KEPALA DESA KARANGWUNI
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KARANGWUNI
NOMOR  2  TAHUN 2022   

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGWUNI

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
		b.	bahwa sesuai dengan ketentuan  Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa; 
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2.	Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10.	Peraturan Desa Karangwuni Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangwuni Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNI
dan
KEPALA DESA KARANGWUNI

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 
1.	Desa adalah Desa Karangwuni Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4.	Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6.	Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7.	Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.	Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9.	Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
10.	Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11.	Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

12.	Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 
13.	Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II
JENIS ASET DESA

Pasal 2
Jenis aset Desa Karangwuni terdiri atas:
a.	kekayaan asli desa;
b.	kekayaan  milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; 
	
Pasal 3
(1)	Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a.	tanah kas desa;
b.	bangunan desa;
(2)	Kekayaan  milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a.	tanah kas desa
b.	peralatan komputer
c.	mesin
d.	mebeler

Pasal 4
(1)	Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
(2)	Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 5 
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal  6 
(1)	Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
(2)	Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
a.	menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
b.	menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
c.	menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
d.	menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
e.	mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
f.	menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan 
g.	menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
(3)	Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. 
(4)	Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a.	sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
b.	unsur Perangkat  Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
(5)	Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,  berasal dari Kepala Urusan.

Pasal  7 
(1)	Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
a.	meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b.	meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;
c.	mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
d.	melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
e.	melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
(2)	Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
a.	mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
b.	mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
c.	melakukan inventarisasi aset desa;
d.	mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
e.	menyusun dan menyampaikan laporan  aset desa.

BAB IV
PEMANFAATAN ASET DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal  8
(1)	Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
(2)	Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.
(3)	Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal  9
Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:
a.	sewa;
b.	pinjam pakai;
c.	kerjasama pemanfaatan; dan
d.	bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 10
(1)	Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
(2)	Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)	Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. 	objek perjanjian sewa;
c.	jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d.	tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
e. 	hak dan kewajiban para pihak;
f. 	keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. 	persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal  11
(1)	Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(2)	Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah,  bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
(3)	Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari  dan dapat diperpanjang.
(4)	Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
(5)	Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.	jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c.	jangka waktu pinjam pakai;
d.	tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
e.	hak dan kewajiban para pihak;
f.	keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g.	persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12 
(1)	Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a.	mengoptimalkan  daya guna dan hasil guna aset desa; dan
b.	meningkatkan pendapatan  desa.
(2)	Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan  dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a.	tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
b.	pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
(3)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
a.	membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui  rekening Kas Desa;
b.	membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
c.	jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(4)	Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b.	objek kerjasama pemanfaatan;
c. 	jangka waktu;
d.	hak dan kewajiban para pihak;
e. 	penyelesaian perselisihan;
f. 	keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g.	peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan
 Bangun Serah Guna

Pasal  13
(1)	Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.	Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
b.	tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian  memiliki kewajiban, antara lain:
a.	membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
b.	memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
(3)	Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
(4)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah  yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
(5)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14
(1)	Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
(2)	Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
(3)	Tim sebagiamana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)	Dalam hal   jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
(5)	Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
a. 	para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. 	objek bangun guna serah;
c. 	jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. 	penyelesaiaan perselisihan;
e. 	keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
f. 	persyaratan lain yang di anggap perlu.

BAB V
SUBJEK PEMANFAATAN 

Pasal  15
Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI
TATA CARA  DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal  16
Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal  17
Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa  dan dimasukkan ke dalam rekening  Kas Desa.

BAB  VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Karangwuni Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB  VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  19
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanannya dalam Lembaran Desa Karangwuni 

Ditetapkan di Karangwuni
pada tanggal 15 Juni 2022
KEPALA DESA KARANGWUNI,

ttd

HARTONO

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 16 Juni 2022
SEKRETARIS DESA KARANGWUNI,

ttd

PULUNG AJI PRASOJO

LEMBARAN DESA KARANGWUNI TAHUN 2022 NOMOR 2

   

LAMPIRAN	                            PERATURAN DESA KARANGWUNI 
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG 
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi:

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul barang	Ket.	
1.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000001	Tanah Kas Desa
SD Karangwuni	No 00001/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	SD Karangwuni	
2.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000002	Tanah Kas Desa
Tanah Lapangan	No 00002/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
3.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000003	Tanah Kas Desa
Kantor Desa 	No 00003/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
4.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000005	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00005/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
5.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000005	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00006/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
6.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000006	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00007/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
7.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000007	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00008/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
8.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000008	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00009/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
9.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000009	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00010/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
10.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000010	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00011/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
11.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000011	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00012/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
12.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000012	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00013/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
13.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000013	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00014/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
14.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000014	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00015/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
15.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000015	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00016/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
16.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000016	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00017/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
17.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000017	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok
	
No 00018/Karangwuni
	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
No.	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul barang	Ket.	
18.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000018	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00019/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
19.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000019	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00020/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
20.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000020	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00021/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
21.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000021	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00022/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
22.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000022	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00027/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
23.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000023	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00028/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
24.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000024	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00029/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
25.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000025	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00030/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
26.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000026	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00031/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
27.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000027	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00032/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
28.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000028	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00033/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
29.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000029	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00034/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
30.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000030	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00035/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
31.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000031	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00036/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
32.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000032	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00037/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
33.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000033	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00038/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
34.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000034	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00039/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
35.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000035	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	

No 00040/Karangwuni 	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
No.	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul barang	Ket.	
36.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000036	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00041/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
37.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000037	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00042/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
38.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000038	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00043/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
39.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000039	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00044/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
40.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000040	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00045/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
41.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000041	Tanah Kas Desa
Makam Karangwuni 01	No 00046/Karangwuni	APBDes Tahun 2018	1 Unit	
42.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000042	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00047/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
43.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000043	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00048/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
44.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000044	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00049/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
45.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000045	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00050/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
46.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000046	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00051/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
47.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000047	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00052/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
48.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000048	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00053/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
49.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000049	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00054/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
50.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000050	Tanah Kas Desa
Tanah Bengkok	No 00055/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	
51.	33.11.07.2002.01.1942
2.01.01.01.999.000051	Tanah Kas Desa
Sawah Kas Desa	No 00056/Karangwuni	Kekayaan Asli Desa	1 Unit	

KEPALA DESA KARANGWUNI,

       HARTONO

PERATURAN DESA

	DESA 			: KARANGWUNI
	KECAMATAN		: POLOKARTO
	KABUPATEN 		: SUKOHARJO
	NOMOR  	 		: 2
	TAHUN 			: 2022

T
E
N
T
A
N
G

PEMANFAATAN ASET DESA

DI LAPORKAN 	: BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL		: