Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: S
Menampilkan 181 – 195 dari total 337 istilah
Standar adalah
Istilah Hukumnilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai
Standar Harga Satuan adalah
Istilah Hukumharga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
standar indeks adalah
Istilah Hukumsatuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran
Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah
Istilah Hukumkriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Operasional Pelayanan adalah
Istilah Hukummerupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelengagraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan
Standar Operasional Prosedur Pengawasan, yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah
Istilah Hukumserangkaian petunjuk tertulis yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan pemeriksaan/audit,
Standar Pelayanan adalah
Istilah Hukumtolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Standar Pelayanan Minimal
Istilah Hukumketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
Standar Pelayanan Minimal adalah
Istilah Hukumketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Istilah Hukumketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
Standar Satuan Harga
Istilah Hukumharga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
Standar teknis
Istilah Hukumstandar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Standarisasi harga
Istilah Hukumpenetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu
Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah
Istilah Hukumpembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi
Standart Operating Procedure adalah
Istilah Hukumtata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu