Buku Detail

Pengertian politik hukum presidential threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, sudah sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2009. politik hukum terkait PT ini memang dimaksudkan sebagai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR. tentu saja ini merupakan praktik anomali dalam skema presidensial dan dengan demikian perlu direkonstruksi.

Buku ini hadir sebagai bentuk ikhtiar dan kontribusi menata hukum kepemiluan melalui pengajuan perspektif arah, bentuk,  sekaligus  isi hukum kepemiluan terutama soal hukum pemilu. perangkat perkembang di disco hukum di yang sangat cepat yang berdampak pada perubahan perubahan tata hukum yang ada.  Alasan kemunculan Perubahan tersebut yakni untuk perbaikan kualitas tata hukum yang ada sekaligus respon terhadap konfigurasi politik dan perubahan demografi kependudukan tanah air.

Keseluruhan materi terangkum aktual dan seksi karena memang belum banyak literatur yang membahas persoalan yang sama selain respon para akademisi ilmu hukum dalam tulisan yang singkat di media massa.