Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Istilah Huruf: S
Menampilkan 286 – 300 dari total 337 istilah
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
Istilah Hukumsurat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
Istilah Hukumsurat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
Istilah Hukumsurat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
Istilah Hukumsurat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak
Surat pengantar adalah
Istilah Hukumnaskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
Surat perintah adalah
Istilah Hukumnaskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
Surat Perintah Pencairan Dana adalah
Istilah Hukumdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Istilah Hukumdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Istilah Hukumdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Istilah Hukumdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Istilah Hukumdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
surat perintah perjalanan dinas (SPPD) adalah
Istilah Hukumdokumen yang di terbitkan oleh penjabat negara, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
Surat perintah perjalanan dinas adalah
Istilah Hukumnaskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang disingkat SPPD adalah
Istilah Hukumsurat tugas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah
Istilah Hukumsurat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.