Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: R
Menampilkan 61 – 75 dari total 203 istilah
Rekonstruksi
Istilah Hukumpembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
Rekonstruksi adalah
Istilah Hukumpembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
Remaja Putri adalah
Istilah Hukumfase peralihan dari masa anak- anak dengan dewasa dengan rentan usia 12-21 (dua belas sampai dengan dua puluh satu) tahun dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun psikologis
Remunerasi
Istilah Hukumimbalan kerja yang diberikan dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah
Istilah Hukumdokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium
Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah
Istilah Hukumdokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh RSUD
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah
Istilah Hukumperhimpunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani,pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah
Istilah Hukumperhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkatRDKK adalah
Istilah HukumPerhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok(RDKK) adalah
Istilah Hukumperhitungan rencana kebutuhanpokok bersubsidi yang disusun kelompokberdasarkan rekomendasi pemupukan berimbangspesifik lokasi untuk tanaman pangan ataustandar teknis untuk tanaman perkebunan yangakan dibeli oleh petani, pekebun, peternak,pembudidaya ikan atau udang.
Rencana Induk Menara Telekomunikasi
Istilah Hukumperencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Rencana Induk Menara Telekomunikasi dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana Induk Smart City
Istilah HukumDokumen rencana induk teknologi informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah
Istilah Hukumdokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Istilah Hukumdokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
Istilah Hukumpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.