BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, dan Nomor 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung perlu diubah; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;	

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);
8.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 71).	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 71), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.	Ketentuan Bab III ditambahkan dua BAB baru yakni BAB III A dan BAB III B serta dua Pasal baru yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
TATA CARA PENERBITAN

Pasal 4A

Tata cara penerbitan PBG sebagai berikut :
a.	pemohon yang akan mengajukan PBG mendaftar secara dalam jaringan (online) melalui website SIMBG: https://simbg.pu.go.id;
b.	pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi data dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
c.	sekretariat melakukan pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan dokumen;
d.	apabila dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diproses oleh TPT atau TPA;
e.	dalam hal dokumen dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka akan dikembalikan kepada pemohon;
f.	apabila dokumen dinyatakan sesuai dan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, TPT atau TPA melakukan pemeriksaan pemenuhan dokumen;
g.	dalam hal dokumen tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka TPT atau TPA akan mengembalikan kepada pemohon melalui Sekretariat;
h.	hasil evaluasi dokumen yang dilaksanakan oleh TPT atau TPA sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dituangkan dalam Berita Acara;
i.	berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi TPT atau TPA, Sekretariat melakukan perhitungan teknis untuk retribusi; dan
j.	Kepala DPUPR melakukan pengesahan Surat Pemenuhan Standar Teknis.

BAB III B
PENERBITAN

Pasal 4B

(1)	Penerbitan PBG meliputi: 
a.	penetapan nilai retribusi Daerah; 
b.	pembayaran retribusi Daerah; dan 
c.	penerbitan PBG.
(2)	Penetapan nilai retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPUPR berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi. 
(3)	Kepala Dinas PM dan PTSP membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah berdasarkan penetapan nilai retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh DPUPR.
(4)	Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah mendapatkan Surat Ketetapan retribusi Daerah. 
(5)	Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Dinas PM dan PTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi dari bank yang ditunjuk.
(6)	Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.

2.	Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)	PBG yang diajukan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)	Retribusi PBG dalam Peraturan Bupati ini dibaca sebagai retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
(3)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
(4)	Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2022  

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
 
             WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 14