Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Katalog Lengkap Glosarium
Menampilkan 451 – 465 dari total 3.188 istilah
Dokumen kepemilikan
Istilah Hukumdokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah
Dokumen Kependudukan
Istilah Hukumdokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dokumen kependudukan adalah
Istilah Hukumdokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Dokumen Lingkungan
Istilah HukumDokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD
Dokumen Pengadaan adalah
Istilah Hukumdokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen Pengadaan adalah
Istilah Hukumdokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Dokumen rencana teknis adalah
Istilah Hukumgambar rencana/arsitektur bangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari enam (6) meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut pertimbangan teknis diperlukan dan/atau surat pernyataan bahwa struktur aman/kuat, dan perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal.
Domain Arsitektur SPBE
Istilah Hukumkerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
Domisili
Istilah Hukumtempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
Doping adalah
Istilah Hukumpenggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
DPA
Istilah Hukumdokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
DPA PD
Istilah Hukumdokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran