Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: D
Menampilkan 91 – 105 dari total 127 istilah
DKPTKA
Istilah Hukumdana yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja yang besarnya US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah
DKPTKA
Istilah HukumDana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan Daerah
DO
Istilah Hukumdana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
Dokter hewan
Istilah Hukumorang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
Dokter hewan berwenang
Istilah Hukumdokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan
Dokter hewan praktik
Istilah Hukumdokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi
Dokumen Elektronik
Istilah Hukumsetiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
Dokumen Elektronik
Istilah Hukumsetiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen Elektronik
Istilah Hukumsetiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen kepemilikan
Istilah Hukumdokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah
Dokumen Kependudukan
Istilah Hukumdokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dokumen kependudukan adalah
Istilah Hukumdokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Dokumen Lingkungan
Istilah HukumDokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD