SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:		a. 	bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
				b. 	bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
		c. 	bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Serut Tahun 2022;

Mengingat		:		1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20.	Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
21.	Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

dan

KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 	PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT  TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1.	Desa adalah Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
4.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5.	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6.	Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
8.	Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2022 memuat:
a.	evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
b.	rancangan kerangka ekonomi;
c.	prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
d.	rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pasal 3
Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
RKP Desa Tahun 2022  berfungsi sebagai :
a.	landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
b.	acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022. 
BAB III
 RKP Desa

Pasal 5
1)	RKP Desa Serut Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025
2)	RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
BAB IV
PELAKSANAAN 

Pasal 6
Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal  7
Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Serut Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Serut.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 17 September 2021

KEPALA DESA SERUT,

Ttd

Diundangkan di Serut
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DESA SERUT,

Ttd

SUYATNO

LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2021 NOMOR 4

SUBARI

 

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SERUT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain: 

a.	Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait). 
b.	Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa. 
c.	Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan. 
d.	Kemampuan dan keberdayaan masyaralcat maupun aparatur Pemerintahan Desa.
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan   serta   mendorong  dan  memfasilitasi  Pemerintah  Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan 
pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2.	DASAR HUKUM 

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

19.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20.	Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
21.	Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN
a.	Maksud
Maksud disusunnya Rencana RKP  Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.
	RKP Desa Serut sebagai  dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalm pola sikap dan satu pola tindak.
RKP Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKP Desa Serut  diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa  Serut sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.
   Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b.	Tujuan 
Tujuan disusunnya RKP  Desa antara lain :
1.	Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;

2.	Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP  Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3.	Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4.	Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;

5.	Diharapkan dengan adanya  RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

1.4.	PROSES PENYUSUNAN

1.	Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2.	Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun  harus :
a.	Mencermati pagu indikatif desa;
b.	Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
c.	Mencermati dokumen RPJM Desa;
d.	Penyusunan rancangan RKP Desa;
e.	Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
f.	memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3.	Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4.	BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan RKP Desa  yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5.	Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala  Desa  menetapkan Rancangan RKP Desa menjadi Peratuan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

1.5.	SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Serut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I.  	PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
B.	Dasar Hukum	
C.	Maksud dan Tujuan
D.	Proses Penyusunan
E.	Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II.  GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A.	Gambaran Umum Kondisi Desa
B.	Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.
BAB III.	POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A.	Potensi
B.	Rumusan Prioritas Masalah                                                                                                                                     

BAB IV.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
B.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

BAB V.	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA 
TAHUN 2021
2.1. 	KONDISI DESA
2.1.1. 	Sejarah Desa

		Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut,bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah.begitu juga dengan Desa Serut walaupun keberadannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Serut ada Evaluasi RKP Desa sebuah sejarah.
		Pada zaman Raja kerajaan Surakarta Hadiningrat, yang hendak menuju Keraton Surakarta, sebelum sampai tujuan Sang raja beristirahat di suatu dukuh yang belum ada namanya, maka setelah sang raja melanjutkan perjalanan dan seorang tokoh memberi nama Desa Serut karena disekitarnya banyak Pohon Serut.
		Pada tanggal 16 Juni 1939 Sampai dengan 23 Desember 1940 masyarakat mempercayakan  untuk menjabat sebagai Kepala desa oleh Soetodimeedjo,Sedangkan pada tahun 1941 diadakan pemilihan kepala desa tapi tidak ada yang mencalonkan sehingga masyarakat mengadakan atau memutuskan mengadakan kumpulan Desa pada hari Sabtu Legi Tanggal 10 Mei 1941 dan menghasilkan mufakat menentukan pada bapak Soekopanitro yang di percaya untuk menjabat sebagai kepala Desa Serut Dan di bantu Oleh kamituo. Kebayan Banaran Oleh Topawiro, Kebayan Jumok Oleh Sukat, Kebayan Gadingan Pawiro semito, Kebayan Kepuh Dampit Cokro Rejo, Mudin Serut Iman Katam serta carik Kartomijo, sampai dengan tahun 1946, yang selanjutnya pada tahun 1947 Kepala Desa Digantikan oleh Yoso Miharjo untuk menjadi Lurah Desa Serut dengan Carik Desa Wiro Mulyono sampai dengan Tahun 1964. Pada tahun 1964 kedadan negara baru ada masalah maka kepala Desa ditunjuk oleh wedono Dipegang Pj.Tamarmin menjabat Kepala Desa Sampai 1981 kemudian Desa Serut terus berkembang dengan sebagai berikut :
1.	Tahun ( 1981-1989)
Kepala Desa 	: Sulardi 
Sekdes		: Marji Hartono 

2.	Tahun ( 1989-1998 ) 
Kepala Desa	: Sukimin 
Sekdes		: Marji Hartono 

3.	Tahun ( 1998-2006 ) 
Kepala Desa	: Tukino 
Sekdes		: Marji Hartono 

4.	Akir tahun 2006 Marji Hartono ( Pj. Kepala Desa )

5.	Tahun ( 2006-2012 )
Kepala Desa	: Sukimin 
Sekdes		: Marji Hartono 

6.	Tahun 2012 Wagino S.Sos Sebagai Pj.Kepala Desa  

7.	Tahun ( 2013-2018 ) 
Kepala Desa	: Subari 
Sekdes		: Wagino S.Sos
8.	Tahun ( 2018-2024 ) 
Kepala Desa	: Subari
Sekdes		: Suyatno 

2.1.2. DEMOGRAFI

a)	Batas Wilayah Desa
	Letak geografi Desa  Serut , terletak diantara :
	Sebelah Utara	: 	Desa Juron
	Sebelah selatan	: 	Desa Janglengan
	Sebelah Barat	: 	Desa Celep
	Sebelah Timur	: 	Desa Wonokerto Kab.Wonogiri
b)	Luas Wilayah Desa	:  389.5987 ha
1.	Pemukiman 		: 134.9000 	ha
2.	Pertanian Sawah 	: 171.0126 	ha
3.	Ladang/Tegalan 	: 69.0126    m²
4.	Hutan 		:		 -	ha
5.	Rawa-rawa		: 	 - 	ha
6.	Perkantoran 		:  	0,25 	m²
7.	Sekolah		:  	0,75      m²
8.	Jalan 		: 14.6735 	Km
9.	Lapangan sepak bola: 0,7      ha
c)	Orbitasi 
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 	:  8 	KM
2.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	:  15 	Menit
3.	Jarak ke ibu kota kabupetan 	: 20	KM
4.	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 	:  30 	Menit
d)	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. 	Kepala Keluarga	:  	1116 	KK         
2. 	Laki-laki	:  	1761	Orang
3. 	Perempuan	: 	1720	Orang
4.  Jumlah Penduduk:	3481  Orang

2.1.3. 	KEADAAN SOSIAL
a).	Pendidikan
1. 	SD/ MI	: 	289	Orang
2. 	SLTP/ MTs	: 	671 	Orang
3. 	SLTA/ MA	: 	736 	Orang
4. 	S1/ Diploma	: 	319 	Orang
5. 	Putus Sekolah	: 	246	Orang
6. 	Buta Huruf	:  1220	Orang

b).	Lembaga Pendidikan
	1. 	Gedung TK/PAUD	: 	3 buah/ Lokasi di Dusun Kepuh Dampit, Dusun Jumok dan Dusun Gadingan
	2. 	SD/MI	: 	2 buah/ Lokasi di Dusun Sendangrejo (Komplek SD)
	3. 	SLTP/MTs	: 	-
	4. 	SLTA/MA	: 	-
	5. 	Lain-lain	: 	Polindes 1 buah/ Lokasi di Dusun Sendangrejo
c).	Kesehatan
1.	Kematian Bayi
a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini 			: 1	orang
b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini			: - 	orang
2.	Kematian Ibu Melahirkan
a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini			: 1 	Orang
b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	:  -	Orang
3.	Cakupan Imunisasi
a. Cakupan Imunisasi Polio 3	:  	105  orang
b. Cakupan Imunisasi DPT-1	:   95  	orang
c. Cakupan Imunisasi Cacar	:  	-.	orang
4.	Gizi Balita
a. Jumlah Balita	:  	467  orang
b. Balita gizi buruk	:      -   orang
c. Balita gizi baik	:  	467  orang
d. Balita gizi kurang	:      -   orang
5.	Pemenuhan Air Bersih
a. Pengguna sumur galian	:    1116 KK
b. Pengguna air PAH	:      205	KK
c. Pengguna Sumur Pompa	:      .-   	KK
d. Pengguna sumur hidran umum	: 	    -	KK
e. Pengguna air sungai	:	     -	KK

d).	Keagamaan.
1.	Data Keagamaan Desa Serut Tahun 2019 
Jumlah Pemeluk :
-	Islam			: 	3459	orang
-	Katolik			: 	  -	orang
-	Kristen			: 	 12	orang
-	Hindu			:  	-     	orang
-	Budha			: 	-	orang
-	Aliran Kepercayaan Lainnya 	:  ..       orang

2.	Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah :
-	Masjid/ Musholla	:  11 buah/ 1 buah
-	Gereja	:   1  	buah
-	Pura	:   - 	buah
-	Vihara	:   -		buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a).	Pertanian 
Jenis Tanaman :
1. 	Padi sawah	: 	65 	ha
2. 	Padi Ladang	:   106	 ha
3. 	Jagung	:    9 	 ha
4. 	Palawija	:    10	 ha
5. 	Tembakau	:    -	 ha
6. 	Tebu	: 	  10	 ha
7. 	Kakao/ Coklat	:     -		ha
8. 	Sawit	:	   -	 ha
9. 	Karet	:     -		ha
10.	Kelapa	:     0,25	 ha
11.	Kopi	: -		 ha
12.	Singkong	: 	   3	 ha
13.	Lain-lain	:      2	 ha
b).	Peternakan
Jenis ternak	:
1. 	Kambing	: 	300    Rumah Tangga / 511 ekor
2. 	Sapi	: 	195	.ekor
3. 	Kerbau	: 	-   Rumah Tangga /   - ekor
3. 	Ayam 	: 	500 Rumah Tangga / 2325 ekor
4. 	Itik	: 	20   Rumah Tangga /   60 ekor
5. 	Burung	: 	100  ekor
6. 	Lain-lain	: 	-	.ekor
c).	Perikanan			
1. 	Tambak ikan	: -		ha
2. 	Tambak udang	: -		ha
3. 	Lain-lain ;
	Kolam Ikan Lele	: 10 Kolam/ 120 m²
d).	Struktur Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan :
1. 	Petani		: 	605   	orang
2. 	Pedagang	: 	964  	orang
3. 	PNS	: 	18   	orang
4. 	Tukang	: 	234     	orang
5. 	Guru	:   6      	orang
6. 	Bidan/ Perawat	: 	2    	orang
7. 	TNI/ Polri	: 	10  	orang
8. 	Pesiunan	:   5    	orang
9. 	Sopir/ Angkutan	: 	15     	orang
10.	Buruh	: 	225	orang
11. Jasa persewaan	: 	4      	orang
12. Swasta	: 	936     	orang

2.2.  	KONDISI PEMERINTAHAN DESA
a).	Lembaga pemerintahan
Jumlah aparat desa :
1. 	Kepala Desa	:	1	orang
2. 	Sekretaris Desa	: 	1	orang
3. 	Perangkat Desa	:   9	orang
4. 	BPD	:  	9	orang
b).	Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
1. 	LPMD	: 	1    	Lembaga
2. 	PKK	: 	1	Lembaga
3. 	Posyandu	: 	5	Lembaga
4. 	Pengajian	: 	10	Kelompok
5. 	Arisan	: 	21   	Kelompok
6. 	Simpan Pinjam	: 	20	Kelompok
7. 	Kelompok Tani	: 	5 	Kelompok
8. 	Gapoktan	: 	1  	Kelompok
9. 	Karang Taruna	: 	11	Kelompok
10.	Irma/ Irmus	: 	10	Kelompok
11.	Ormas/ LSM	: 	1     	Kelompok
12.	Lain-lain	:   -   	Kelompok
c).	Pembagian Wilayah
Nama Dusun :
1. 	Dusun 01 Serut	: 	Jumlah 6 RT 2 RW
2. 	Dusun 02 Gadingan 	: 	Jumlah 5 RT 2 RW
3.	Dusun 03 Malangsari	: 	Jumlah 6 RT 2 RW
4.	Dusun 04 Jumok	: 	Jumlah 4 RT 2 RW

d).	Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN DAN TATA USAHA UMUM

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN 

KEPALA SEKSI PELAYANAN 

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA DUSUN 
IV

KEPALA DUSUN
III

KEPALA DUSUN 
II

KEPALA DUSUN
I

Keterangan:
__________	: garis komando
		: garis koordinasi

2.2.     EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021. Pemerintah Desa  Serut Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.  2.976.673.000,- Selanjutnya penjelasan dari program kerja dan  pelaksanaan kegiatan rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021 adalah  sebagai berikut : 
1.	Program Kerja 
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan  kelancaraan pelaksanaan prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021 yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut : 
1.1)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
b.	Operasional Pemerintah Desa
c.	Operasional BPD
d.	Pengisian Perangkat Desa
e.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
f.	Pengelolaan Sistem Informasi Desa
g.	Penyertipikatan Tanah Kas Desa
h.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
i.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
j.	Penyusunan dan Pembuatan Monografi
k.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
l.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
m.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
n.	Operasional RT/RW
o.	Pembayaran PBB
p.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.2)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a.	Pembangunan Saluran Irigasi
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
c.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d.	Rehap Jalan Beton
e.	Rehap Saluran Air
f.	Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
g.	Pembangunan Tempat Ibadah
h.	Pembangunan Gedung Serba Guna
i.	Pembangunan Jamban/RTLH
j.	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
k.	Rehab Jalan Desa
l.	Pembangunan Gudang
m.	 Pembangunan Jaringan Air Bersih
1.3)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
b.	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
c.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
d.	Pendidikan Anak Usia Dini
e.	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
f.	Pemantauan Bayi Gizi Buruk
g.	Pemantauan Ibu Hamil
h.	Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
1.4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a.	Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
b.	Peningkatan Kapasistas Lembaga Masyarakat
c.	Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB
d.	Operasional Pokjanal
e.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
f.	Pelatihan Seni Budaya
g.	Pemberantasan Sarang Nyamuk
h.	Pengadaan Peralatan PKD
i.	Operasinal KPMD
1.5)	Bidang Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Alam

2.	Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan program kegiatan di prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021 pada tahun 2021 telah  dialokasi anggaran sebesar Rp.  2.976.673.000,- dapat dilaksanakan sebesar Rp 2.241.477.000,- dalam kebijakan pembangunan desa Tahun 2021
BAB III
POTENSI DAN MASALAH 

1.1.	Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.
	Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;
Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.
NO.	POTENSI	MASALAH 	
Sarana/Prasarana Pembangunan	
1	1.  SDMasyarakat	Sulitnya membawa hasil panen para petani  karena  Jalan pertanian masih bentuk tanah 	
	2.  Pasir		
	3.  Batu		
2	1.  SDMasyarakat	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas	
	2.  Pasir 		
	3.  Batu		
3	1.  Murid	Proses belajar Belum maksimal karena  masih kurangnya sarana prasarana PAUD	
	2.  Guru  		
	3.  SDMasyarakat		
4	1.  SDMasyarakat 	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik 	
	2.  Pasir 		
	3.  Bambu		
5	1.  SDMasyarakat	Tanah Pemakaman Umum  sering longsor   belum ada penahan longsor /talud 	
	2.  Pasir		
	3.  Bambu		
6	1.  SDMasyarakat	Belum adanya jalan dan jembatan penghubung di wilayah Dusun serut dan gadingan	
	2.  Pasir		
	3.  Batu		
7	1.  Cangkul	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk	
	2.  Gotong royong 		
	3.  Bambu 		
	4.  Pasir		
8	1.  SDMasyarakat 	Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier 	
	2.  Pasir		
	3.  Bambu 		
	4.  Kayu		
9	1.  SDMasyarakat	Belum adanya jembatan penghubung antar  Dusun  (sendangrejo dan gadingan.)	
	2.  Pasir 		
	3.  Batu		
10	1.  Swadaya 	Masih banyaknya sengketa batas tanah perlu adanya sertfikat masal

	2.  Patok kayu		
11	1.  SDMasyarakat	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi	
	2.  Pasir 		
	3.  Batu		
12	1.  SDMasyarakat	Jembatan penghubung antar desa sempit perlu pelebaran	
	2.  Pasir 		
	3.  Batu		
13	1. Gotong royong 	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana	
	2. Swadaya		
14	1.  SDMasyarakat	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah	
	2.  Pasir 		
	3.  Bata		
	4.  Gotong Royong		
15	1. pasir, batu	Tidak adanya gardu/pos  jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling	
	2. Swadaya		
16	1.  SDMasyarakat	Jalan Desa pengaspalanya sudah lama perlu perbaikan	
	2.  Pasir, Batu		
17
	1. Pasir, 	Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah  RT  sehingga Banyak warga buang limbah smbarangan	
	2. Batu, 		
	3. Gotong royong		
18	1. Pasir, 	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah 	
	2. Batu, 		
	3. Gotong royong		
19	1. Swadaya 	Masih banyak rumah warga yang tidak  layah huni	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
20	1. Swadaya 	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mempet	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
21	1. Swadaya 	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga 	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
22	1. Gotong Royong 	.................. Kanak-Kanak (TK) Pertiwi kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
23	1. Gotong Royong 	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
24	1. Gotong Royong 	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek  	
	2. Batu 		
	3. Pasir

