Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Senin, 24 Agustus 2026, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wijaya 1, Lantai 9, Gedung Menara Wijaya, Kabupaten Sukoharjo.Rapat dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan diikuti oleh pihak-pihak terkait bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam rangka pembahasan, harmonisasi, dan pemantapan materi rancangan peraturan.
Adapun materi yang dibahas meliputi:
???? Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
???? Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
???? Raperda tentang Kepala Desa;
???? Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
???? Raperbup tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
???? Raperbup tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap rancangan peraturan telah memenuhi aspek harmonisasi, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
???? Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menjadi bagian penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang efektif, akuntabel, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
#BagianHukum #SetdaSukoharjo #KabupatenSukoharjo #RapatPengharmonisasian #KanwilKemenkumJateng KementerianHukum Raperda Raperbup ProdukHukumDaerah PeraturanDaerah PemerintahanDesa APBD2026 KepastianHukum HarmonisasiPeraturan