Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Katalog Lengkap Glosarium
Menampilkan 1096 – 1110 dari total 3.188 istilah
Kontrasepsi adalah
Istilah Hukumobat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari kontrasepsi yang mengandung hormonal (Pil, Suntik, dan Implan), kontrasepsi non hormonal (Intra Uterine Device, Kondom) dan kontrasepsi mantap (Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria)
Koordinasi adalah
Istilah Hukumupaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih
Koordinasi adalah
Istilah Hukumusaha harmonisasi dan sinkronisasi tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
Koordinasi adalah
Istilah Hukumkegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi
Koordinator
Istilah HukumPNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah
Kop naskah dinas adalah
Istilah Hukumkop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
Kop sampul naskah dinas adalah
Istilah Hukumkop surat yang menunjukan jabatan atau namaSKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
Koperasi
Istilah Hukumbadan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
Koperasi
Istilah Hukumbadan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
Koperasi
Istilah Hukumbadan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
Koperasi Jasa
Istilah HukumKoperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.
Koperasi Konsumen
Istilah HukumKoperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama
Koperasi Pemasaran
Istilah HukumKoperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.
Koperasi Primer
Istilah HukumKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
Koperasi Produsen
Istilah HukumKoperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama