Glosarium Hukum Sukoharjo
Pahami arti dan definisi istilah teknis perundang-undangan serta konsep tata kelola pemerintahan dengan mudah, akurat, dan interaktif.
Tanya Asisten Bot
Penjelasan interaktif instan seperti berdialog dengan asisten
3.188+ Istilah Resmi
Database terverifikasi dari perundang-undangan dan tata hukum
Indeks Alfabetik A - Z
Cari istilah berdasarkan abjad dengan navigasi praktis
Asisten Glosarium JDIH
AI Legal HelperKetik istilah apa pun untuk mendapatkan penjelasan arti seketika
Saya dapat membantu Anda mencari definisi resmi istilah-istilah hukum daerah dan nasional dari koleksi 3.188 istilah yang tersedia.
Navigasi Huruf (A – Z)
Saring istilah berdasarkan huruf awal kata
Katalog Lengkap Glosarium
Menampilkan 1426 – 1440 dari total 3.188 istilah
Ortotis Prostetis
Istilah Hukumsetiap orang yang telah lulus program pendidikan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
OSD
Istilah Hukumsistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara
OSS
Istilah HukumPerizinan Berusaha yang diberikan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
OSS
Istilah HukumPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Otonomi daerah
Istilah Hukumhak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Otoritas veteriner
Istilah Hukumkelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
P3A
Istilah Hukumkelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi
P3A
Istilah Hukumkelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi
PA
Istilah Hukumpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah
PA
Istilah Hukumpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pabrik Rokok adalah
Istilah Hukumpabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Pabrik rokok legal
Istilah Hukumpabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Padat Karya Tunai
Istilah Hukumkegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Padat Karya Tunai
Istilah Hukumkegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Pagar adalah
Istilah Hukumbatas fisik antar bangunan atau tanah pekarangan, biasanya pagar ini berupa tembok (pagar mati) atau bentuk non fisik lainnya yang memiliki fungsi sama dengan pagar atau atau pembatas non fisik