Pembaharuan politik hukum Peninjauan Kembali: dalam perkara pidana dan perlindungan HAM di Indonesia.


Kode Buku   :   BUKU-01417
Pengarang   :   Stefanus Roy Rening
Penerbit   :   Pelita
Tempat Terbit   :   Bandung
Tahun Terbit   :   2019
Klasifikasi   :   347.077 STE p
Lokasi   :   R5 (a)

Teori hukum pembangunan mempertegas bahwa hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk pembangunan masyarakat titik tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban. ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum.

Permintaan peninjauan kembali bukanlah bertujuan menemukan kepastian hukum melainkan merupakan sarana hukum memperoleh keadilan. permohonan peninjauan kembali bukan kewajiban, melainkan hak terpidana sepanjang hayatnya menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan

Politik hukum itu tidak terlepas dari pada realitas sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realitas dan politik hukum internasional.

Keadilan dan kepastian hukum haruslah berjalan secara linier, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan dan tidak akan pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. kepastian hukum lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara. sementara keadilan berkaitan dengan norma hukum materiil yang bersifat substansial titik norma hukum material mengandung semangat keadilan, namun norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum tetapi mengabaikan asas keadilan.

Pelaksanaan peninjauan kembali di Eropa, telah mengalami metamorfosis hukum selama 10 tahun terakhir... kesalahan yang seharusnya lebih baik di masa depan yaitu fenomena adanya konfirmasi   bias. fenomena adanya kekeliruan jaksa penuntut dan peran pengakuan yang terlalu berlebihan dalam penentuan hukum.