Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh?

Pengertian Jasa Hukum dan Advokat

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsultasi hukum. Merujuk pada UU Advokat, konsultasi hukum termasuk ke dalam jasa hukum yang diberikan oleh advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Advokat yang berbunyi:

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kemudian, yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Lebih lanjut, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Berdasarkan ketentuan di atas, mahasiswa hukum yang belum diangkat menjadi advokat sudah seharusnya tidak dapat memberikan konsultasi hukum. Secara historis, setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Advokat.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 31 UU Advokat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 006/PUU-II/2004. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut kami uraikan pertimbangan putusan tersebut:

1. Pasal 31 UU Advokat bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di lingkungan kampus yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketentuan dalam Pasal 31 UU Advokat juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum. Sehingga, jika seseorang yang memberi penjelasan hukum menerima pemberian yang tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat (hal. 16);
2. Menurut Pasal 28F UUD 1945, memilih sumber informasi yang dipandang tepat dan terpercaya adalah hak semua orang. Di lain sisi, Pasal 31 UU Advokat jo. Pasal 1 angka 1 UU Advokat membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi, karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Sehingga, jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, ia berpotensi diancam pidana berdasarkan Pasal 31 UU Advokat (hal. 16);
3. Sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Advokat tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat, karena hal tersebut harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan (hal. 16).

Menurut hemat kami, dengan adanya putusan MK yang mencabut ketentuan Pasal 31 UU Advokat, maka putusan tersebut membuka kesempatan bagi kalangan non-advokat untuk dapat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat. Lantas, apakah mahasiswa boleh memberikan konsultasi hukum? Berikut ulasannya.

Apakah Mahasiswa Boleh memberikan Konsultasi Hukum?

Menjawab pertanyaan Anda, UU Bantuan Hukum telah mengatur keikutsertaan mahasiswa hukum yang berkeinginan untuk memberikan konsultasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, berhak untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Lebih lanjut, dengan bergabung bersama LBH atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum juga mendapatkan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, selama pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dengan iktikad baik.

Jerat Hukum Advokat Gadungan

Namun, bagaimana hukumnya jika dalam memberikan konsultasi hukum, seseorang tidak beriktikad baik? Sebagai contoh berdasarkan pertanyaan Anda, seseorang mengaku advokat tetapi nyatanya belum diangkat sebagai advokat.

Menurut hemat kami, orang tersebut dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Berikut adalah masing-masing ulasannya.

Disarikan dari artikel berjudul Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan, terkait pasal penipuan, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai:
1. karangan perkataan bohong.
2. akal cerdik atau tipu muslihat
3. nama palsu atau keadaan palsu. 

Namun menurut hemat kami, apabila orang yang mengaku advokat memalsukan kartu advokat, maka orang tersebut juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan diatur dalam Pasal 391 UU 1/2023 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.