25	1. Gotong Royong 	Minimnya seragam dan alat  olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga	
	2. Pemuda		
26	1. Gotong Royong 	Jembatan kali/ sungai di RT 02/09 rusak, sehingga mengganggu aktivitas warga	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
	 		
27	1. Gotong Royong 	Di Dusun Banaran terdapat jalan  masih bentuk tanah dan Rusak mengganggu aktivitas warga 	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
28	1. Gotong Royong 	Saluran pembuangan air  Drainase di Dusun 03 rusak perlu adanya perbaikan	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
29	1. Gotong Royong 	Diwilayah Dusun  masih terdapat rumah yang tidak layak huni 	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
30	1. Gotong Royong 	Minimnya saluran air  di RT 03/06 sehinga pembuangan air limbah tidak maksimal	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
31	1. Gotong Royong 	Tidak adanya Jalan/ Jembatan penghubung antara Dusun 01 dan 02n perlu pembangunan jalan/ jembatan

	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
	 		
32	1. Gotong Royong 	Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun 	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
33	1. Gotong Royong 	Tidak adanya  gorong-gorong di RT 03  RW 06 mengakibatkan saluran air  mampet	
	2. Batu 		
	3. Pasir		
Pendidikan	
76	1. Murid 	Terjadinya ketimpangan jumlah siswa di SD Negeri di Desa Serut, diakibatkan karena kondisi SD yang dinilai kurang representativ baik dari segi SDM gurunya maupun bangunannya	
	2. Gedung 		
	3. Guru  		
	4. Wali murid		
77	1. Murid 	Terbatasnya swadaya masyarakat guna opersional  TK dan PAUD	
	2. Gedung 		
	3. Guru  		
	4. Wali murid		
78	1. Murid, Walimurid 	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional  Madrasah di Dusun Batan

	2. Guru, Gedung 		
79	1. Murid, Walimurid 	Perlu adanya rehab Gedung Madrasah di Dusun Batan	
	2. Guru, Gedung 		
79	1. Murid, Walimurid 	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ	
	2. Guru, Gedung 		
80	1. Murid 	Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/ tunjangan).	
	2. Gedung 		
	3. Guru  		
	4. Wali murid		
	5. Lembaga Keagamaan (LAZIS)		
80	1. Murid, Walimurid 	Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Serut	
	2. Guru, Gedung 		
81	1. Murid, Walimurid	Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadahi	
	2. Guru, Gedung		

82	1. Murid, Walimurid 	Kegiatan belajar madrasah kurang maksimal bangunan/ mebeler rusak	
	2. Guru, Gedung 		
83	1. Murid, Walimurid 	Perlu penambahan lokal TPQ Al Hidayah di Dusun Watgalih Utara, santrinya terus bertambah

	
	2. Guru, Gedung 		
Kesehatan	
84	1.  Warga 	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat	
	2.  Bidan Desa  		
	3.  Gedung PKD		
85	1.  Murid 	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan  bergizi	
	2.  Gedung 		
	3.  Guru  		
86	1.  Warga 	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Serut	
	2.  Bidan Desa  		
	3.  Gedung PKD		
87	1.  Murid 	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah	
	2.  Gedung 		
	3.  Guru  		
88	1.  Warga 	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat	
	2.  Bidan Desa  		
	3.  Gedung PKD
		
89	1. Pasir, 	kesadaran warga diperlukan, karena masih ada yang  BAB   disungai 	
	2. Batu, 		
	3. Gotong royong		

Pemberdayaan	
90	1.  Penyuluh 	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan	
	2.  Warga 		
	3.  Gedung		
91	1. Pasir	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan 	
	2. Batubata 		
	3. Tenaga Swadaya		
92	1.  Penyuluh 	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimilki  warga	
	2.  Warga 		
	3.  Gedung		
93	1.  Penyuluh 	Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi, 	
	2.  Warga 		
	3.  Gedung		
94	1.  Penyuluh 	Peningkatan Kesetaraan jender  dalam program pembanguna belum terlaksana	
	2.  Warga 		
	3.  Gedung		
95	1.   Lembaga Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha 	
	2.   Pengurus		
	3.   Program		
	4.   Modal Usaha		
	5.   Tanah Desa		

1.2.	Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;
Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).
Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

1.3.	Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.
Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.
Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO	POTENSI	MASALAH	
1.		1. Polindes
2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Serut sehingga Pelayanan kurang optimal	
2.		Perangkat lengkap  	Tidak adanya tempat parkir di area balai desa Serut yag representatif	
3.		1. Pemuda 
2. Swadaya 
3. alat	Kegiatan kesenian di desa Serut kurang regenerasi Dan Belum Berjalan	
4.		Ada pengurus dan anggota	Kegiatan  Lembaga-lembaga  desa belum berjalan baik	
5.		Ada pengurus dan anggota	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal	
6.		1. Pasir
2. Batu
3. Gotong royong	Kondisi Balai Desa Serut sebagian bangunan atapnya bocor Dan Masih Perlu Pembangunan Parkir Dan Mosolha 	
7.		1. Pasir
2. Batu
3. Gotong royong	Bangunan Balai Desa masih belum rapi	
8.		1. Pasir
2. Batu
3. Gotong royong	Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan	
9.		1.	Pengurus 
2.	Gedung 
3.	Swadaya	Karang taruna desa Serut  belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan  baik 	
10.		1. Gedung 
2. Pemdes 	Administrasi pemerintah desa masih  belum tertata rapi	
11.		1. Swadaya
2. Batu
3. Gotong-royong
4. Pasir	Disaat Musdus  tidak punya tempat yang memadai	
12.		1. Pemdes 
2. Lembaga Desa 
3. warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial	
13.		1. Pengurus
2. Pemdes	Fungsi LPMD masih berjalan kurang optimal	
14.		1. Gedung
2. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan	
15.		1. Lembaga Desa 
2. Pemdes	Hubungan BPD dengan masyarakat masih  kurang optimal	
16.		1. Batu
2. Pasir
3. Swadaya	Bangunan PKD Desa Serut Masih perlu Pembenahan aktifitas pelayanan kurang maksimal	
17.		1.	Gapoktan 
2.	Kelompok Tani	Program kerja Gapoktan tidak berjalan baik	
18.		1.  Lembaga Desa 
2.  Pemdes	Tidak adanya anggaran untuk ketua RT  sehigga kegiatan diwilayah RT  tidak berjalan	

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
4.1	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
4.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
q.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
r.	Operasional Pemerintah Desa
s.	Operasional BPD
t.	Pengisian Perangkat Desa
u.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
v.	Pengelolaan Sistem Informasi Desa
w.	Penyertipikatan Tanah Kas Desa
x.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
y.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
z.	Penyusunan dan Pembuatan Monografi
aa.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
bb.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
cc.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
dd.	Operasional RT/RW
ee.	Pembayaran PBB
ff.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a.	Pembangunan Saluran Irigasi
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
c.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d.	Rehap Jalan Beton
e.	Rehap Saluran Air
f.	Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
g.	Pembangunan Tempat Ibadah
h.	Pembangunan Gedung Serba Guna
i.	Pembangunan Jamban/RTLH
j.	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
k.	Rehab Jalan Desa
l.	Pembangunan Gudang
m.	 Pembangunan Jaringan Air Bersih
4.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
b.	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
c.	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
d.	Pendidikan Anak Usia Dini
e.	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
f.	Pemantauan Bayi Gizi Buruk
g.	Pemantauan Ibu Hamil
h.	Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
4.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a.	Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
b.	Peningkatan Kapasistas Lembaga Masyarakat
c.	Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB
d.	Operasional Pokjanal
e.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
f.	Pelatihan Seni Budaya
g.	Pemberantasan Sarang Nyamuk
h.	Pengadaan Peralatan PKD
i.	Operasinal KPMD
4.5	Bidang Belanja Tak Terduga
		Penanggulangan Bencana Alam

4.2	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022
4.2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.2.5	Bidang Tak Terduga

4.3	PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
4.3.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   
4.3.3.	Bidang Pembinaan Kemasyaratan              
4.3.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat             
4.3.5.	Bidang Tak Terduga                                 
4.3.6.	Total pagu indikatif adalah 	Rp.
Rp.   
Rp.      
Rp.      
Rp.        
Rp.  	1.096.152.000
762.631.000
1.089.123.000
35.000.000
300.000.000
3.282.906.000	

BAB V
PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019–2025. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa ( SKPD ), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Serut secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.
Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB  Desa). 
RKP Desa tahun 2022  merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :
1.	Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2.	Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2.	Keberpihakan kepada masyarakat;
3.	Peran serta aktif masyrakat;
Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :
•	Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM  Desa Serut tahun 2019–2025 dan RKP Desa tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;
•	Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM  Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
•	BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa tahun 2019 – 2025 dan RKP Desa tahun 2022.

	KEPALA DESA SERUT,
	
                                                                                    Ttd

	SUBARI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :  5 TAHUN 2021
TENTANG
 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT,

Menimbang	: a.	bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang  bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
c.	bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat  yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Serut Tahun 2022;
e.	bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP-Desa Tahun 2022;
f.	Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7.	Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8.	Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans  No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9.	Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
11.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :			
KESATU	:	Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

	
KEDUA      	:	Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
	
KETIGA	:	Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

	Disepakati di Serut 
Pada Tanggal 16 September 2021	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA      (BPD)
DESA  SERUT
KETUA

                           Ttd

AGUS WARSENO	

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141 /3/IX/ 2021
Nomor :  141 / BPD -  Desa Serut / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SERUT
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA            (RKP-Desa) TAHUN 2022
	Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua ribu Dua Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	SUBARI	:	Kepala Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.	AGUS WARSENO	:	Ketua BPD Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa	:
Badan Permusyawaratan Desa Serut dengan Kepala Desa Serut sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai   berikut :

a.	PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2022 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.
b.	PIHAK PERTAMA melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2022 untuk dilakukan pengundangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ttd

SUBARI	PIHAK KEDUA

Ttd

AGUS WARSENO	

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA 
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa di Desa Serut Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka pada hari ini :
	
Hari/tanggal 	: Selasa, 24 Agustus 2021
	Jam 			: 09.00 WIB s/d Selesai
	Tempat 		: Balai Desa Serut
	
Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Camat, Kasi PMD, Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPM, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selalu unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagain berikut :
A.	Materi atau Topik 
1.	paparan Kepala Desa tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan  pembangunan; 
2.	mencermati ulang dokumen RKPDesa Tahun berjalan;
3.	mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
4.	mencermati hasil pemutakhiran data IDM berdasar SDGs;
5.	Usulan prioritas dari kelompok masyarakat.
6.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.***

B.	Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pimpinan Rapat	:	Agus Warseno	Ketua BPD	
Sekretaris/notulen	:	Suyatno	Sekretaris Desa	
Narasumber	:	1.	Subari	Kepala Desa	
		2.	Agus Warseno	Ketua BPD	
		3.	Pardiyono	Unsur Masyarakat	
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu : 
1.	menyepakati perencanaan arah kebijakan pembangunan desa Tahun 2022,yaitu:
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
c.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
d.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
2.	Menyepakati kegiatan hasil pencermatan dokumen RKP Desa Tahun berjalan, dokumen RPJM Desa, usulan kegiatan dari kelompok masyarakat dan arah kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2022  sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 (terlampir);
3.	Menyepakati hasil pemutakhiran data IDM berbasis SDGS (terlampir).

4.	Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahunn 2022(terlampir). 

Keputusan dan kesepakatan ini diambil secara : musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Ttd

AGUS WARSENO	Serut, 24 Agustus 2021
Notulis/Sekretaris

Ttd

SUYATNO	

Mengetahui
Kepala Desa Serut
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Ttd

SUBARI

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	Pardiyono	Kepuh Dampit RT 2/ RW 5	1…………....	
2.	Kuntari	Serut RT 1 / RW 2	2……………	
3.	Giyem	Kepuh Dampit RT 2/ RW 5	3..…………..	
4.	Narsi	Jumok RT 1/ RW 8	4.…………..	
5.	Agus Warseno	Serut RT 2 / RW 2	5.…………..	

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa di Desa Serut Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka pada hari ini :
	
Hari/tanggal 	: Kamis, 16 September 2021
	Jam 			: 08.30 WIB s/d Selesai
	Tempat 		: Balai Desa Serut
	
Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Camat, Kasi PMD, Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPM, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selalu unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagain berikut:
A.	Materi atau Topik 
1.	paparan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa 2022 (RKP Desa 2022) 
2.	Menyepakati rencana kegiatan Tahun 2022.
3.	Penetapan Daftar usulan RKP melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan.
4.	Penetapan delegasi desa dalam Musrenbang kecamatan.
5.	Penetapan Tim TPK Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di desa.
6.	Penetapan PPKD Tahun 2022.
7.	Umpan balik kepada Masyarakat.

