Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Katalog Lengkap Glosarium
Menampilkan 2851 – 2865 dari total 3.188 istilah
Surat perintah tugas adalah
Istilah Hukumnaskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Surat perjanjian adalah
Istilah Hukumnaskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
Surat Perkawinan Penghayat kepercayaan
Istilah Hukumbukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD atau DPPA-SKPD.
Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Istilah Hukumdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
Istilah Hukumdokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah
Istilah Hukumpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
Istilah Hukumbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
Istilah Hukumbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
Istilah Hukumbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah
Istilah Hukumsurat untuk melakukan pembayaran retribusi.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
Istilah Hukumsurat untuk melakukan pembayaran retribusi.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
Istilah Hukumsurat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.