Loket Pelayanan Aktif Senin – Jumat: 08.00 – 15.30 WIB
Gedung SETDA Sukoharjo Lt. 2 (Bagian Hukum) Buku Tamu / Struk Cetak →
Buku Perpustakaan 2,210 Produk Hukum Daerah 11,917 Buku Tamu Digital & Struk POS Kembali ke Portal Utama JDIH
Katalog Pustaka & Regulasi

Perpustakaan Hukum & Arsip Digital

Koleksi literatur hukum daerah, katalog buku perpustakaan, dan seluruh regulasi resmi Kabupaten Sukoharjo.

Koleksi Buku Perpustakaan

Menampilkan 1233-1248 dari 2210 koleksi buku perpustakaan

Butuh registrasi fisik / struk loket? Buku Tamu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Buku Rak R5 (c)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia

BP. Cipta Jaya, 1999

289 hlm
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan
Buku Rak R3 (a)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Daerah Tingkat II Percontohan

IND

BP Panca Usaha, 1995

494 hlm
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100, 101, 102, dan 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Buku Rak R3 (a)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100, 101, 102, dan 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

IND

CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

979-9250-57-9 184 hlm
Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Per. Men. Dagri Nomor 9 Tahun 2005)
Buku Rak R3-A

Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Per. Men. Dagri Nomor 9 Tahun 2005)

IND

BP. Cipta Jaya, 2005

298 hlm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Buku Rak R3 (a)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003

85 hlm
Undang-Undang Pilpres 2008
Buku Rak R3 (a)

Undang-Undang Pilpres 2008

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, 2009

216 hlm
Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Buku Rak R3 (a)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Biro Hukum SETWILDA TK. I Jawa Tengah

CV. Duta Nusindo, 1999

82 hlm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

IND

CV. EKO JAYA, 2008

205 hlm

BUKU

Buku Rak R3 (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004

58 hlm

BUKU

Buku Rak R3 (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004

58 hlm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003

87 hlm
Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Buku Rak R3-B

Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

69 hlm
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

72 hlm
Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Buku Rak R3-B

Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

69 hlm
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 | Rekaman Situasi Di Sekitar INPRES Nomor 4 Tahun 1985 | Kumpulan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Dan Lain-Lain
Buku Rak R3-B

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 | Rekaman Situasi Di Sekitar INPRES Nomor 4 Tahun 1985 | Kumpulan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Dan Lain-Lain

R.B. SOEWONDO

Akademika Pressindo, 1985

636 hlm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003

106 hlm