B.	Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pimpinan Rapat	:	Subari	Kepala Desa	
Sekretaris/notulen	:	Suyatno	Sekretaris Desa	
Narasumber	:	1.	 Subari	Kepala Desa	
		2.	Pardiyono	Unsur Masyarakat	
		3.	Agus Warseno	Ketua BPD	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu : 
5.	menyepakati prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2021,yaitu:
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
c.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
d.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
6.	menyepakati dann menetapkan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (terlampir);
7.	menyepakati dan menetapkan daftar usulan RKP Desa Tahun 2022 melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan;
8.	menyepakati dan menetapkan delegasi desa dalam Musrenbang Kecamatan;
9.	menyepakati dan menetapkan Tim TPK Penggadaan Barang  dan Jasa Tahun 2022;
10.	menyepakati dan menetapkan PPKD Tahun 2022.

Keputusan dan kesepakatan ini diambil secara : musyawarah mufakat / aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kepala Desa Serut

Ttd

Subari	Serut, 16 September 2021
Sekretaris

Ttd

Suyatno	

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	Pardiyono	Kepuh Dampit RT 2/ RW 5	1…………....	
2.	Kuntari	Serut RT 1 / RW 2	2……………	
3.	Giyem	Kepuh Dampit RT 2/ RW 5	3..…………..	
4.	Narsi	Jumok RT 1/ RW 8	4.…………..	
5.	Agus Warseno	Serut RT 2 / RW 2	5.…………..	

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA	:	
DESA	:	SERUT
	KECAMATAN 	:	
	NGUTER 	:
	TANGGAL	:	

NO	
NAMA	
JABATAN	
TANDA TANGAN	

1	
2	
3	
4	

1.		

……………………	

2.		

……………………	

3.		

……………………	

4.		

……………………	

5.		

……………………	

6.		

……………………	

7.		

……………………	

8.		

……………………	

9.		

……………………	

10.		

……………………	

11.		

……………………	

12.		

……………………	

13.		

……………………	

14.		

……………………	

15.		

……………………	

16.		

……………………	

17.		

……………………	

18.		

……………………	

19.		

……………………	

20.		

……………………	

21.		

……………………	

22.		

……………………	

23.		

……………………	

24.		

……………………	

25.		

……………………	

26.		

……………………	

27.		

……………………	

28.		

……………………	

29.		

……………………	

30.		

……………………	

31.		

……………………	

32.		

……………………	

33.		

……………………	

34.		

……………………	

35.		

……………………	

36.		

……………………	

37.		

……………………	

38.		

……………………	

39.		

……………………	

40.		

……………………	

	

BPD Desa SERUT
Sekretaris,

SUHARTATIK

	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER
DESA SERUT
Alamat : Jl. Songgorungi – Jatipuro KM. 8 Desa Serut 
Kode Pos 57571	

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER
Nomor : 141 / ……. /………… /2021
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2022
KEPALA DESA SERUT,

Menimbang	:	a.	bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa;
		b.	bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa    (RKP-Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun            RKP-Desa;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
Mengingat	:	1.	Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
16.	Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Serut (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
17.	Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
KESATU	: Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 sebagai berikut :
Pembina	: 1. SUBARI	(Kepala Desa)
Ketua  	: 2. SUYATNO	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: 3. PARDIYONO	(UNSUR MASYARAKAT)
Anggota	: 4. ADITIYA EKO P	(Perangkat Desa)
	  5. BAMBANG W	(KPMD)
	  6. GIYEM	(UNSUR PEREMPUAN)
	  7. KUNTARI	(UNSUR PEREMPUAN)
					
KEDUA	:	Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2021 berdasarkan data – data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-Desa mengacu pada Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Permendagri Nomor 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans Nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes PDT dan Trans Nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans Nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

KEEMPAT	:	Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA	:	Masa tugas Tim Penyusun RKP-Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang            RKP-Desa tahun 2022 oleh Kepala Desa.  

KEENAM	: Keputusan Kepala Desa Serut ini berlaku   sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di Serut
pada tanggal ........................2021

KEPALA DESA SERUT,

Ttd
SUBARI