SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT
NOMOR  2  TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa;
b.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang     Nomor   13   Tahun  1950   tentang   Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.	Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

11.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
14.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15.	Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Serut (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6);
16.	Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT,

dan

KEPALA DESA SERUT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 	PERATURAN   DESA   TENTANG   PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1.	Desa adalah Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.	Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.	Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7.	Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8.	Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
9.	Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain     adalah musyawarah	antara Badan Permusyawaratan Desa,   Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang    diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.       
10.	Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa.
11.	Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
12.	Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdangangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
13.	Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
14.	Aset Desa adalah adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3
Pendirian BUM Desa bertujuan: 
a.	meningkatkan perekonomian Desa; 
b.	mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 
c.	meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 
d.	mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 
e.	menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 
f.	membuka lapangan kerja; 
g.	meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 
h.	meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4
(1)	BUM Desa Serut diberi nama MAJU JAYA PRATAMA.
(2)	BUM Desa Serut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
(3)	Dalam hal pengembangan/perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar Desa Serut Kecamatan Nguter.

BAB IV
FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5
Fungsi BUM Desa sebagaimana berikut :
a.	meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa;
b.	membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
c.	menggali dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah Desa.
Pasal 6
(1)	Klasifikasi Jenis Usaha :
a.	bisnis sosial;
b.	penyewaan (renting);
c.	usaha perantara (brokering);
d.	bisnis produksi dan/atau perdagangan (trading);
e.	bisnis keuangan (financial bussines); dan
f.		usaha bersama (holding).

(2)	Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa.

Pasal 7
BUM Desa dilarang menjalankan usaha :
a.	bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.	bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa; dan
c.	merugikan kepentingan usaha masyarakat Desa.

BAB V
ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu
Pasal 8
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9
(1)	BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum.
(2)	Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)	Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 10
BUM Desa dapat membentuk usaha meliputi :
a.	Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 
b.	Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. 

Bagian Ketiga
Susunan  Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11
(1)	Susunan organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
a.	penasihat; 
b.	pengawas; dan
c.  	pelaksana operasional.
(2)	Bagan susunan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
(3)	Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Empat
Penasihat

Pasal 12
(1)	Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 
(2)	Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: 
a.	memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 
b.	memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan 
c.	mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. 

(3)	Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a.	meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan 
b.	melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Bagian Kelima
Pelaksana Operasional

Pasal 13
(1)	Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
(2)	Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	direktur ;
b.	sekretaris;
c.	bendahara; dan
d.	unit usaha.
(3)	Penamaan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama sesuai kondisi setempat.
(4)	Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang mempunyai kompotensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
(5)	Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
(6)	Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengurus dan mengelola BUM Desa dapat menunjuk anggota dan/atau dapat dibantu karyawan/staff sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
(7)	Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: 
a.	melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; 
b.	menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 
c.	melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
d.	melaporkan dan   menyajikan   pengelolaan   keuangan   dan   perkembangan usaha BUM Desa    setiap    bulan     selambat-lambatnya pada tanggal 5, bulan  berikutnya; dan
e.	pengelola  operasional   dan/atau    manager   unit    usaha     BUM  Desa   harus membuat  perencanaan   usaha    dan  proyeksi  laba rugi  secara   periodik;

f.		memberikan   laporan  perkembangan   unit-unit   usaha    BUM  Desa   kepada Kepala   Desa     setiap     bulan     dan     kepada    masyarakat     Desa     melalui musyawarah    Desa      Sekurang-kurangnya    2   (dua)   kali   dalam     1  (satu) tahun,    dilaksanakan    di  semester  pertama  pada   bulan   Juli   dan   semester kedua   pada   bulan   Desember.
(8)	Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a.	membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; 
b.	membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;  dan
c.	memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(9)	Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang    melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 14
(1)	Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana    operasional BUM Desa adalah :
a.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*)
b.	masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
c.	berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
d.	pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
e.	berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; 
f.	tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang  dinyatakan pailit*)
g.	sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh)  tahun*)
	
(2)	Pemilihan pelaksana operasional dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepernimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola BUM Desa.
(3)	Pengangkatan pelaksana operasional bila diperlukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, dan calon yang lulus wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai pelaksana operasional.
Pasal 15
Pelaksana Operasional BUM Desa berhenti karena : 
a.	meninggal dunia;
b.	telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c.	mengundurkan diri;
d.	tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e.	terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16
Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 17
(1)	Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)	Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 
a. 	ketua; 
b. 	wakil ketua merangkap anggota; 
c. 	sekretaris merangkap anggota; 
d. 	anggota.
(3)	Susunan Kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)	Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 
(5)	Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: 
a.	pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
b.	penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan 
c.	pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional. 
(6)	Tugas da masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(7)	Pengawas, melaporkan hasil pengawasan kinerja keuangan dan perkembangan	usaha kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan dan kepada masyarakat dalam Musyawarah Desa pertanggungjawaban BUM Desa.
Pasal 18
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengawas BUM Desa sebagai berikut :
a.	warga masyarakat setempat dan berdomisili di Desa sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa;
b.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
c.	tidak memiliki hubungan keluarga sedarah menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semena    (menantujipar) dengan pelaksana operasional dan pengelolaan   BUM Desa  lainnya;
d.	tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
e.	tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa;
f.	tidak mempunyai keterkaitan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUM Desa atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk BUM Desa;
g.	bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengggangu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19
(1)	Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
(2)	Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.
(3)	Dalam hal menjalankan tugas penasihat berhak mendapatkan dukungan biaya operasional yang diperoleh dari bagi hasil usaha.
(4)	Ketentuan lebih lanjut besaran alokasi dukungan biaya operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang disepakati dalam Musdes. 

