Loket Pelayanan Aktif Senin – Jumat: 08.00 – 15.30 WIB
Gedung SETDA Sukoharjo Lt. 2 (Bagian Hukum) Buku Tamu / Struk Cetak →
Buku Perpustakaan 2,210 Produk Hukum Daerah 11,912 Buku Tamu Digital & Struk POS Kembali ke Portal Utama JDIH
Katalog Pustaka & Regulasi

Perpustakaan Hukum & Arsip Digital

Koleksi literatur hukum daerah, katalog buku perpustakaan, dan seluruh regulasi resmi Kabupaten Sukoharjo.

Koleksi Buku Perpustakaan

Menampilkan 1249-1264 dari 2210 koleksi buku perpustakaan

Butuh registrasi fisik / struk loket? Buku Tamu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003

106 hlm
Bahan Tayangan | Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Buku Rak R3-B

Bahan Tayangan | Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

45 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Buku Rak R3-B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

IND

CV. EKO JAYA, 2007

156 hlm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Buku Rak R3-B

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

IND

BP. Cipta Jaya, 2003

180 hlm
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Buku Rak R3-B

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

IND

BP. Cipta Jaya, 2000

287 hlm
Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1983
Buku Rak R3-B

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1983

Departemen Penerangan RI

Departemen Penerangan RI, 1983

163 hlm
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
Buku Rak R3-B

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

151 hlm
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
Buku Rak R3-B

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

151 hlm
Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998
Buku Rak R3-B

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998

Sekretariat Jenderal MPR RI

Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998

101 hlm
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Buku Rak R3 (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004

58 hlm
Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Buku Rak R3-B

Bahan Penjelasan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah, 2004

126 hlm
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Buku Rak R7 (e)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

IND

CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009

978-602-8012-60-7 448 hlm
Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara
Buku Rak R7 (e)

Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1999

480 hlm
Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2006
Buku Rak R7 (e)

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2006

IND

CV. EKO JAYA, 2007

208 hlm
Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Juli 2005 - Desember 2005)
Buku Rak R7 (e)

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Juli 2005 - Desember 2005)

IND

CV. EKO JAYA, 2006

520 hlm
Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Jan 2005 - Juni 2005)
Buku Rak R7 (e)

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan (Jan 2005 - Juni 2005)

IND

CV. EKO JAYA, 2005

513 hlm