Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: S
Menampilkan 151 – 165 dari total 337 istilah
SPM-LS
Istilah HukumSurat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga
SPM-TU
Istilah Hukumdokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP
SPM-TU
Istilah HukumSurat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
SPM-UP
Istilah Hukumdokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan
SPM-UP
Istilah HukumSurat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
SPORD
Istilah Hukumsurat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku
SPP
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP
Istilah HukumSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran
SPP adalah
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
Istilah Hukumdokumenyang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
SPP-GU
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaanpengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP-GU
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP-GU Nihil
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang merupakan pertanggungjawaban terhadap uang persediaan yang diberikan diawal tahun anggaran
SPP-LS
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja,surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya