Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: P
Menampilkan 826 – 840 dari total 916 istilah
Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah
Istilah Hukumwadah yang dikelola oleh tenaga profesional kesehatan di desa, yang berfungsi memfasilitasi terwujudnya desa siaga dengan mengembangkan sistem kesehatan di desa serta menjadi rujukan pertama dari berbagai upaya kesehatan oleh masyarakat
Poliomielitis
Istilah HukumPenyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus Polio lir yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian
Portal Pengadaan Nasional
Istilah Hukumpintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP
Portal Pengadaan Nasional adalah
Istilah Hukumpintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP
Portal Perizinan Online dan secara mandiri
Istilah Hukumwebsite/sistem yang bisa diakses masyarakat luas berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses pelayanan antar sistem pelayanan internal dengan pemohon
Portal Satu Data Indonesia
Istilah Hukummedia bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikas
Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah
Istilah Hukummerupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif ole pelaku utama.
Pos remunerasi adalah
Istilah Hukumpos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
Potensi Penanaman Modal
Istilah Hukumketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi
PPAS
Istilah Hukumrancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada KPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
PPHP
Istilah Hukumtim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPID
Istilah Hukumpejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu
PPK
Istilah Hukumpejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
PPK-Perangkat Daerah
Istilah Hukumpejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
PPK-SKPD
Istilah Hukumpejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.