SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT
	NOMOR  8 TAHUN 2021	

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA PRATAMA SERUT
		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
b.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor Nomor 6);
9.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  252);
12.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
13.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
14.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15.	Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
16.	Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

dan

KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 	PERATURAN   DESA   TENTANG   PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA PRATAMA SERUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1.	Desa adalah Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

2.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.	Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.	Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7.	Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8.	Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9.	Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah	antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.       
10.	Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
11.	Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
12.	Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
13.	Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14.	Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
15.	Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
16.	Aset Desa adalah adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17.	Aset   BUM Desa  adalah   harta     atau    kekayaan   milik BUM   Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN 
DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu 
Pendirian BUM Desa

Pasal 2
Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Serut mendirikan BUM Desa Maju Jaya Pratama Serut.

Pasal 3
(1)	Desa Serut mendirikan BUM Desa berdasarkan musyawarah Desa. 
(2)	Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi pemerintah Desa.
(3)	Modal Awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa dan/atau Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
(4)	BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)	BUM Desa yang sudah berdiri selanjutnya dilakukan pengurusan badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan tentang BUM Desa.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Maju Jaya Pratama Serut yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
(1)	Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. 
(2)	Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Serut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Serut.

	Ditetapkan di Serut
pada tanggal 2 Desember  2021	
KEPALA DESA SERUT,

Ttd

SUBARI

Diundangkan di Serut
pada tanggal 2 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SERUT,

Ttd

SUYATNO
LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA SERUT 
NOMOR 8 TAHUN 2021 
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA PRATAMA SERUT

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA PRATAMA SERUT

MUKADIMAH

	Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.
	Melihat peran BUM Desa sangat penting untuk mendorong perkembangan perekonomian Desa, maka perlu pengaturan berupa Anggaran Dasar serta aturan teknis lainya. Anggaran Dasar ini meupakan pedoman untuk pengelolaan dan pelaksanaan program agar tujuan BUM Desa tercapai secara efektif dan efisien.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 1
(1)	BUM Desa ini bernama BUM Desa Maju Jaya Pratama Serut, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
(2)	BUM Desa berkedudukan di Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
(3)	Dalam hal pengembangan/perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa Serut Kecamatan Nguter.
(4)	BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2
Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.

Pasal 3
Pendirian BUM Desa bertujuan: 
a.	melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
b.	melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
c.	memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
d.	pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset  Desa; dan
e.	mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. 

Pasal 4
BUM Desa mempunyai fungsi : 
a.	konsolidasi produk barang dari/atau jasa masyarakat Desa;
b.	produksi barang dan/atau jasa;
c.	penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
d.	inkubasi  usaha  masyarakat  Desa;
e.	stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
f.	pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g.	peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam;
h.	peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.
i.	meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 
j.	mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan 
k.	membuka lapangan kerja.

Pasal 5
Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :
a.	profesional;
b.	terbuka  dan  bertanggung  jawab;
c.	partisipatif;
d.	akuntabel dan transparan
e.	prioritas  sumber  daya   lokal;  dan
f.	berkelanjutan.

BAB III 
UNIT USAHA DAN JENIS USAHA

Pasal 6
(1)	BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)	Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa.
(3)	Unit Usaha BUM Desa dapat menjalankan kegiatan pada  bidang sebagaimana berikut :
a.		pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
b.		industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
c.		jaringan distribusi dan perdagangan;
d.		layanan jasa keuangan;
e.		pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
f.		perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan;  dan
g.		kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
	
Pasal 7
(1)	Jenis Usaha BUM Desa menjalankan usaha sebagaimana berikut:
a.		bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi: 
1	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.	
2	47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG) DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selaian disarana pengisian bahan bakar untuk transportas laut dan udara.	

b.	bidang pertanian yang meliputi:
1	01133	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.	
2	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.	
3	01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan /penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305	

c.	bidang air bersih yang meliputi:
1	36003	AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/ dorongan/ mobil tangki.	
. 
d.	bidang jasa yang meliputi:
1	66411	PENYEDIA JASA DAN PEMBAYARAN	Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end , yang mencaup aktifitas antara lain : menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi,/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.  	

e.	bidang pengelolaan sampah yang meliputi:
1	38211	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.	

f.	bidang pariwisata yang meliputi:
1	55130	PONDOK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.	
2	93299	AKTIFITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINYA YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi seperti penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusa pertunjukan langsung selain pertunjukan olah raga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	

g.	pelayanan umum yang meliputi :
1	61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet.Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik
penyelenggaraan jasa akses internet.  	

Pasal 8
(1)	BUM Desa dapat melakukan penutupan unit usaha sebagai berikut :
a.		terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
b.		terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
c.		terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa;
d.		sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/atau
e.		sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa.
(3)	Pada saat penutupan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu

Pasal 9
Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 10
(1)	Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas:
a.	Musyawarah Desa;
b.	penasihat;
c.	pelaksana operasional; dan 
d.	pengawas
(2)	Bagan perangkat organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Anggaran Dasar ini.
(3)	Pelaksana operasional dan pengawas dilantik oleh Kepala Desa serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 11
(1)	Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
(2)	Musyawarah Desa dihadiri oleh anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya mengacu ketentuan perundang-undangan tentang tata tertib musyawarah Desa.
(3)	Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(4)	Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
(5)	Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
(6)	Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12
Musyawarah Desa terdiri atas:
a.	Musyawarah Desa tahunan; dan
b.	Musyawarah Desa khusus.

Pasal 13
(1)	Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a) dilaksanakan untuk:
a.	menyampaikan laporan pelaksana operasional, sebagaimana berikut :
1. 	laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan musyawarah Desa;
2.	rancangan rencana	program kerja untuk disahkan oleh musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
b.	menetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
(2)	Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh musyawarah Desa tahunan berarti:
a.	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan BUM Desa yang telah dijalankan;
b.	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pengawas atas kegiatan pengawasan yang telah dijalankan; dan 
c.	penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan.

(3)	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c dapat diterima selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dikecualikan atas kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum.
(4)	Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tutup buku tahun sebelumnya.
(5)	Pelaksanaan Musyarawah Desa tahunan dilaksanakan selambat-lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah tutup buku tahun sebelumnya.

Pasal 14
(1)	Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
(2)	Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
(3)	Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 15
(1)	Musyawarah Desa dihadiri oleh:
a.	Kepala Desa dan/atau perangkat Desa;
b.	BPD;
c.	unsur masyarakat; dan
d.	para undangan.
(2)	Peserta Musyawarah Desa terdiri dari :
a.	peserta wajib; dan
b.	peserta undangan.
(3)	Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas :
a.	penyerta modal;
b.	perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
c.	perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUM Desa/unit usaha BUM Desa.
(4)	Para undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan pihak terkait yang dihadirkan untuk mengikuti Musyawarah Desa, antara lain:
a.	Perangkat Daerah yang membidangi BUM Desa;
b.	Camat/Perangkat Daerah terkait tingkat  kecamatan;
c.	Perguruan Tinggi; dan
d.	Pendamping profesional Desa.
(5)	Peserta wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
(6)	Peserta wajib Musyawarah Desa terdiri dari:
a.	Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
b.	BPD; dan
c.	unsur masyarakat. 

(7)	Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan peserta yang hanya mempunyai hak bicara, mengajukan saran pendapat, mengikuti jalannya acara dan mengajukan pertanyaan dalam musyawarah. 
(8)	Musyawarah Desa dilaksanakan apabila 2/3 (dua per tiga) dari peserta Musyawarah Desa telah hadir dibuktikan dari surat undangan dan/atau tanda kehadiran. 
(9)	Keputusan Musyawarah Desa dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 16
Musyawarah Desa berwenang:
a.	menetapkan pendirian BUM Desa;
b.	menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
c.	membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d.	mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
e.	mengangkat pengawas;
f.	mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
g.	memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
h.	memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i.	memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
j.	memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
k.	menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
l.	menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
m.	memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
n.	memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
o.	menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
p.	menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q.	membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
r.	membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s.	memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
t.	memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
u.	menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
v.	meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w.	memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Paragraf Kedua 
Penasihat

Pasal 17
(1)	Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
(2)	Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
(3)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan berasal dari masyarakat Desa setempat yang mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi kepenasihatan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
(4)	Jumlah anggota penasihat sebanyak 1 (satu) orang dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas, efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa yang di putuskan dalam Musyawarah Desa.
(5)	Fungsi kepenasihatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijalankan oleh pihak lain dengan tugas membantu Kepala Desa dalam pengendalian arah pengelolaan BUM Desa sesuai kewenanganya.

Pasal 18
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:
a.	bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b.	bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
c.	menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai  keputusan Musyawarah Desa;
d.	dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

e.	bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f.	melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
g.	menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
h.	bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
i.	bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 19
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
a.	memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b.	menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
c.	menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d.	bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
e.	bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f.	memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
g.	memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
h.	meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 20
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak:
a.	memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi  kepenasihatan; 
b.	memperoleh penghasilan; dan
c.	penghasilan sebagaimana dimasud huruf b dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan BUM Desa, berupa:
1.	penghargaan/gaji dari pendapatan bersih BUM Desa; dan
2.	tunjangan. 

Paragraf Ketiga 
Pelaksana Operasional

Pasal 21
(1)	Pelaksana operasional dilaksanakan oleh direktur BUM Desa dan diangkat oleh Musyawarah Desa.
(2)	Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa. 
(3)	Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
(4)	Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(5)	Dalam pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

Pasal 22
(1)	Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2)	Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
a.	warga Desa Serut;
b.	sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
c.	memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
d.	berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
e.	mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f.	tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha  dinyatakan pailit;
g.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h.	memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i.	memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

j.	bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD dan/atau sedang menduduki jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
(3)	Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)	Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
(5)	Pelaksana Operasional yang sudah ditetapkan oleh Musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23
(1)	Direktur berhenti   karena:
a.	meninggal dunia;
b.	permintaan sendiri; dan
c.	diberhentikan
(2)	Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. 	berakhir masa jabatan;
b.	tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut;
c.	melanggar ketentuan	Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga  dan/atau peraturan perundang-undangan;
d.	terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
e.	melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang  seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa; dan
f.	terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
sumbeda 
Pasal 24
(1)	Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan musyawarah Desa disetujui dengan suara terbanyak.
(2)	Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila direktur  melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalaikan tugas kewajiban dan terlibat kasus    pidana sebelum mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
(3)	Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa menunjuk seorang pelaksana tugas dari anggota direktur lainnya dengan persetujuan musyawarah Desa.
(4)	Kepala Desa membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian terhadap direktur yang diberhentikan sementara selambat lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal pemberhentian.
(5)	Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan hasil kajian dan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk dibahas dalam musyawarah Desa.
(6)	Direktur yang diberhentikan sementara mempunyai hak pembelaan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa.
(7)	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tim melaporkan hasil kajian investigasi, Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah	Desa untuk mengambil keputusan dan memberi hak kepada direktur yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan.
(8)	Direktur yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat diaktifkan kembali.
(9)	Apabila terjadi kekosongan jabatan direktur sebelum masa jabatannya berakhir, maka ditunjuk pelaksana tugas.
(10)	Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari anggota direktur lainnya dan apabila tidak memiliki anggota direktur dapat dipilih diantara sekretaris atau bendahara sebelum dilakukan pergantian tetap. 

Pasal 25
(1)	Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
(2)	Masa jabatan Direktur BUM Desa pertama dihitung sejak diberlakukannya Peraturan Desa ini.

Pasal 26
Direktur berwenang:
a.	bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b.	mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
c.	mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d.	mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
e.	mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f.	melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
g.	melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h.	melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
i.	melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
j.	melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
k.	bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l.	mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 27
Direktur bertugas:
a.	menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.	menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
c.	menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d.	menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e.	atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
f.	menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
g.	bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 28
(1)	Direktur berhak:
a.	mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian; dan
b.	mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara.
(2)	Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 
a.	gaji dari penghasilan bersih BUM Desa;
b.	tunjangan; dan 
c.	penghargaan kinerja dari pendapatan bersih BUM Desa.

Paragraf Keempat 
Pengawas

Pasal 29
(1)	Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2)	Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
(3)	Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4)	Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, penyebutan struktur organisasi pengawas selanjutnya menjadi dewan pengawas dan salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas. 
(5)	Apabila pengawas lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), susunan pengurusanya sebagaimana berikut :
a.	ketua dewan pengawas;
b.	wakil ketua dewan pengawas merangkat sebagai anggota;
c.	sekretaris dewan pengawas merangap sebagai anggota; dan
d.	anggota.
(6)	Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
a.	warga Desa Serut;
b.	sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
c.	memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
d.	berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
e.	tidak pernah dinyatakan pailit;
f.	tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
g.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h.	memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
i.		memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama. 

(7)	Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)	Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
Pasal 30
Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
a.	tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b.	melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c.	terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/ atau Desa;
d.	melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e.	dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f.	mengundurkan diri.

Pasal 31
Pengawas berwenang:
a.	bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
b.	bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
c.	bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
d.	bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
e.	bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
f.	perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
g.	atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
h.	memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 32
Pengawas bertugas:
a.	melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.	melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
c.	menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
d.	melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e.	bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f.	bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g.	bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
h.	memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 33
Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 
a.	gaji dari pendapatan bersih BUM Desa; dan
b.	tunjangan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa

Pasal 34
(1)	Dalam mengurus dan mengelola BUM Desa pelaksana operasional dapat mengangkat pegawai.  
(2)	Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	sekretaris;
b.	bendahara; dan
c.	pegawai lainnya.
(3)	Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pegawai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

Pasal 35
Pengawai berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 
a.	gaji dari pendapatan bersih BUM Desa; dan
b.	tunjangan.
Paragraf Kelima
Belanja Pegawai BUM Desa

Pasal 36
(1)	Belanja Pegawai BUM Desa meliputi :
a.	gaji dan tunjangan penasihat;
b.	gaji dan tunjangan pengawas; dan 
c.	gaji dan tunjangan pelaksana operasional dan pegawai BUM Desa.
(2)	Belanja Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran alokasinya tidak melebihi dan/atau maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari total proyeksi pendapatan tahun berjalan ditetapkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan.
(3)	Besaran alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk belanja pegawai digunakan dengan ketentuan :
a.	serendah-rendahnya 60% (enam puluh persen) untuk gaji; dan
b.	setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk tunjangan. 
(4)	Penggunaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) dibagi secara proporsional dengan ketentuan :
a.	gaji dan tunjangan penasihat setinggi-tingginya sebesar 7% (tujuh persen) dari alokasi belanja pegawai;
b.	gaji dan tunjangan pengawas setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi belanja pegawai; dan
c.	gaji dan tunjangan pelaksana operasional dan pegawai setinggi tingginya 83% (delapan puluh tiga persen) dari alokasi belanja pegawai.
(5)	Belanja gaji sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pembukuan BUM Desa secara tertib dan transparan.

Pasal 37
(1)	Apabila besaran alokasi belanja pegawai melebihi nilai kewajaran, maka alokasi belanja pegawai diatur sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku pada tahun berjalan.
(2)	Nilai kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila gaji pokok direktur lebih dari 2,5 (dua koma lima) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal 38
(1)	Gaji penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a setinggi-tingginya 1,5 (satu koma lima) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK).
(2)	Gaji pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b ditetapkan secara proporsional sebagai berikut :
a.	gaji ketua setinggi-tingginya 1,5 (satu koma lima) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
b.	gaji wakil ketua, sekretaris dan anggota setinggi-tingginya 1 (satu) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK).
(3)	Gaji pelaksana operasional dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c ditetapkan secara proporsional sebagai berikut :
a.	gaji direktur setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK);
b.	gaji sekretaris dan bendahara setinggi-tingginya 2 (dua) kali kali Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
c.	gaji kepala unit/manger/karyawan setinggi-tingginya 1,5 (satu koma lima) kali kali Upah Minimum Kabupaten (UMK).

BAB V
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu 
Kepemilikan 

Pasal 39
Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa. 

Modal
Pasal 40
(1)	Modal BUM Desa terdiri atas: 
a.	penyertaan modal Desa;
b.	penyertaan modal masyarakat Desa; dan
c.	bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
(2)	Modal awal BUM Desa dapat berasal dari :
a.	penyertaan modal Desa; dan 
b.	penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
(3)	Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
(4)	Penyertaan modal Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
Pasal 41
(1)	Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)	Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.	uang; dan/atau
b.	barang selain tanah dan bangunan.

Pasal 42
(1)	Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.
(2)	Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
a. 	modal awal pendirian BUM Desa dan/atau
b.	penambahan modal BUM Desa.
(3)	Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
a. 	pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa;
b. 	penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dan/atau 
c. 	penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
(4)	Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.	uang; dan/atau
b.	barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

Pasal 43
(1)	Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa dalam bentuk uang disalurkan kepada BUM Desa dan ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
(2)	Penyertaan modal Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa dalam bentuk dicatat  dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 44
(1)	Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
(2)	Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
(3)	Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
(4)	Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 45
Modal awal BUM Desa Maju Jaya Pratama Serut berjumlah Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
a.	penyertaan modal Desa berasal dari Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
b.	penyertaan modal Desa berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). 

Bagian Kedua 
Aset

Pasal 46
(1)	Aset BUM Desa bersumber dari:
a.	penyertaan modal;
b.	bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c.	hasil usaha;
d.	pinjaman; dan/atau
e.	sumber lain yang sah.
(2)	Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
(3)	BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47
(1)	Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
(2)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa.
(4)	Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga 
Pinjaman

Pasal 48
(1)	BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)	Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
a.	pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
b.	jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c.	memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
d.	tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
e.	aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 49
(1)	Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
(2)	Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang bernilai kurang  dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI 
KERJA SAMA

Pasal 50
(1)	BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2)	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	kerja sama usaha; dan
b.	kerja sama non-usaha.
(3)	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
(4)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi;
a.	Pemerintah Pusat;
b.	Pemerintah Daerah;
c.	Pemerintah Desa;
d.	dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan; 
e.	lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia; dan
f.	BUM Desa lain.

Pasal 51
(1)	Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
(2)	Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 52
(1)	Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
(2)	Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
(1)	Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 
(2)	Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; 

Pasal 54
(1)	Bentuk kerja sama usaha: 
a.	pengelolaan aset Desa;
b.	kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
(2)	Bentuk kerja sama usaha: 
a.	kemitraan usaha dengan masyarakat desa; dan
b.	kerja sama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 55
(1)	Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a.	transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b.	peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2)	Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 56
(1)	Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
(2)	Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
	a.	Pendapatan Asli Desa	40%	
	b.	Pemupukan Modal ke BUM Desa	10%	
	c.	Penghargaan Penasihat	10%	
	d.	Penghargaan Pengawas	5%	
	e.	Penghargaan Kinerja Pengelola	15%	
	f.	Sosial	15%	
	g.	Deviden Penyerta Modal	5%	
		
(3)	Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk:
a.	pemberian bantuan bagi masyarakat miskin; dan
b.	bantuan bagi kelembagaan masyarakat desa.
(4)	Hasil usaha untuk Pendapatan Asli Desa diberikan kepada Pemerintah Desa melalui mekanisme APB Desa. 

BAB VIII 
PENGADAAN BARANG/JASA BUM DESA
Bagian Kesatu Umum

Pasal 57
Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa, termasuk yang dananya bersumber dari:
a.	penyertaan modal Desa;
b.	penyertaan modal masyarakat Desa;
c.	hasil atau laba usaha;
d.	pinjaman; dan
e.	sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menerapkan prinsip :
a.	transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
b.	akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
c.	efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
d.	Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 59
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menerapkan kebijakan meliputi:
a.	meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
b.	menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa;
c.	melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;

d.	mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
e.	memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
f.	bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa dan/atau kepada BUM Desa;
g.	melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
h.	memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 60
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:
a.	melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
b.	bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
c.	tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
d.	menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.	menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
f.	menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
g.	tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 61
(1)	Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
(2)	Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)	Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 62
(1)	Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilakukan melalui:
a.	tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
b.	tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
c.	penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau

d.	Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
(2)	Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Pasal 63
(1)	Pelaksana operasional wajib menyiapkan dan menyusun laporan berkala  yang   memuat     pelaksanaan   rencana     program kerja   BUM Desa, berupa :
a.	laporan semesteran; dan
b.	laporan tahunan.
(2)	Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala Desa paling sedikit memuat ;
a.	laporan neraca dan laporan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
b.	rincian masaiah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa.
(3)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah penasehat dan pengawas, paling sedikit memuat ;
a.	laporan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi unit usaha selama satu tahun buku beserta penjelasannya; dan
b.	laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
c.	kegiatan utama BUM Desa perubahan selama tahun  buku;
d.	rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
e.	Laporan tugas dan kinerja penasihat, pengawas dan pelaksana operasional selama satu tahun.
(4)	Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

BAB X
KERUGIAN BUM DESA

Pasal 64
(1)	Apabila terjadi kerugian BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.

(2)	Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
(3)	penyelesaian atas kerugian dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(4)	kerugian BUM Desa yang diakibatkan karena unsur kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas menjadi tanggungjawab penuh secara pribadi.
(5)	dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukan ithikad baik menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya, maka penyesaian kerugian ditempuh melalui jalur hukum.
(6)	Kerugian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan audit investigasi.

Pasal 65
Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas bebas dari seluruh tanggungjawab atas kerugian apabila;
a.	kerugian tersebut bukan karena disengaja, kelalaian dan/atau kesalahan;
b.	telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
c.	tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
d.	telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 66
(1)	Kerugian  BUM Desa yang diakibatkan karena murni kegagalan usaha tidak disebabkan karena kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diakui sebagai beban BUM Desa.
(2)	Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian akibat kegagalan usaha dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, maka dibahas, diputuskan dan dinyatakan dalam musyawarah Desa.
(3)	Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
a.		apabila BUM Desa tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
b.		mengajukan permohonan pengadilan niaga;
c.		merestrukturisasi keuangan BUM Desa;
d.		menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan, reorganisasi BUM Desa; dan
e.		kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.  
 
BAB XI
PENUTUP

Pasal 67
Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di Serut
pada tanggal 2 Desember  2021	
KEPALA DESA SERUT,

Ttd

SUBARI

Diundangkan di Serut
pada tanggal 2 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SERUT,

Ttd

SUYATNO
LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN
ANGGARAN DASAR 
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU JAYA PRATAMA SERUT

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA

BAGAN ORGANISASI BUM DESA

SEKRETARIS
Intan Ristiana Dewi

DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA, 
(dapat lebh dari 1 sesuai keputusan musdes) 

PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS
1. Agus Warsino (ketua)
2. Tri Atmojo (wakil ketua)

PELAKSANA OPERASIONAL BUMDES
Pardiyono

PEGAWAI LAINYA
1.	Supardi (manajer bidang usaha  perdagangan)
2.	Widi Murjito (manajer bidang usaha pertanian)
3.	Mulyono (manajer bidang usaha air bersih)
4.	Yusril Esa M (manajer bidang usaha jasa)
5.	Anita Iriyana (manajer bidang usaha pengelolaan sampah)
6.	Yuni Maryani (manajer bidang usaha pariwisata
7.	7. Narsi (manajer bidang usaha pelayanan umum)

BENDAHARA
Kuntari

		     

KOORDINASI

PENGAWASAN

KOMANDO / INSTRUKSI

KET

PENASIHAT BUM DESA
1. Subari           
2. Suyatno

PENASIHAT, 
(dapat lebh dari 1 sesuai keputusan) musdes) 

Merupakan Pemegang Kekuasaan  Tertinggi >> scr teknis diatur dlm AD

MUSDES