Pasal 20
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21
Pelaksana Operasional BUM Desa berhak:
a.	mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha;
b.	mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa; dan
c.	memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUM Desa.

Pasal 22
Pelaksana Operasional BUM Desa wajib:
a.	menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan  paling lambat 1 (satu) bulan tahun berikutnya;
b.	menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahan selama tahun buku; dan
c.	menyampaikan laporan rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.

Pasal 23
Pengawas BUMDesa berhak :
(1)	mendapatkan dukungan biaya operasional untuk kegiatan pengawasan yang diperoleh dari bagi hasil usaha.
(2)	Ketentuan lebih lanjut besaran alokasi dukungan biaya operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang disepakati dalam Musdes.
Pengawas BUMDesa wajib :
(1)	menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun sekali.
(2)	melaporkan hasil pengawasan kinerja keuangan dan perkembangan usaha kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan dan kepada masyarakat dalam musdes laporan perkembangan usaha pelaksana operasional.

BAB  VI
PERMODALAN

Pasal 24
(1)	Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. 
(2)	Modal BUM Desa terdiri atas: 
a.	penyertaan modal Desa; dan 
b.	penyertaan modal masyarakat Desa.
(3)	Modal mayoritas BUM Desa dimiliki oleh Desa.

Pasal 25
(1)	Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a.	hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 
b.	bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 
c.	kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 
d.	aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 
(2)	Modal BUM Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan diatur dengan peraturan Desa tentang Penyertaan Modal;
(3)	Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. 
(4)	Penyertaan modal Desa berupa penyerahan aset Desa mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan aset Desa.
(5)	Dalam pengelolaan aset Desa oleh BUM Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(6)	Serah terima pengelolaan aset Desa dari Desa kepada BUMDesa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Aset Desa.
(7)	Penyertaan Modal Desa berupa Aset Desa dalam bentuk  tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. 

Pasal 26
(1)	Dalam hal Penyertaan Modal Desa, Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun perencanaan usaha (bussines plann) dan analisa kelayakan usaha yang diajukan kepada Kepala Desa. 
(2)	Analisa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pelaksana operasional BUM Desa dan diperiksa oleh pengawas BUM Desa.
(3)	Perencanaan usaha dan analisa usaha wajib diverifikasi oleh sekretaris Desa. 

BAB VII
BAGI HASIL USAHA 

Pasal 27
(1)	Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penerimaan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. 
(2)	Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 
(3)	Bagi hasil usaha harus dikelola secara transparan, tertib dan akuntabilitas, dicatat dalam pembukuan dan dilaporkan kepada Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
	
BAB VIII
KEPAILITAN

Pasal 28
(1)	Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. 
(2)	Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. 
(3)	Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. 

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 29
(1)	BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. 
(2)	Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. 
(3)	Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 30
(1)	Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. 
(2)	Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 31
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 29 ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.	kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b.	kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD;
c.	kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM  Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
d.	kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa dan saling menguntungkan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 32
(1)	Direktur menyampaikan laporan bulanan dan berkala kepada Kepala Desa dan kepada masyarakat Desa.
(2)	Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal   5, bulan   berikutnya kepada kepala Desa.
(3)	Laporan bulanan memuat laporan keuangan seluruh unit usaha dan laporan perkembangan kegiatan unit usaha kepada Kepala Desa.
(4)	Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepala Desa.
(5)	Laporan kepada masyarakat Desa merupakan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa yang disampaikan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)	Laporan perkembangan kepada masyarakat selama satu tahun dibuat dengan media, dapat dalam bentuk elektronik, banner, infografis dan lainnya agar menarik untuk dilihat dan di tempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUM Desa.

Pasal 33
(1)	Laporan pertanggunjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat Desa melalui     musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)	Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha yaitu kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, rencana pembagian laba usaha serta termasuk rencana pengembangan usaha yang belum terealisir.

BAB XI
MEKANISME  PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34
(1)	Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. 
(2)	BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. 
(3)	Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 35
(1)	BUM Desa dapat dibubarkan karena :
a.	tidak menguntungkan dan atau mengalami kerugian selama 2 (dua)  tahun berturut-turut ;
b.	dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
c.	melanggar Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan ketertiban umum.
(2)	Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)	Semua kekayaan BUM Desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas Desa.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
(1)	Ketentuan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(2)	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pasal 37

Pada saat peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pengelolaan BUM Desa berpedoman pada Peraturan Desa ini.

Pasal 38
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 9 April 2020
KEPALA DESA SERUT,

   Ttd  

		SUBARI

Diundangkan di Serut
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DESA SERUT,

                Ttd

          SUYATNO

LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2020 NOMOR 2

	

Lampiran 	: Keputusan Kepala Desa Serut
Tentang Pembentukan Struktur
Organisasi Badan Usaha Milik Desa
Nomor 	: 141 / 21 / II / 2020
				Tahun 	: 2020

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER

1	KEPALA DESA SERUT 	PENASEHAT	
2	PENGAWAS 	
-	BPD
-	LPM
-	POKMAS	
3	PARDIYONO	KETUA 	
4	MULYONO	KETUA PELAKSANA UNIT	
5	DEWI 	SERKRETARIS 	
6	KUNTARI	BENDAHARA	
7	SUPARDI	UNIT PANGAN DAN SEMBAKO	
8	AGUS WARSENO 	PENGELOLAAN PAM (AIR MINUM)	

KEPALA DESA SERUT,

Ttd
SUBARI