Siapa Yang Berwenang Menetapkan Upah Minimum?

SIAPA YANG BERWENANG MENETAPKAN UPAH MINIMUM?

Nafiatul Munawaroh

Pengertian Upah Minimum dan Dasar Penetapannya

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yaitu upah pokok tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Namun, jika komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjungan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Upah minimum tersebut nantinya akan dijadikan acuan bagi pengusaha (kecuali pengusaha mikro dan kecil) untuk memberikan upah pekerja/buruh. Hal ini karena pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP 51/2023, upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Kemudian, dasar penetapan upah minimum adalah formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel:

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->pertumbuhan ekonomi;

<!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->inflasi; dan

<!--[if !supportLists]-->c.      <!--[endif]-->indeks tertentu yaitu variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Dalam konteks upah minimum tahun 2025, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Permenaker 16/2024 mengatur dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebagai berikut:

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->UMP₂₀₂₅ = UMP₂₀₂₄ + Nilai Kenaikan UMP₂₀₂₅

Keterangan:

UMP₂₀₂₅: upah minimum provinsi tahun 2025;

UMP₂₀₂₄: upah minimum provinsi tahun 2024;

Nilai Kenaikan UMP₂₀₂₅: nilai kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025.

<!--[if !supportLists]-->b.     <!--[endif]-->UMK₂₀₂₅ = UMK₂₀₂₄ + Nilai Kenaikan UMK₂₀₂₅

Keterangan:

UMK₂₀₂₅: upah minimum kabupaten/kota tahun 2025;

UMK₂₀₂₄: upah minimum kabupaten/kota tahun 2024;

Nilai Kenaikan UMK₂₀₂₅: nilai kenaikan upah minimum kabupaten/kota tahun 2025.

Adapun, perhitungan nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 tersebut ditetapkan sebesar 6,5?ri UMP dan UMK tahun 2024.

Siapa yang Berwenang Menetapkan Upah Minimum?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, upah minimum terdiri atas UMP dan UMK. Dari sini dapat diketahui bahwa wewenang penetapan upah minimum berada pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Apa dasar hukumnya?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2024, pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.

Lebih lanjut, Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP 51/2023 juga menegaskan bahwa gubernur menetapkan UMP setiap tahun yang dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum.

Penghitungan UMP mulanya dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan provinsi. Hasil rekomendasi dewan pengupahan provinsi kemudian ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan UMK dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari pada UMP. Dengan kata lain, UMK harus lebih tinggi dari nilai UMP. UMK dapat ditetapkan bagi kabupaten kota yang belum maupun sudah memiliki upah minimum, hasil pemekaran, atau telah memiliki UMP hasil pemekaran.

Penghitungan nilai UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota kemudian disampaikan kepada bupati/walikota. Jika hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP, bupati/walikota merekomendasikan hasil penghitungan UMK kepada gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan provinsi. Kemudian, gubernur menetapkan UMK berdasarkan hasil rekomendasi dari bupati/walikota.

Dengan demikian, dalam artiekel itu disampaikan bahwa penetapan UMP dan UMK berada pada wewenang gubernur dengan keputusan gubernur.

Lantas, apa wewenang presiden atau pemerintah pusat dalam penetapan upah minimum? Jika merujuk pada PP Pengupahan dan perubahannya, pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan pengupahan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan.

Adapun kebijakan pengupahan tersebut meliputi antara lain upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, bentuk dan cara pembayaran upah, dan sebagainya.

Kemudian, artikel tersebut dituliskan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan mengejawantahkan wewenangnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan yaitu kebijakan upah minimum yang naik 6,5% pada tahun 2025. Formula penghitungan kenaikan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimumnya.