Glosarium Hukum Sukoharjo

area sepanjang jalan perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.

kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di indonesia di bawah provinsi

kelompok masyarakat/ kader kesehatan yang bertugas memberikan sosialisasi kepada kepada masyarakat tentang Asi Esklusif dan IMD untuk meningkatkan cakupan pemberian Asi Eksklusif serta meningkatkan pelaksanaan IMD

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah

pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk oleh Bupati dan merupakan komisi non struktural.

Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara

wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati

kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antar lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.