 Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Pp Nomor 37 tahun 2004) dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 42 Tahun 2004) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
864 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
865 Perjalanan Dinas, Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
866 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41, 43, 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Atas PP No.48/05 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
867 Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
868 Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47,48 dan 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
869 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I tentang Kepegawaian Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (d) Tersedia
870 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipi Dalam Jabatan Struktural, Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
871 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengangkatan sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Citra Utama R8 (d) Tersedia
872 Peraturan Gaji, Perjalanan Dinas dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008 Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
873 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Novindo Pustaka Mandiri R8 (d) Tersedia
874 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
875 Administrasi Pemerintahan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
876 Peraturan Baru tentang PHK (Pemutus Hubungan Kerja) dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan Peraturan tentang Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian dan Upah Lembur Indonesia Sinar Grafika R8 (d) Tersedia
877 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
878 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoman Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
879 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 43 Tahun 2007) dan Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 45 Tahun 2007) Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
880 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
881 Peraturan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 1992 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
882 Aparatur Sipil Negara Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
883 Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia PIDI R8 (d) Tersedia
884 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R8 (d) Tersedia
885 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Indonesia CV. Duta Nusindo R8 (d) Tersedia
886 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru tentang Pegawai Negeri Sipil Indonesia BP. Panca Usaha R8 (d) Tersedia
887 Peraturan Pemerintah R.I tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (d) Tersedia
888 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R8 (d) Tersedia
889 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas dan Pensiunan Tahun 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
890 Peraturan Kepegawaian tahun 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
891 Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Indonesia R8 (e) Tersedia
892 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian S. Wongso Sa'ban. SH. BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
893 Petunjuk Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepegawaian S. Wongso Sa'ban. SH. BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
894 Peraturan Kepegawaian Yang Berkaitan Dengan Banding Administratif Ke Bapek Indonesia Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian R8 (e) Tersedia
895 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan tahun 2012 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
896 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2009 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
897 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2011 Indonesia CV. Eko Jaya R8 (e) Tersedia
898 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri Nomor 1, Kepmendagri Nomor 6,7,8 Tahun 2003) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
899 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 9 & 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 & 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2008 Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
900 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 9 & 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 & 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota Tahun 2008 Indonesia BP. Cipta Jaya R8 (e) Tersedia
901 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
902 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R7 (c) Tersedia
903 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
904 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
905 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Indonesia PIDI R7 (c) Tersedia
906 Peraturan Presiden Republik Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
907 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
908 Administrasi Kas Bendaharawan Pusat Daerah dan Desa (APBN, APBD, dan APPKD) Indonesia Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia R7 (c) Tersedia
909 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (c) Tersedia
910 Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) (PERMENKEU NO.238/PMK.05/2012) dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Indonesia CV. Cipta Media Indonesia R7 (b) Tersedia
911 Standar Akutansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 2005) Indonesia CV. Duta Nusindo R7 (b) Tersedia
912 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (b) Tersedia
913 Pedoman Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
914 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
915 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Indonesia CV. Medya Duta Jakarta R7 (b) Tersedia
916 Peraturan Menteri keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
917 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
918 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
919 Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (b) Tersedia
920 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indonesia PIDI R7 (b) Tersedia
921 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan PPN dan PPN BM Indonesia PIDI R7 (a) Tersedia
922 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
923 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
924 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
925 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
926 Peraturan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2005 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
927 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Indonesia BP. Cipta Jaya R7 (a) Tersedia
928 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
929 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
930 Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
931 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
932 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Indonesia CV. Eko Jaya R7 (a) Tersedia
933