Loket Pelayanan Aktif Senin – Jumat: 08.00 – 15.30 WIB
Gedung SETDA Sukoharjo Lt. 2 (Bagian Hukum) Buku Tamu / Struk Cetak →
Logo Sukoharjo
Perpustakaan Hukum Digital

JDIH • Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
Buku Perpustakaan 2,210 Produk Hukum Daerah 11,917 Buku Tamu Digital & Struk POS Kembali ke Portal Utama JDIH
Katalog Pustaka & Regulasi

Perpustakaan Hukum & Arsip Digital

Koleksi literatur hukum daerah, katalog buku perpustakaan, dan seluruh regulasi resmi Kabupaten Sukoharjo.

Buku Perpustakaan 2,210 Produk Hukum Daerah 11,917

Koleksi Buku Perpustakaan

Menampilkan 1217-1232 dari 2210 koleksi buku perpustakaan

Butuh registrasi fisik / struk loket? Buku Tamu
Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Buku Rak R6 (a)

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Indonesia

PIDI, 2012

756 hlm
Buku Tamu Detail
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 & Undang-Undang HAM Tahun 1999
Buku Rak R4 (d)

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 & Undang-Undang HAM Tahun 1999

Indonesia

Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2000

194 hlm
Buku Tamu Detail
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Buku Rak R4 (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indonesia

BP. Panca Usaha, 2001

222 hlm
Buku Tamu Detail
Partai Politik (UU. RI. Nomor 31 Tahun 2002) & Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. Nomor 12 Tahun 2003)
Buku Rak R3 (a)

Partai Politik (UU. RI. Nomor 31 Tahun 2002) & Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU. RI. Nomor 12 Tahun 2003)

Indonesia

CV. Duta Nusindo, 2003

170 hlm
Buku Tamu Detail
Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah
Buku Rak R4 (c)

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah

Indonesia

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009

978-602-95570-0-8 265 hlm
Buku Tamu Detail
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Buku Rak R8 (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Indonesia

CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000

262 hlm
Buku Tamu Detail
undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Buku Rak R2 (b)

undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Indonesia

BP. Panca Usaha, 1999

206 hlm
Buku Tamu Detail
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Buku Rak R4 (c)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia

Sekretariat Jenderal, 2003

128 hlm
Buku Tamu Detail
Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika
Buku Rak R4 (a)

Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika

Indonesia

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995/1996

130 hlm
Buku Tamu Detail

BUKU

Buku Rak R7 (e)

Undang-Undang Bidang Perpajakan 1997

Indonesia

PT. Mitra Info, 1997

359 hlm
Buku Tamu Detail
Hukum Harta Perkawinan
Buku Rak R5 (a)

Hukum Harta Perkawinan

J. Satrio, S.H.

PT. Citra Aditya Bakti, 1993

979-414-572-6 236 hlm
Buku Tamu Detail
Hukum Harta Perkawinan
Buku Rak R5 (a)

Hukum Harta Perkawinan

J. Satrio, S.H.

PT. Citra Aditya Bakti, 1993

979-414-572-6 236 hlm
Buku Tamu Detail
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Buku Rak R5 (c)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Indonesia

BP. Panca Usaha, 2008

394 hlm
Buku Tamu Detail
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Buku Rak R6 (a)

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indonesia

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996

379 hlm
Buku Tamu Detail
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang
Buku Rak R5 (c)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang

Indonesia

CV. Eko Jaya, 1992

268 hlm
Buku Tamu Detail
Bahan Pokok Penyuluhan Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Undang-Undang
Buku Rak R4 (d)

Bahan Pokok Penyuluhan Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | Undang-Undang

Indonesia

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005

88 hlm
Buku Tamu Detail