Manfaat dan Dampak Perpres 19/2024 terhadap Game Developer dan Publisher

Pada dasarnya, Perpres 19/2024 mencetuskan program-program beserta target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri gim nasional. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dukungan kepada pelaku industri gim lokal agar terwujud industri gim nasional yang mandiri, berkualitas, berbudaya, berdaya saing, kreatif, adaptif, dan dinamis secara berkelanjutan.

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, penting untuk mengetahui bahwa Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional adalah upaya yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui program untuk mencapai target peningkatan industri gim nasional.Adapun Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional adalah langkah yang disusun dalam bentuk kegiatan pengembangan industri gim nasional.

Sedangkan arti dari gim adalah piranti lunak di mana penggunanya dapat berinteraksi melalui piranti keras untuk bermain dan mendapat umpan balik audiovisual.

Namun menurut hemat kami, penting untuk dicatat bahwa Perpres 19/2024 hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi. Artinya, peraturan ini mengalokasikan sumber daya dan menunjuk kementerian terkait untuk menangani hal-hal spesifik, namun belum memuat detail pengimplementasian programnya secara konkret.

Manfaat yang diperoleh Pengembang dan Penerbit Gim Lokal berdasarkan Perpres 19/2024

Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami rangkum beberapa manfaat yang diperoleh pengembang gim (game developer) dan penerbit gim (game publisher) lokal pasca diterbitkannya Perpres 19/2024:

1. kepastian hukum dan dukungan pemerintah;
2. peluang kerja sama dalam peningkatan kapasitas;
3. kemudahan Warga Negara Asing (“WNA”) mendapatkan izin untuk bekerja di Indonesia;
4. membuka akses pembiayaan dan permodalan bagi industri gim nasional;
5. meningkatkan promosi dan pembukaan akses pasar gim nasional;
6. memfasilitasi penyediaan teknologi piranti keras/lunak untuk memudahkan proses produksi gim oleh pelaku industri gim nasional;
7. pengumpulan aset gim dan pembentukan asset store;
8. penciptaan pusat pengembangan teknologi dan akselerasi pengembangan gim; dan
9. peningkatan aktivasi dan apresiasi produsen gim nasional dengan penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi.

Berikut adalah masing-masing penjelasannya.

Kepastian Hukum dan Dukungan Pemerintah

Industri gim merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan dan diperkuat untuk transformasi ekonomi, peningkatan daya saing bangsa, dan peningkatan kontribusi dalam perekonomian nasional, baik nilai tambah atau produk dalam negeri bruto, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai ekspor ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut hemat kami, Perpres 19/2024 memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan penerbit gim lokal, serta memberikan dukungan bagi penerbit dan pengembang gim lokal dalam berkarya. Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam Latar Belakang diterbitkannya Perpres 19/2024, pemerintah akan melaksanakan program yang dapat mengatasi permasalahan dalam industri gim, seperti misalnya ketersediaan sumber daya manusia, minimnya pengalaman dalam manajemen produksi dan aspek pengembangan bisnis gim skala global, dan lain sebagainya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi industri gim nasional Indonesia melalui pengembang dan penerbit gim lokal.

Peluang Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas

Dalam pelaksanaan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, Perpres 19/2024 mendorong kerja sama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan institusi terkait, seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas gim, dan/atau media.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembang dan penerbit gim lokal. Bentuk kerja sama yang dimaksud dapat berupa:

1. Pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia pelaku industri gim lokal;
2. Penyelarasan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan (“SMK”), lembaga pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia pada aktivitas pengembangan gim;
3. Penyelenggaraan kompetisi pembuatan gim nasional secara berkala oleh pelaku industri profesional sebagai insentif dan apresiasi bagi gim terbaik buatan dalam negeri.

Kemudahan WNA mendapatkan Izin untuk Bekerja di Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan kebijakan yang mempermudah pemberian izin bagi WNA yang berkompetensi tinggi (high skilled talent) di bidang aktivitas pengembangan video gim untuk bekerja di Indonesia.Hal ini dapat dimanfaatkan pelaku industri gim lokal apabila ingin mempekerjakan WNA dalam projek pengembangan gimnya di Indonesia agar memperoleh kualitas dan kreativitas kerja yang berkompetensi tinggi, serta mendorong terjadinya transfer of knowledge terhadap sumber daya manusia Indonesia.

Membuka Akses Pembiayaan dan Permodalan bagi Industri Gim Nasional

Pemerintah dalam hal ini menyediakan beberapa program, yakni:

1. Piloting pembiayaan industri gim nasional melalui Badan Layanan Umum (“BLU”) Pengelolaan Dana. BLU Pengelolaan Dana terkait akan ditugaskan untuk melaksanakan proses piloting pembiayaan industri gim nasional dengan konsep bergulir dan dengan dana serta risiko yang termitigasi.
2. Penyusunan skema pendanaan dari investor melalui matching fund dan venture capital. Dalam hal ini disebutkan bahwa pemerintah berencana membuat skema pendanaan Indonesia Game Fund yang dapat mendanai pengembangan gim nasional dengan target minimal sebesar USD40 juta atau Rp600 miliar per tahun.
3. Penyusunan skema valuasi kekayaan intelektual dan mengembangkan program pemanfaatan kekayaan intelektual. Pemerintah berencana membuat sebuah skema valuasi kekayaan intelektual yang berfokus pada proses pemanfaatan kekayaan intelektual seperti pemberian lisensi.
4. Penyusunan skema pembiayaan industri gim nasional kepada perbankan. Pemerintah berencana menyusun skema pembiayaan untuk usaha berbasis kekayaan intelektual dari sektor perbankan.
5. Penyusunan kebijakan fasilitas pajak untuk pengembang dan penerbit gim. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memasukkan aktivitas pengembangan gim sebagai industri pionir dan menambahkan industri gim di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).