Glosarium Hukum Sukoharjo

Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan aset teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

suatu pendekatan yang mendorong proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

proses pembinaan bagi usaha kecildan/atau pengembangan produk baru yang dilakukanoleh Inkubator bisnis dalam hal penyediaan saranadan prasarana usaha, pengembangan usaha dandukungan manajemen serta teknologi.

imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang

tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit, farmasi, dan pendapatan lain-lain yang sah.

tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit, farmasi, dan pendapatan lain-lain yang sah.

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah

Inspektorat Kabupaten Sukoharjo yang merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Badan Hukum Milik negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/ Pemerintah Daerah

lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah