KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA 
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

Menimbang
	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;  
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;	
Mengingat

	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13.	Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
14.	Peraturan Desa Mayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2021 Nomor 6);
	
MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :             	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.	
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1.	Desa adalah Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
4.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5.	Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
6.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
7.	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8.	Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9.	Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
11.	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12.	Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13.	Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14.	Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syindrome-Corona Virus-2.
15.	Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Covid-19 yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16.	Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
17.	Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pasal 2
(1)	Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
a.	program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b.	kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
c.	kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa.
(2)	Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022. 

Pasal 3
(1)	BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.	keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Mayang dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
b.	kehilangan mata pencaharian;
c.	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
d.	keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e.	keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan; 
f.	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
g.	penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)	Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
(3)	Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
(4)	Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
(5)	Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
(6)	Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
(7)	Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 
Pasal 4
Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal	14 Januari 2022
KEPALA DESA MAYANG,

    HARJONO
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DESA MAYANG,

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI	
BERITA DESA MAYANG TAHUN 2022 NOMOR 1